“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL JAWA TIMUR”

Surabaya, 25 Februari 2026, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 31 Januari 2026 yang dilaksanakan secara hybrid bertempat di Surabaya dan secara daring melalui Ms Teams mulai pukul 13.00 s.d. selesai yang dihadiri peserta dari Perwakilan Kementerian Keuangan serta Local Expert Kementerian Keuangan Jawa Timur.

A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur

1. 1. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada Triwulan IV 2025 tumbuh positif sebesar 5,33% (ctc), mencerminkan resiliensi ekonomi regional yang terjaga. Perbaikan ekonomi ini berdampak positif pada indikator kesejahteraan, dimana tingkat kemiskinan berhasil ditekan ke angka 9,30% dan Gini Ratio membaik di level 0,359.
   2. Inflasi Jawa Timur bulan Januari 2026 terkendali sebesar 3,29%. Jawa Timur menjadi 10 provinsi dengan inflasi terendah secara (yoy). Sedangkan secara bulanan terjadi deflasi sebesar -0,20% (mtm) yang dipengaruhi menurunnya permintaan bahan makanan setelah momen peringatan natal dan tahun baru.
   3. Neraca Perdagangan Jawa Timur tahun 2025 secara kumulatif mengalami surplus 808,25 Juta USD. NP meningkat 5,17 Miliar USD dibanding tahun 2024. Nilai ekspor (30,40 miliar USD) naik 16,61%, sedangkan impor (29,59 miliar USD) turun 2,75%. Surplus Neraca Perdagangan dipengaruhi oleh kinerja perdagangan sektor nonmigas yang mengalami surplus sebesar 5,01 miliar USD, yang ditopang terutama oleh ekspor komoditas perhiasan/permata.
   4. Nilai Tukar Petani jawa Timur bulan Januari 2026 sebesar 113,71, turun 4,42% (mtm). Penurunan dipengaruhi oleh turunnya indeks harga yang diterima petani, utamanya pada subsektor hortikultura, yakni dari kelompok sayur-sayuran.

 B. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp20,09 triliun atau 6,83% dari target sebesar Rp294,18 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 6,71% (Rp19,31 triliun) dari target Rp287,93 triliun dan PNBP terealisasi sebesar 12,45% (Rp0,77 triliun) dari target Rp6,24 triliun. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak pada Ditjen Pajak sebesar 7,66 triliun (5,60% dari target Rp136,76 triliun) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp11,65 triliun (7,71% dari target Rp151,17 triliun).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Januari 2026 sebesar Rp11,61 triliun atau 10,43% dari pagu Belanja Negara di Jawa Timur. Kinerja Belanja Negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp1,74 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp9,86 triliun.

 C. Kinerja APBN Jawa Timur

1. Penerimaan Negara

a. Pajak (DJP):

• Sampai dengan 31 Januari 2026, di Provinsi Jawa Timur, PPN dan PPnBM berkontribusi pada penerimaan sebesar 80,91% dan PPh Non Migas sebesar 44,05%.
• Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp4,22 triliun (55,0%)

b. Bea Cukai (DJBC):

• Penerimaan Januari 2026 turun 2,85% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan produksi hasil tembakau gol.1 utamanya jenis SKM pada November 2025.
• Cukai Rp 11,12 T, (7,68% target APBN), kontraksi 2,42% (yoy) dipengaruhi turunnya produksi hasil tembakau jenis SKM bulan Nov 2025.
• Bea Masuk Rp 515 M (8,53% target APBN) kontraksi 2,40% (yoy) dipengaruhi melambatnya pertumbuhan impor dan meningkatnya utilisasi FTA.
• Bea Keluar Rp14,85 M (3,95% target APBN) kontraksi 78,2% (yoy) dipengaruhi turunnya harga CPO

c. PNBP

Capaian PNBP sampai dengan 31 Januari 2026 yang cukup baik terutama ditopang oleh Realisasi PNBP Lainnya dan PNBP BLU.

1. PNBP Lainnya: kontribusi terbesar bersumber dari Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (44,52%), Pendapatan Biaya Pendidikan (6,61%), Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (5,06%), Pendapatan Pelayanan Pertanahan (4,97%), dan Pendapatan Paspor (4,52%).
2. PNBP BLU: didominasi oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (81,99%) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (13,87%), disertai kontribusi dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (2,28%), Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi (0,64%), dan Pendapatan Hasil Kerja Sama Perorangan (0,58%).

d. Pengelolaan Aset

Dari pengelolaan aset, realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. Januari 2026 yang dilaksanakan DJKN, diuraikan sebagai berikut:

• Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim mencapai Rp308,59 miliar atau 6,12% dari target Rp5,04 triliun;
• Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp8,16 miliar atau 5,93% dari target Rp137,63 miliar;
• Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp17,29 Juta atau 4,71% dari target Rp366,90 juta;
• Realisasi PNBP Aset Rp14,21 miliar atau 7,94% dari target Rp179,03 miliar

2. Belanja Kementerian Lembaga

a. Belanja Pemerintah Pusat

Berdasarkan jenis belanja, realisasi per Januari 2026 terdiri dari:

• Belanja Pegawai sebesar Rp1,47 triliun dengan tingkat penyerapan 5,68%
• Belanja Barang sebesar Rp227,17 miliar dengan penyerapan 1,72%
• Belanja Modal sebesar Rp43,63 miliar atau 0,55%

b. Transfer Ke Daerah

Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai 15,39% atau Rp9,86 triliun dari Pagu TKD 2026  Rp64,07 triliun, realisasi tertinggi secara persentase adalah DAK Non Fisik (21,27%), diikuti oleh DAU (15,84%) dan DBH (4,23%).

• Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per Januari 2026 terealisasi sebesar Rp9,86 triliun (15,39% dari pagu).
• Realiasi DBH terealisasi Rp244,35 miliar turun -51,11% (yoy).
• Realisasi DAU Rp6,08 triliun turun -2,74% (yoy).
• Realisasi DAK Fisik sebesar Rp0.
• Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp3,52 triliun tumbuh 3,91% (yoy).
• Dana Desa terealisasi Rp0 turun -100% (yoy).

 3. Program Makan Bergizi Gratis Jawa Timur

• Realisasi pencairan MBG sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar Rp1,73 T dengan jumlah penerima manfaat 8,33 juta penerima.
• Jumlah Supplier yang terlibat mencapai  11.681  supplier terdiri dari 4.543 UMKM, 1,149 Koperasi, 52 Koperasi Desa Merah Putih, 223 Bumdes, 30 Bumdesma, dan 5,684 supplier lainnya. Realisasi Program MBG Jawa Timur Tahun 2025 sebesar Rp6,2 triliun (kumulatif), dengan jumlah penerima manfaat 7,20 juta penerima

 4. Program Koperasi Merah Putih di Jawa Timur

Perkembangan Program Koperasi Merah Putih di Jawa Timur:

• 494 KDKMP (seluruh Koperasi Di Jawa Timur telah Berbadan Hukum) terdiri dari 774 Koperasi Kelurahan (KKMP) dan 7.720 Koperasi Desa (KDMP)
• Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Akun Simkopdes (Microsite) 8.480.
• Jumlah Koperasi yang Sudah Mengajukan Permohonan Kemitraan (Permohonan ke BUMN) 655 Koperasi.
• Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Gerai (Minimal 1 Gerai) 3.612 Koperasi, dengan Total Gerai Koperasi yang sudah Aktif di Jawa Timur 4.978 gerai

----------------------------------------------------------------

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 25 Februari 2026