Pontianak, 24 Juni 2026 — Di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi dinamika geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, dan fluktuasi harga komoditas, APBN terus memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pembangunan nasional. Di Kalimantan Barat, kinerja APBN hingga 31 Mei 2026 menunjukkan perkembangan yang tetap terjaga melalui peningkatan penerimaan negara, penyaluran belanja pemerintah, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
Pada Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Bulan Juni Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 24 Juni 2026, disampaikan bahwa Pendapatan Negara di Kalimantan Barat telah terealisasi sebesar Rp5.646,04 miliar atau 33,64 persen dari target. Sementara itu, Belanja Negara mencapai Rp11.283,14 miliar atau 41,64 persen dari pagu. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa APBN terus bekerja sebagai instrumen fiskal yang mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.
“Kinerja APBN di Kalimantan Barat hingga Mei 2026 menunjukkan peran fiskal yang tetap kuat dalam mendukung perekonomian daerah. Belanja negara terus disalurkan untuk menjaga momentum pembangunan, memperkuat layanan publik, serta mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah,” ujar Rahmat Mulyono, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.
Dari sisi penerimaan negara, penerimaan perpajakan masih menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp4.759,23 miliar. Kinerja penerimaan pajak menunjukkan perkembangan yang positif, didukung oleh pertumbuhan sektor Industri Pengolahan sebesar 53,71 persen. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran tetap menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 26,48 persen, mencerminkan aktivitas distribusi barang dan konsumsi masyarakat yang masih terjaga. Pada sektor kepabeanan dan cukai, realisasi penerimaan mencapai Rp321,53 miliar. Kinerja Bea Masuk didorong oleh impor komoditas caustic soda yang digunakan dalam proses pengolahan alumina. Di sisi lain, Bea Keluar masih menghadapi tekanan akibat belum adanya ekspor crude palm oil (CPO), meskipun penerimaan tetap ditopang oleh ekspor produk turunan CPO. Untuk penerimaan cukai, KPPBC Sintete menjadi unit kerja dengan realisasi penerimaan cukai terbesar di Provinsi Kalimantan Barat.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Mei 2026 terealisasi sebesar Rp565,29 miliar. Pada kelompok PNBP lainnya, kontraksi PNBP aset dipengaruhi adanya pemindahtanganan aset tegahan bernilai tinggi pada awal tahun sebelumnya. Sementara itu, kontraksi PNBP lelang dipengaruhi oleh pengalihan komponen lelang pegadaian ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Di tengah perkembangan tersebut, kinerja Badan Layanan Umum (BLU) tetap menunjukkan hasil yang baik. Universitas Tanjungpura menjadi satuan kerja dengan capaian PNBP BLU tertinggi, yaitu sebesar Rp125,24 miliar atau 35,78 persen dari target.
Dari sisi belanja negara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3.886,15 miliar, sedangkan penyaluran Transfer ke Daerah mencapai Rp7.397,00 miliar. Secara keseluruhan, realisasi belanja negara yang telah menembus Rp11,28 triliun menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat. Secara nominal, fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan realisasi terbesar yang didominasi oleh Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) sebesar Rp5,28 triliun. Dana tersebut memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mendanai berbagai prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Belanja negara juga terus mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat. Pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, pertumbuhan belanja didorong oleh pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) untuk meningkatkan sanitasi perkotaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp99,74 miliar di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, realisasi Belanja Barang didominasi kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana konektivitas darat berupa jalan dengan realisasi Rp262,50 miliar. Pada Belanja Modal, realisasi terbesar digunakan untuk pembangunan prasarana pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp226,71 miliar, termasuk dukungan terhadap program Sekolah Rakyat dan revitalisasi sarana-prasarana madrasah.
“Belanja negara diarahkan agar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dukungan terhadap infrastruktur, pendidikan, sanitasi, dan pelayanan publik menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Rahmat Mulyono.
Penyaluran Transfer ke Daerah terus menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Hingga 31 Mei 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi pemerintah daerah dengan realisasi penyaluran terbesar secara nominal, yaitu sebesar Rp1.147,58 miliar. Adapun Kota Singkawang mencatat persentase penyaluran tertinggi dengan capaian 47,21 persen.
Kondisi fiskal pemerintah daerah juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hingga 31 Mei 2026, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp7.138,73 miliar atau 28,92 persen dari target. Di sisi lain, Belanja Daerah mencapai Rp5.743,78 miliar atau 22,45 persen dari pagu. Dengan perkembangan tersebut, APBD konsolidasian Kalimantan Barat menghasilkan SILPA sebesar Rp1.396,41 miliar. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menunjukkan tren positif dengan realisasi sebesar Rp1.904,99 miliar atau 29,70 persen dari target dan tumbuh 14,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontributor terbesar PAD berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp347,78 miliar, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp253,79 miliar, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp188,46 miliar.
Dari sisi belanja daerah, Belanja Operasi masih mendominasi dengan realisasi sebesar Rp5.137,47 miliar atau 26,48 persen dari target dan tumbuh 7,30 persen secara tahunan. Kota Pontianak menjadi daerah dengan realisasi pendapatan terbesar sebesar Rp764,64 miliar, sedangkan Kabupaten Ketapang mencatat realisasi belanja terbesar sebesar Rp571,97 miliar. Pada sisi lain, Kabupaten Kayong Utara menjadi daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja terkecil, masing-masing sebesar Rp207,28 miliar dan Rp180,58 miliar.
Selain mendukung stabilitas fiskal dan ekonomi daerah, APBN juga terus mengakselerasi berbagai program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat hingga April 2026 telah menjangkau 1.008.054 penerima manfaat dengan dukungan 18.338 petugas SPPG yang tersebar pada 396 SPPG di berbagai kabupaten dan kota. Capaian tersebut telah mencapai sekitar 81 persen dari target 586 SPPG dan target 1.250.037 penerima manfaat.
Dalam mendukung tata kelola program tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak mengembangkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui pelaksanaan uji coba KAPUAZ Versi 4.0 dan pengembangan KAPUAZ Versi Web.
APBN juga mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui Program Sekolah Rakyat Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sambas. Hingga April 2026, realisasi anggaran program tersebut telah mencapai Rp1.347.862.724 yang digunakan untuk mendukung layanan pendidikan, pembinaan guru dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, serta pembangunan prasarana pendidikan.
Melalui kinerja tersebut, APBN Regional Kalimantan Barat terus menjalankan perannya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.
