“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL JAWA TIMUR”

Surabaya, 20 Juni 2025, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 31 Mei 2025 secara Luring bertempat di Surabaya dan secara daring melalui Ms Teams mulai pukul 13.00 s.d. selesai yang dihadiri peserta dari Perwakilan Kementerian Keuangan serta local expert Surabaya.

A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur

1. Perekonomian Jawa Timur pada Triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 5% (yoy) dan berkontribusi terhadap 25,11% dari PDRB di wilayah Pulau Jawa terbesar kedua setelah DKI Jakarta, didukung oleh pertumbuhan Industri Pengolahan (Sisi Penawaran) dan terjaganya konsumsi rumah tangga (Sisi Permintaan).
2. Inflasi Jatim secara yoy pada Mei 2025 sebesar 1,22%, lebih rendah daripada inflasi Nasional (1,60%), dan terendah di pulau Jawa. Secara umum Jatim berhasil menjaga kestabilan harga dibanding rata rata nasional, khususnya kelompok pangan volatile.
3. NTP bulan Mei 2025 sebesar 109,38. Posisi masih di atas 100 yang menunjukan daya beli petani cukup baik, dan sebagai daerah lumbung pangan Nasional, petani Jatim mampu menjaga usaha taninya berkelanjutan.

B. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp97,8 triliun atau 34,64% dari target sebesar Rp282,65 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 34,07% (Rp94,4 triliun) dari target dan PNBP mencapai 64,11% (Rp3,41 triliun ) dari target (Rp5,3 triliun). Penerimaan Perpajakan disumbang oleh penerimaan Ditjen Pajak sebesar Rp46,85 triliun dan penerimaan Kepabenan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp55,09 triliun (37,02% dari target).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Mei 2025 telah terserap Rp47,91 triliun atau 37,89% dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Kinerja belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp14,03 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp33,88 triliun.

C. Kinerja APBN Jawa Timur

1. Penerimaan Negara

a. Pajak (DJP):

• Hingga Mei 2025, Penerimaan Pajak mencapai Rp39,38 triliun.
• Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp23,07 triliun (58,6%).

b. Bea Cukai (DJBC):

• Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp55,09 triliun (37,02% dari target APBN.
• Penerimaan Cukai terealiasi sebesar Rp52,41 triliun (36,8% dari target) tumbuh 9,3% (yoy) dipengaruhi oleh naiknya produk rokok golongan II dan III.
• Penerimaan Bea Masuk Rp2,42 triliun (38,1% dari target) kontrasi 10,9% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan nilai impor dan tarif efektif.
• Penerimaan Bea Keluar Rp270 M (229,9% dari target) tumbuh 498,3% (yoy) dipengaruhi oleh tingginya reverensi harga CPO, dan kakao serta pertumbuhan volume ekspor produk turunan CPO.

c. PNBP

Hingga 31 Mei 2025 realisasi PNBP tetap terjaga mencapai Rp3,42 triliun (64,11% dari target) tumbuh 16,44% (yoy).

1. PNBP Lainnya: terealisasi sebesar Rp1,75 triliun meningkat terutama  berasal dari  Pelayanan Pertanahan, Penerbitan STNK, Pendapatan Jasa Kepelabuhan, Pendapatan Paspor, dan Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
2. PNBP BLU: terealisasi sebesar Rp 1,67 triliun meningkat terutama  berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha, Pendapatan Penyediaan Barang, dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU.

d. Pengelolaan Aset

Dari pengelolaan aset, Realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. Mei 2025 yang dilaksanakan DJKN, diuraikan sebagai berikut:

• Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim s.d. 31 Mei 2025 mencapai Rp2,27 trilun atau 41,71% dari target;
• Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp85,15 miliar atau 68,19% dari target Rp124,87 miliar;
• Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp267,54 Juta atau 174,41% dari target Rp153,4 juta;
• Realisasi PNBP Aset Rp66,65 miliar atau 40,36%  dari target Rp165,14 miliar.

2. Belanja Kementerian Lembaga

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi Rp9,87 triliun, Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai disalurkan sesuai jadwal.

b. Belanja Barang

Belanja Barang terealisasi Rp3,22 triliun, digunakan antara lain untuk keamanan dan ketertiban nasional, pendidikan tinggi, infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan, sarpras pendidikan, profesionalisme prajurit, pendidikan dasar, konsolidasi demokrasi, layanan hukum.

c. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi Rp874,46 miliar, antara lain digunakan untuk Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, modernisasi peralatan Kesehatan, pendidikan, serta peralatan internal K/L, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Pengembangan Bendungan, Danau, dan Penampung Air Lainnya serta Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut dan Perkeretaapian, belanja awal untuk perbaikan Gedung, rumah dinas, dan prasarana Pendidikan.

d. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp67,52 miliar, digunakan antara lain untuk anak Yatim Piatu (YAPI), Program PKH, bantuan pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan tinggi.

3. Transfer Ke Daerah

• Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 31 Mei 2025 terealisasi sebesar Rp33,88 triliun (40,58% dari target).
• Realisasi DAU terealisasi Rp19,7 triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/ belanja aparatur.
• Realiasi DBH terealisasi Rp3,86 triliun dipengaruhi perubahan periode salur dan persentase salur untuk setiap periode.
• Realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp181,27 miliar.
• Realisasi DAK Fisik sebesar Rp14,79 miliar.
• Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp5,84 triliun ditopang oleh Dana BOS, difokuskan untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan.
• Dana Desa terealisasi Rp4,27 triliun dipengaruhi oleh banyaknya Pemda yang belum menyampaikan syarat salur.

-----------------------------------------------------------------

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 20 Juni 2025