Seminar bertajuk “Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi” diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, bertempat di Hotel Ibis, Pontianak, Rabu (7/8). Acara ini dibuka oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Sutarmidji. Dalam kesempatannya Sutarmiji menyampaikan bahwa dalam pembuatan kebijakan dibutuhkan data yang sinkron.
Salah satu contohnya, banyak data menyatakan bahwa desa di Kalimantan Barat maju karena komoditi kelapa sawit. Faktanya di satu-satunya desa mandiri di Kalimantan Barat, tidak terdapat kelapa sawit, dari 53 desa maju, 42 desa di dalamnya tidak ada kelapa sawit dan tak tersentuh perkebunan kelapa sawit, dari 372 desa tertinggal 221 diantaranya terdapat perkebunan sawit, sementara itu untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal justru sebagian besar merupakan perkebunan kelapa sawit.
Miji juga menyampaikan mengenai pembangunan desa dan pemenuhan 52 Indikator Indeks Desa Membangun. Menurutnya, untuk terpenuhinya semua indikator diperlukan adanya sinergisitas antara pemerintah desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah Provinsi . Selain itu, Sutarmiji juga mendorong optimalisasi BUMDes, yang mendapat alokasi dana sebesar 30% dari Dana Desa.
Seminar ini menghadirkan3 (tiga) pembicara yaitu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Edward U.P. Nainggolan, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman dan Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Hidayat Amir.
Dalam kesempatannya, Edward Nainggolan memberikan perhatian pada Dana Desa, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan sangat berkomitmen terhadap kelancaran penyaluran dan pemanfaatan hasil Dana Desa. Edward menekankan pentingnya penggunaan Dana Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat diantaranya melalui optimalisasi peran BUMDes serta penciptaan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi keunggulan masing-masing desa. Edward juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga apabila sudah tersalur ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dalam 7 (tujuh) hari kerja sudah harus disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).
Dua pembicara lainnya Eddy Suratman dan Hidayat Amir menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menurun, pada tahun pada 2018 indeks pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,4 %, sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 2,17%. Ketidakpastian global ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan industri yang stagnan, harga komoditi yang rendah, serta meningkatnya angka kemiskinan. Hal tersebut menjadi tantangan Pemerintah Daerah untuk mencari sumber pertumbuhan baru serta meningkatkan nilai tambah melalui proses industrialisasi. Dalam rangka industrialisasi, tentunya ditunjang dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah untuk merubah pola pikir generasi muda yang tadinya hanya konsumtif menjadi faktor produktif.