Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Meningkat
Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat pada Triwulan III-2022 mengindikasikan keberhasilan pemulihan ekonomi, yaitu tumbuh sebesar 6,48% (y-o-y). Secara kumulatif Triwulan III-2022 terhadap kumulatif Triwulan III-2021, ekonomi Kalbar mengalami pertumbuhan sebesar 5,00% (c-to-c). Meningkatnya rata-rata produksi komoditas unggulan Triwulan III-2022 dibandingkan dengan Triwulan II-2022 membuat ekonomi tumbuh 1,15% (q-to-q). Sejalan dengan hal tersebut, diperkirakan ekonomi di Kalimantan Barat di tahun 2022 masih akan tumbuh lebih baik.
Pada Oktober 2022 di Kalimantan Barat (gabungan 3 kota) terjadi inflasi sebesar 0,07 % (m-to-m) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 113,76. Sementara, tingkat inflasi tahun kalender pada Oktober 2022 (y-to-d) sebesar 5,37% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2022 terhadap Oktober 2021) sebesar 6,00%. Secara keseluruhan, APBN Kalbar hingga triwulan III-2022 ini berkinerja baik, namun berbagai ketidakpastian dan riskio tetap harus diwaspadai dan dimitigasi.
Peran APBN Terjaga Optimal Sebagai Shock Absorber
Kinerja baik APBN di Kalimantan Barat berlanjut hingga Oktober 2022. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar hingga akhir Oktober 2022 yang mencapai Rp23.221,41 miliar atau sekitar 79,10% dari total pagu belanja Rp29.356,07 miliar. Realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) adalah sebesar Rp7.255,88 miliar (67,83% dari pagu), yang utamanya dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13 Rp3.191,87 miliar (80,72%), penyaluran bantuan sosial ke masyarakat Rp7,91 miliar (96,80%), dan belanja barang untuk kegiatan operasional K/L Rp2.786,58 miliar (68,19%). Sementara itu, realisasi belanja modal di Kalbar masih berada di angka 47,93% atau sekitar Rp1.269,53 miliar. Berdasarkan data dari SIMTRADA, Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp15.965,53 miliar atau sekitar 85,57% dari total pagu Rp18.658,39 miliar, angka ini mengalami sedikit penurunan dibanding periode sebelumnya yaitu sebesar 0,93%.
Kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh Program Pemulihan Ekonomi dan upaya untuk menjaga adanya dampak ketidakpastian. Berdasarkan data Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) per 4 November 2022, di Kalimantan Barat telah terealisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Cluster Kesehatan sebesar Rp465,8 miliar untuk 8.698 pasien di 34 rumah sakit, dan Insentif Nakes sebesar Rp16,04 miliar untuk 41 faskes atau 2.637 nakes, Cluster Perlindungan Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi sebesar Rp408,06 miliar untuk 172.297 KPM, Bansos Sembako terealisasi Rp570,33 miliar untuk 325.621 KPM, BLT Minyak Goreng Rp98,04 miliar untuk 326.797 KPM, BLT Dana Desa Rp659.19 miliar pada 2.030 desa untuk 199.369 KPM
Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan. Salah satunya melalui penyaluran BLT BBM kepada masyarakat untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat adanya kebijakan penyesuaian harga BBM yang diberlakukan sejak 3 September lalu. Penyaluran BLT BBM di Kalimantan Barat hingga 4 November 2022 mencapai Rp132,3 miliar untuk 359.079 KPM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp70,53 miliar. Bantuan tambahan tersebut melengkapi program perlinsos yang sudah ada sebelumnya, seperti PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Dana Desa, Kartu Sembako, dan Subsidi Bunga KUR.
“Sampai dengan 31 Oktober 2022, jumlah debitur KUR di Wilayah Kalimantan Barat telah mencapai 75.811 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp4,37 triliun. Sedangkan, untuk jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai 15.853 debitur dengan total penyaluran Rp69,86 miliar. Trend KUR dan UMi ini menunjukkan kinerja yang cukup baik karena berdasarkan update terbaru, hingga 28 November 2022 KUR UMi telah tersalur di seluruh kab/kota di Kalimantan Barat, termasuk di Kab. Kapuas Hulu yang mana di bulan-bulan sebelumnya belum ada penyaluran UMi sama sekali,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Imik Eko Putro.
Pendapatan Negara Melanjutkan Kinerja yang Baik
Sejalan dengan pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan pendapatan s.d Oktober 2022 di Kalimantan Barat telah terealisasi 99,70% dari target yang telah ditetapkan atau sekitar Rp11.375,07 miliar. Realisasi dari penerimaan perpajakan telah mencapai Rp10.434,68 miliar atau 98,73%, hampir mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Sektor perpajakan, khususnya PPh dan PPN masih menjadi penyumbang terbesar dalam porsi penerimaan negara lingkup Kalimantan Barat, yaitu sebesar Rp4.224,58 miliar (PPh) dan Rp4.101,58 miliar (PPN), disusul oleh penerimaan dari bea keluar/pungutan ekspor sebesar Rp1.621,87 miliar.
