Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat telah merilis Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2021. KFR ini terdiri dari analisis ekonomi regional, analisis fiskal regional, dan analisis tematik. Analisis Ekonomi Regional terdiri dari penyampaian data kondisi dan analisis perekonomian dan kesejahteraan regional, diantaranya PDRB, tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan (rasio gini), Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Analisis Fiskal Regional terdiri dari ringkasan dan analisis atas realisasi APBN, realisasi APBD, realisasi anggaran pendapatan dan belanja konsolidasian, serta analisis permasalahan dan solusi.
Tahun 2021 menjadi tahun kedua dimana seluruh dunia masih berjibaku dengan pandemi, terlebih di awal periode Triwulan III 2021, Indonesia dilanda oleh pandemi gelombang kedua. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat masih dapat bertahan, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan sebesar 4,60 persen pada Triwulan III 2021 (y-on- y). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku Triwulan III 2021 tercatat sebesar Rp 57,51 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp35,03 triliun. Dengan demikian pertumbuhan Kalimantan Barat berada di atas pertumbuhan nasional yang mencapai 3,51 persen.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. APBN 2021 dirancang bersifat ekspansif untuk memastikan agar perekonomian terus bergerak untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur di tengah berbagai tantangan, termasuk penanganan pandemi Covid-19. Program dan kegiatan untuk layanan dasar publik serta output strategis menjadi prioritas unggulan. Pemulihan kondisi akibat pandemi yang terjadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan publik dan fiskal regional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani pandemi serta untuk memulihkan ekonomi.
Pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2021, topik khusus yang diangkat untuk analisis tematik adalah "Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan: Analisis NTP dan NTN dan Analisis Peluang Investasi Daerah ". Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib), semakin tinggi It semakin tinggi pula NTP dan sebaliknya. Kebalikan dari It, yaitu Ib semakin tinggi akibatnya NTP semakin rendah, dan sebaliknya. NTP di Kalimantan Barat tahun 2021, menunjukan laju pertumbuhan yang sangat baik, nilai NTP bulan Januari sebesar 116,98, terus naik sampai dengan bulan September dengan nilai 134,25. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, dilihat dari laju kenaikan NTP menunjukan kesejahteraan petani di Kalimantan Barat terus meningkat.
Potensi investasi Kalimantan Barat dapat dilihat melalui visi Kalimantan Barat 2019-2021 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”. Dalam hal ini Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Barat dan Bappeda Prov. Kalimantan Barat telah menyusun analis terkait potensi investasi di Kalimantan Barat menggunakai Inter-Regional Input-Output (IRIO). Model ini merupakan pengembangan dari model Input-Output (I-O) suatu wilayah system perekonomian tertentu. Aspek utama dalam model ini adalah pengukuran dan permodelan dari keterkaitan kegiatan ekonomi yang terbagi dalam berbagai sektor di suatu wilayah dengan wilayah lainnya.
Selengkapnya KFR Triwulan III Tahun 2021 dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/KFRKalbarTW3-2021