Kajian Fiskal Regional (KFR) merupakan aktivitas telaah makro pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome-nya yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Substansi penajaman KFR diarahkan untuk meningkatkan kualitas analisis dengan tujua untuk mempertajam analisis korelasi/transmisi fiskal (fungsi APBN/APBD: alokasi, distribusi, stabilisasi) dalam perekonomian; serta mempertajam analisis dampak/tematik atas peran fiskal (APBN/ APBD) dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. KFR Kalimantan Barat edisi Triwulan I Tahun 2023 membahas 4 topik yaitu: analisis Program Ketahanan Pangan, analisis Program Pengelolaan Sampah, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak, dan Reviu Kinerja Program PSN Ongoing Project.
Analisis Program Ketahanan Pangan
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan pada Kalimantan Barat pada tahun 2019 s.d 2021 selalu mengalami kenaikan pada semua indikator, namun terjadi penurunan pada tahun 2022 untuk indikator ketersediaan yang disebabkan sebagai dampak Covid-19, sedangkan berdasarkan Kabupaten/ Kota pada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 s.d 2022 Indeks Ketahanan Pangan yang diperoleh fluktuatif.
Perhitungan Aspek Ketersediaan Pangan hanya digunakan pada Kabupaten, untuk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 s.d 2022 Aspek Ketersedian pangan yang diperoleh relatif stabil dari tahun ke tahun, untuk Aspek Ketersediaan Pangan tertinggi 2022 diperoleh Kabupaten Landak, sedangkan terendah diperoleh Kabupaten Melawi selama empat tahun berturut-turut.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan meliputi Belanja K/L melalui Kementerian Pertanian sebesar Rp16,48 miliar, Belanja DAK Fisik pada bidang Irigasi, Jalan, Pertanian dan Kelautan dan Perikanan dengan total Rp581,78 Miliar, Belanja Dana Desa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan total Rp7,23 miliar dan Belanja APBD pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dengan total Rp26,31 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pagu Rp47,77 miliar, Dinas Pangan dan Holtikultura dengan pagu Rp80,98 miliar dan Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan pagu Rp33,4 miliar.
Terdapat beberapa kendala terkait dengan Ketahanan pangan pada Provinsi Kalimantan Barat diantaranya terbatasnya alokasi anggaran untuk bantuan benih, masih terdapatnya daerah rawan pangan, kondisi cuaca dan tanah yang asam sehingga mempengaruhi ketahanan hasil panen dan Kegiatan Perizinan kapal tangkap ikan bergantung pada permohonan yang diajukan.
Analisis Program Pengelolaan Sampah
Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Barat No.45 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai pedoman pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan pelaksanaan pengelolaan sampah. Timbunan sampah Kalimantan Barat (Kalbar) sebesar 383.184 ton merupakan kategori hijau atau rendah. Sampah yang terkelola sebesar 50,06% atau 191.826 ton sehingga sampah yang tidak terkelola sebesar 191.458 ton.
Dukungan program dan anggaran pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN TA 2023 sebesar Rp11,44 miliar dan bersumber dari APBD Pemprov Kalimantan Barat sebesar Rp928,68 juta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebesar Rp276,50 juta pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan menggunakan tools scatter plot menggunakan untuk data tiga tahun (2019-2021), tidak ditemukan hubungan antara penanganan sampah dan Angka Harapan Hidup dan tidak ada hubungan antara penanganan sampah dan Indeks Pembangunan Manusia.
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
Berdasarkan data BPS terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak pada Kalimantan Barat dari 68,77 pada tahun 2017 menjadi 80,43 pada tahun 2022. Demikian halnya pada semua Kabupaten/ Kota secara umum terjadi peningkatan setiap tahunnya, bahkan terdapat 4 Kabupaten/Kota yang persentasenya diatas 90% yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya kendati masih terdapat persentase yang rendah yaitu Kabupaten Sekadau dengan angka 51,67%. Kabupaten Kapuas Hulu menjadi daerah tertinggi dengan persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih sebesar 60,24%, diikuti oleh Kota Singkawang sebesar 55,68%, dan selanjutnya Kabupaten Melawi sebesar 55,27%. Seluruh daerah di Provinsi Kalbar, selama periode 2019-2021 rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak meningkat setiap tahunnya.
Dukungan program dan anggaran sanitasi dan air bersih yang bersumber dari APBN TA 2023 untuk tahun 2023 sebesar Rp326,78 miliar dan Dukungan APBD Provinsi untuk Sanitasi dan Air Bersih Tahun 2023 sebesar Rp1.404.37 miliar untuk air bersih dan Rp928.33 juta untuk sanitasi.
Dari analisa hubungan antara IPM dengan sanitasi dan Angka harapan hidup (AHH) dengan sanitasi pada 3 tahun terakhir (2019-2021), menghasilkan IPM menunjukkan hubungan yang positif dengan sanitasi. Di mana, sanitasi naik diikuti dengan kenaikan IPM. Sementara, ditemukan hubungan negatif antara sanitasi dengan AHH artinya kenaikan sanitasi tidak diikuti kenaikan AHH melainkan penurunan AHH. Meskipun jika dilihat pada grafik scatter plot AHH vs Sanitasi plotnya menyebar dapat disimpulkan bahwa hubungan antara AHH dan sanitasi sangat kecil atau cenderung tidak ada hubungan.
Reviu Kinerja Program PSN Ongoing Project
Proyek Strategis Nasional yang tercatat pada Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang tercatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Triwulan I 2023 terdiri dari 6 Proyek dengan total rencana Investasi sebanyak Rp17,08 Triliun yang terdiri dari Sektor Kepelabuhan, Pengembangan Kawasan, Kelistrikan dan Smelter.
Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat merupakan terminal yang berperan melayani petikemas, multipurpose, dan curah untuk domestik dan internasional. Terminal ini berlokasi pada Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai Investasi yang digelontorkan sebesar Rp5,048 Triliun dan kebutuhan luas lahan 200 Ha serta Penanggungjawab Proyek Terminal Kijing adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero). Terminal Kijing selesai dibangun pada tanggal 15 Mei 2022 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Kapasitas yang direncanakan tersedia pada tahap ultimate (akhir) adalah 1,95 Juta TEUs/tahun untuk Peti Kemas, 12,18 Juta Ton/Tahun untuk Curah Cair, 15 Juta Ton/tahun untuk Curah Kering dan 1 Juta Ton Multipurpose.
Manfaat yang diharapkan dari pembangunan terminal Kijing diantaranya Mengoptimalkan potensi transportasi barang dan sebagai backup sekaligus sebagai penghubung off the road dengan area hinterland dan Pelabuhan Kijing akan dikembangkan sebagai pelabuhan laut dalam yang mampu mengakomodir potensi hinterland dan kapal berukuran besar.
Analisis selengkapnya seputar “Analisis Tematik Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2023” dapat diakses pada tautan berikut: https://linktr.ee/KFRKalbar