Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalbar Edih Mulyadi bersama kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaaan Negara (KPPN) Pontianak Tri Ananto Putro dan Kepala Bidang PPA I, Dirgohaju Widodo, melakukan Kunjungan ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.
Dalam kunjungannya Edih dan rombongan bertemu dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Irjenpol Didi Haryono. Kunjungan kali ini bertujuan untuk menjalin silahturahmi serta membahas pelaksanaan anggaran satuan kerja (Satker) Kepolisian di Kalimantan Barat.
Dalam kesempatannya Edih menyampaikan apresiasi terhadap satker Kepolisian di Kalimantan Barat karena telah menjadi salah satu satker yang memiliki kualitas anggaran yang baik, hal tersebut terbukti saat Periode Semester I tahun 2019 dari 10 besar peringkat penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik lingkup Provinsi Kalimantan Barat, 5 Diantaranya diraih oleh Satker Kepolisian. IKPA sendiri menjadi indikator untuk menilai kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan atas regulasi, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan dari suatu satker.
Selain itu Edih juga menyampaikan bahwa satker di Kanwil DJPb Kalbar ditargetkan memiliki Realisasi Anggaran pada Triwulan III dengan minimal sebesar 60%, agar pelaksanakaan kegiatan satker tidak menumpuk pada akhir tahun. Hal tersebut juga memiliki manfaat untuk meningkatkan multiplier effect sehingga APBN sungguh-sungguh memberikan manfaat yang lebih besar untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kalimantan Barat.
Didi menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan dari Kanwil DJPb Kalbar, menurut Didi, Kunjungan ini merupakan suatu yang baik untuk menjalin sinergi antara Kanwil DJPb Kalbar dengan Satker Kepolisian di Kalimantan Barat. Didi sendiri juga mendukung kebijakan pelaksanaan anggaran yang ditetapkan Kanwil DJPb Kalbar sehingga pelaksanaan anggaran Satker Kepolisian di Kalimantan Barat dapat ditingkatkan lebih baik lagi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Dua pembicara lainnya Eddy Suratman dan Hidayat Amir menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menurun, pada tahun pada 2018 indeks pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,4 %, sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 2,17%. Ketidakpastian global ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan industri yang stagnan, harga komoditi yang rendah, serta meningkatnya angka kemiskinan. Hal tersebut menjadi tantangan Pemerintah Daerah untuk mencari sumber pertumbuhan baru serta meningkatkan nilai tambah melalui proses industrialisasi. Dalam rangka industrialisasi, tentunya ditunjang dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah untuk merubah pola pikir generasi muda yang tadinya hanya konsumtif menjadi faktor produktif.
Kontributor: Anugerah Gilang Septiadi