Secara kumulatif, 5 sektor dominan perpajakan (perdagangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, administrasi pemerintahan, serta transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan yang positif pada periode Januari hingga Oktober 2022 sebesar 49,08% yang mana angka ini lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 22,64%.
Dari sektor kepabeanan dan cukai, realisasi hingga 31 Oktober 2022 di Provinsi Kalimantan Barat mencapai Rp1.699,97 miliar yang terdiri dari bea masuk Rp33,31 miliar, bea keluar Rp1.621,87 miliar, dan cukai Rp44,79 miliar. Dari capaian bea keluar tersebut, CPO dan turunannya serta Washed bauksite menjadi komoditas ekspor penyumbang bea keluar terbesar di tahun 2022, yaitu sebesar Rp679,61 miliar (41,81%) dan Rp841,48 miliar (51,97%).
“Selain dari penerimaan yang telah ditargetkan oleh bea cukai, terdapat beberapa pungutan negara yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Kalbagbar dalam rangka pengawasan ekspor impor, yaitu dana sawit Rp879,28 miliar, PPh ekspor Rp110,51 miliar, PPN Impor Rp354,51 miliar, PPh impor Rp65,81 miliar, dan pajak rokok Rp4,47 miliar. Jadi, secara keseluruhan, total pungutan negara yang dihimpun Kanwil DJBC Kalbarbag (termasuk bea masuk, bea keluar, dan cukai) hingga akhir Oktober 2022 adalah sebesar Rp3.112,20 miliar” jelas Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data, Kanwil DJBC Kalbagbar, Purba Sadhi Dharma.
Sementara itu, dari sisi PNBP realisasi hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp940,38 miliar atau 111,90% dari total target, disumbang oleh Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp437,56 miliar dan PNBP Lainnya Rp502,82 miliar.
Isu Strategis
Kondisi Ketenagakerjaan di Kalbar Sebagai Dampak Ekonomi Global
Sebagaimana disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Nasional bulan November oleh Menteri Keuangan pada 24 November 2022 lalu, bahwa prospek perekonomian global masih harus tetap diwaspadai akibat eskalasi risiko global, seperti lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga, potensi krisis utang global dan stagflasi, demi menjaga kredibilitas APBN dalam memitigasi berbagai tekanan dan risiko yang ada.
Menanggapi isu yang ada, Kakanwil DJPb Kalbar, Imik Eko Putro, menegaskan bahwa meskipun mengalami peningkatan TPT ditambah risiko ketidakpastian ekonomi global, namun risiko PHK di Kalbar dinilai masih cukup rendah.
“Hal ini dikarenakan lapangan pekerjaan yang sebagian besar (48,37%) berasal dari sektor pertanian, bahkan peningkatan persentase terbesar LU adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (mendekati 62 ribu orang). Hal ini sejalan dengan struktur ekonomi Kalimantan Barat yang masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Peningkatan penyerapan pada LU pertanian disinyalir karena musim panen beberapa komoditas pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit yang sudah mulai,” tegasnya.
Realisasi Belanja Modal dalam APBN Regional Kalbar yang masih di bawah 50%
Sampai dengan Oktober 2022, realisasi Belanja Modal di Kalbar masih di bawah 50% yaitu di angka 47,93%. Rendahnya penyerapan salahsatunya disebabkan oleh satker Paralel Perbatasan Nanga Badau-Entikong-Aruk-Temajok yang penyerapan Belanja Modalnya masih 49.75% dari total pagu Belanja Modal sebesar Rp474.246.156.000. Hal ini begitu berpengaruh terhadap kinerja K/L dikarenakan Belanja Modal satker Paralel Perbatasan Nangau Badau-Entikong-Aruk-Temajok sendiri memiliki kontribusi sebesar 17,64% dari total pagu Belanja Modal Kementerian PUPR Provinsi Kalimantan Barat.
“Menghadapi tantangan dan kendala tersebut, Kanwil DJPb Kalbar dan beberapa stakeholders yang tergabung dalam komite Asset Liabilities Committee (ALCo) Regional Kalbar menyampaikan beberapa Policy Responses, di antaranya dalam mengatasi rendahnya belanja modal dalam APBN Kalbar diharapkan satker agar melakukan revisi anggaran dan penyesuaian rencana penarikan dana dengan menyesuaikan perubahan jumlah pagu kontrak dengan kenaikan nilai PPN menjadi 11%. Sementara itu, untuk mengatasi dampak ekonomi global di regional, pemerintah pusat dan daerah dihimbau untuk tetap mengkalkulasi strategi kebijakan ekonomi dan dunia usaha untuk program pemulihan ekonomi di tahun 2023 mendatang,” demikian disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kalbar Edisi November 2022.