Pontianak, 26 Mei 2026 — Ketidakpastian global masih membayangi perekonomian dunia melalui dinamika geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan perdagangan internasional. Meski demikian, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, indikator ekonomi nasional masih terjaga dengan dukungan konsumsi domestik, investasi, dan peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat.
Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja APBN Regional Kalimantan Barat hingga 30 April 2026 tetap menunjukkan tren yang positif. Pada Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Bulan Mei Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 26 Mei 2026, disampaikan bahwa Pendapatan Negara di Kalimantan Barat telah terealisasi sebesar Rp4.458,47 miliar atau 26,56 persen dari target. Sementara itu, Belanja Negara mencapai Rp9.200,48 miliar atau 34,46 persen dari pagu. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN Regional Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp4.742,01 miliar dan secara tahunan melebar sebesar 0,18 persen.
“Di tengah gejolak geopolitik dunia, APBN Regional Kalimantan Barat tetap tumbuh,” ujar Triyanto, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.
Dari sisi penerimaan negara, penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama. Hingga April 2026, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp3.974,91 miliar atau 25,13 persen dari target dan tumbuh 16,83 persen secara tahunan. Pertumbuhan penerimaan pajak secara kumulatif tercatat sebesar 17,71 persen (year on year). Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh sektor Administrasi Pemerintahan yang tumbuh 43,73 persen, Industri Pengolahan sebesar 26,33 persen, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,91 persen. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 26,65 persen, mencerminkan aktivitas distribusi dan konsumsi domestik yang tetap terjaga.
Pada sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan Bea Cukai hingga April 2026 tumbuh sebesar 5,82 persen secara tahunan. Pertumbuhan Bea Masuk didorong oleh impor komoditas caustic soda untuk pengolahan alumina dengan kontribusi sebesar 44,40 persen, diikuti prefabricated building sebesar 16,90 persen dan generator sebesar 11,80 persen. Sementara itu, Bea Keluar masih mengalami kontraksi sebesar 10 persen akibat belum adanya ekspor crude palm oil (CPO), di mana ekspor masih didominasi produk turunan CPO serta Palm Kernel Shell dan Palm Kernel Expeller.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp483,57 miliar atau 50,11 persen dari target dan tumbuh sebesar 5,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) juga tetap positif dengan Universitas Tanjungpura menjadi satuan kerja dengan capaian PNBP BLU tertinggi sebesar Rp112,89 miliar.
Dari sisi belanja negara, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2.997,56 miliar atau 28,86 persen dari pagu dan tumbuh 42,36 persen secara tahunan. Sementara itu, Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp6.202,92 miliar atau 38,02 persen dari pagu. Secara nominal, fungsi Pelayanan Umum mencatat realisasi terbesar sebesar Rp6.339,69 miliar. Dari sisi pertumbuhan, fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum tumbuh sebesar 3.690,9 persen, fungsi Ekonomi tumbuh 222,6 persen, fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup tumbuh 50,3 persen, dan fungsi Pendidikan tumbuh 43,6 persen. Pertumbuhan pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dipengaruhi pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) untuk meningkatkan sanitasi kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp99,7 miliar di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum.
Penyaluran Transfer ke Daerah juga terus berjalan sebagai penguat kapasitas fiskal daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi pemerintah daerah dengan realisasi penyaluran tertinggi baik secara nominal maupun persentase, dengan realisasi sebesar Rp979,01 miliar. Pada tingkat kabupaten/kota, realisasi terbesar tercatat di Kabupaten Ketapang sebesar Rp574,96 miliar, Kabupaten Sintang sebesar Rp548,37 miliar, dan Kabupaten Sambas sebesar Rp514,61 miliar.
Kondisi fiskal pemerintah daerah juga menunjukkan perkembangan yang baik. Hingga 30 April 2026, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp5.495,76 miliar atau 22,26 persen dari target dan tumbuh 13,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp4.322,81 miliar atau 16,90 persen dari pagu sehingga APBD konsolidasian Kalimantan Barat menghasilkan SILPA sebesar Rp1.170,48 miliar.
Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Hingga April 2026, PAD terealisasi sebesar Rp1.534,19 miliar atau 23,92 persen dari target dan tumbuh 80,76 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp1.224,06 miliar, dengan komponen terbesar berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp328,11 miliar, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp205,31 miliar, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp158,66 miliar.
Dari sisi belanja daerah, Belanja Operasi masih mendominasi dengan realisasi sebesar Rp3.913,41 miliar atau 90,53 persen dari total belanja daerah. Sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN. Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp78,09 miliar.
Selain menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi daerah, APBN juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat hingga April 2026 telah menjangkau 1.008.054 penerima manfaat dengan dukungan 18.338 petugas SPPG. Hingga 30 April 2026, capaian tersebut telah mencapai sekitar 81 persen dari target 586 SPPG dan target 1.250.037 penerima manfaat. Dalam mendukung tata kelola program tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak mengembangkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui pelaksanaan uji coba KAPUAZ Versi 4.0 dan pengembangan KAPUAZ Versi Web.
Selain itu, dukungan APBN terhadap pengembangan sumber daya manusia juga diwujudkan melalui Program Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sambas. Hingga April 2026, realisasi anggaran program tersebut telah mencapai Rp1.347.862.724 untuk mendukung layanan pendidikan, pembinaan tenaga kependidikan, dan pembangunan prasarana pendidikan dasar dan menengah.
Melalui kinerja tersebut, APBN Regional Kalimantan Barat terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat layanan publik, mendukung pembangunan, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung.
