Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan, Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi melakukan kunjungan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (18/09). Kunjungan kali ini bertujuan menjalin silahturahmi, membahas terkait pendanaan APBN dan pelaksanaan program Pemerintah Pusat di Kalimantan Barat.
Edih Mulyadi yang baru bertugas 1 (Satu) minggu di Ditjen Perbendahraaan, menyampaikan beberapa hal terkait dengan APBN di Kalimantan Barat. Tahun 2019, total APBN yang dikucurkan ke Kalimantan Barat sekitar Rp30 triliun yang terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp 20 Triliun dan Belanja Pemerintah Pusat yang dikelola oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga di Kalimantan Barat sekitar Rp10 triliun. Jumlah dana APBN yang disalurkan melalui 6 (enam) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN (KPPN Pontianak, KPPN Singkawang, KPPN Ketapang, KPPN Sanggau, KPPN Putussibau, dan KPPN Sintang) di Kalimantan Barat sebesar sekitar Rp14 triliun yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp1,6 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp2,4 triliun dan belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10 triliun. Edih berharap agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan value for money DAK Fisik dan Dana Desa.
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyambut baik rencana yang disampikan oleh Edih. Gubernur mengharapkan melalui dana desa, banyak desa-desa di Kalimantan Barat menjadi lebih baik. Hal ini selaras dengan upaya Gubernur kalimantan barat Sutarmidji untuk mewujudkan program desa mandiri yang ditargetkan tahun 2019 sekitar puluhan desa mandiri Desa Mandiri dan terus meningkat sehingga dalam 5 tahun ada sekitar 400 Desa mandiri dan tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten se-Provinsi Kalimantan Barat untuk mencapai target tersebut.
Selanjutnya Gubernur Kalimantan Barat juga berharap agar kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBN dapat dilaksanakan dan dituntaskan segera untuk meningkatkan multiplier effect sehingga APBN sungguh-sungguh memberikan manfaat yang lebih besar untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kalimantan Barat.
Kontributor: Anugerah Gilang Septiadi