“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL JAWA TIMUR”

Surabaya, 27 Mei 2025, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 30 April 2025 secara Luring bertempat di Surabaya dan secara daring melalui Ms Teams mulai pukul 13.30 s.d. selesai yang dihadiri peserta dari Perwakilan Kementerian Keuangan serta local expert Surabaya.

A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur

1. Perekonomian Jawa Timur pada Triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 5% (yoy) dan berkontribusi terhadap 25,11% dari PDRB di wilayah Pulau Jawa terbesar kedua setelah DKI Jakarta, didukung oleh pertumbuhan Industri Pengolahan (Sisi Penawaran) dan terjaganya konsumsi rumah tangga (Sisi Permintaan).
2. Pada bulan April 2025 terjadi Inflasi sebesar 1,35% (yoy), dipengaruhi oleh telah usainya diskon 50% Listrik dari PLN, dan kenaikan harga pangan seiring dengan peringatan Hari Raya Idul Fitri.
3. Neraca Perdagangan bulan Maret tercatat Defisit sebesar US$0,31 miliar, yaitu ekspor sebesar US$2,09 miliar sedangkan impor sebesar US$2,40 miliar.
4. Nilai Tukar Petani (NTP) bulan April 2025 sebesar 109,47. NTP bulan ini didukung oleh kenaikan sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat.

B. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp79,77 Triliun atau 28,22% dari target sebesar Rp282,65 Triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 27,80% (Rp77,10 Triliun) dari target dan PNBP mencapai 50,19% (Rp2,67 Triliun ) dari target (Rp5,3 Triliun). Penerimaan Perpajakan disumbang oleh penerimaan Ditjen Pajak sebesar Rp32,06 Triliun dan penerimaan Kepabenan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp45,03 Triliun (30,26% dari target).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan April 2025 telah terserap Rp39,59 Triliun atau 31,31% dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Kinerja belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp10,94 Triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp28,64 Triliun.

C. Kinerja APBN Jawa Timur

1. Penerimaan Negara

a. Pajak (DJP):

• Hingga April 2025, Penerimaan Pajak mencapai Rp32,06 T.
• Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp21,60 T.

b. Bea Cukai (DJBC):

• Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp45,03 T (30,26% dari target APBN.
• Penerimaan Cukai terealiasi sebesar Rp42,89 Triliun (30,13% dari target) dipengaruhi oleh turunnya produksi pabrik rokok golongan I dan naiknya produksi pabrik rokok golongan II dan III.
• Penerimaan bea masuk Rp1,88 T (29,72% dari target) dipengaruhi oleh penurunan tarif efektif dan nilai impor s.d. April 2025.
• Penerimaan bea keluar Rp248,6 M (211,5% dari target) dipengaruhi oleh tingginya harga referensi CPO dan tingginya harga patokan ekspor biji kakao.

c. PNBP

Hingga 30 April 2025 realisasi PNBP tetap terjaga mencapai Rp2,67 T (50,19% dari target).

1. PNBP Lainnya: terealisasi sebesar Rp1,36 T meningkat terutama  berasal dari  Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Jasa Kepelabuhan, Pelayanan Pertanahan, Penerbitan STNK.
2. PNBP BLU: terealisasi sebesar Rp 1,31 T meningkat terutama  berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, dan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit

d. Pengelolaan Aset

Dari pengelolaan aset, Realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. April 2025 yang dilaksanakan DJKN, diuraikan sebagai berikut:

• Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim s.d. 30 April 2025 mencapai Rp1,82 T atau 33,43% dari target;
• Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp75,37 Miliar atau 60,36% dari target Rp124,87 Miliar;
• Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp261,86 Juta atau 170,71% dari target Rp153,4 Juta;
• Realisasi PNBP Aset Rp43,12 Miliar atau 26,11%  dari target Rp165,14 Miliar.

2. Belanja Kementerian Lembaga

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi Rp8,06 Triliun, Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai disalurkan sesuai jadwal.

b. Belanja Barang

Belanja Barang terealisasi Rp2,35 Triliun, digunakan antara lain untuk keamanan dan ketertiban nasional, pendidikan tinggi, infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan, sarpras pendidikan, profesionalisme prajurit, pendidikan dasar, konsolidasi demokrasi, layanna hukum.

c. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi Rp472,17 Miliar, antara lain digunakan untuk Dukungan Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, modernisasi peralatan Kesehatan, pendidikan, serta peralatan internal K/L, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Pengembangan Bendungan, Danau, dan Penampung Air Lainnya serta Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut dan Perkeretaapian, belanja awal untuk perbaikan Gedung, rumah dinas, dan prasarana Pendidikan.

d. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp67,4 Miliar, digunakan antara lain untuk anak Yatim Piatu (YAPI), Program PKH, bantuan pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan tinggi.

3. Transfer Ke Daerah

• Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 30 April 2025 terealisasi sebesar Rp28,64 Triliun (34,31% dari target).
• Realisasi DAU terealisasi Rp16,1 Triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/ belanja aparatur.
• Realiasi DBH terealisasi Rp3,11 Triliun dipengaruhi perubahan periode salur dan persentase salur untuk setiap periode.
• Realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp121,58 Miliar.
• Realisasi DAK Fisik sebesar Rp4,75 Miliar.
• Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp5,4 Triliun ditopang oleh Dana BOS, difokuskan untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan.
• Dana Desa terealisasi Rp3,89 T dipengaruhi oleh banyaknya Pemda yang belum menyampaikan syarat salur.

-----------------------------------------------------------------

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 27 Mei 2025