Highlight Kinerja APBN dan APBD di Kalimantan Barat Hingga Agustus 2024

• Realisasi pendapatan APBN Regional Kalimantan Barat berada di Rp6.320,89 miliar (49,01% dari target) yang masih didominasi oleh Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi dipengaruhi oleh restitusi tahun 2024 yang telah mencapai Rp821 miliar yang disebabkan oleh penurunan laba perusahaan dan pemindahan kantor Wajib Pajak dari wilayah Kalimantan Barat.
• Dari sisi penerimaan Bea dan Cukai, pendapatan pada pos Bea Keluar belum terserap secara optimal dikarenakan pengaruh pelarangan ekspor bijih bauksit dan harga CPO yang masih tergolong fluktuatif (untuk bulan Juli berada pada kolom 4). Selanjutnya pada pos Bea Masuk mengalami peningkatan dengan salah satu faktornya disebabkan oleh kegiatan impor beras yang selanjutnya selaras dengan pertumbuhan pos PPN Impor di Kalimantan Barat.

“Secara keseluruhan perekonomian di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan terlihat dari peningkatan penerimaan perpajakan yang selaras dengan jumlah penyaluran KUR dan Umi, misalnya di Kubu Raya. Di sisi lain pertumbuhan PPN Impor yang disebabkan oleh impor beras merupakan early warning bagi Pemerintah Daerah” kata Ahmad Khoiruddin, Kepala Seksi Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan.

• Realisasi Belanja APBN Regional Kalimantan Barat adalah sebesar Rp17.216,30 miliar atau sebesar 53,07% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp5.926,13 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11.290,16 miliar.
• Pelaksanaan Belanja APBN lingkup Provinsi Kalimantan Barat telah terealisasi hingga lebih dari 55% dengan realisasi tertinggi terhadap pagu anggaran terdapat pada Kabupaten Melawi sebesar Rp721,72 miliar (64,40%).
• Dari sisi APBD, sampai dengan 31 Juli 2024, realisasi pendapatan daerah menunjukkan pencapaian sebesar Rp724,58 miliar (46,03% dari target) dan masih didominasi oleh pendapatan transfer dari APBN sebesar 75,72%. Realisasi belanja APBD Kalimantan Barat s.d. 31 Juli 2024 sebesar Rp10.763,92 miliar (37,40% dari pagu) dengan seluruh komponen Belanja Daerah mengalami kontraksi kecuali pada pos Belanja Hibah dan Belanja Bansos.
• Hingga 31 Juli 2024 tingkat inflasi di Kalimantan Barat terus terjaga dibawah target inflasi nasional yaitu sebesar 1,58% (year on year) dengan tingkat inflasi tertinggi berada di Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar 2,19% dan tingkat inflasi terendah berada di Kota Pontianak yaitu sebesar 1,26%. Selanjutnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat masing masing berada pada angka 153,80 dan 99,71.

Akselerasi Penyaluran Kredit Program Kepada Masyarakat

• Sampai dengan Juli 2024, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp2,70 triliun untuk 36.910 debitur, mengalami peningkatan sekitar Rp618,47 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
• Berbeda dengan bulan sebelumnya yang mana penyaluran terbesar berada di Kota Pontianak, pada periode s.d. Juli 2024 penyaluran KUR terbesar terdapat di Kabupaten Ketapang dengan penyaluran sebesar Rp333,26 miliar untuk 4.210 debitur (mengalami peningkataan sekitar Rp56,46 miliar) diikuti Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas dengan masing-masing penyaluran Rp330,07 miliar dan Rp327,56 miliar. Debitur terbanyak penerima KUR berada di Kabupaten Sambas dengan jumlah 5.446 debitur.

“Dalam penyaluran KUR dan UMi perlu peran Pemerintah Daerah dalam sosialisasi Kredit Program kepada masyarakat dan akselerasi penyaluran Kredit Program” jelas Gunawan Setiono Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

• Jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan Juli 2024 mencapai 14.286 Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp63,11 miliar, mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp44,92 miliar (247%) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2023).
• Sampai dengan Juli 2024, Kota Pontianak menjadi daerah dengan penyaluran UMi terbesar di Kalimantan Barat dengan penyaluran sebesar Rp8,87 miliar untuk 1.963 Debitur, meningkat sebesar Rp4,26 miliar. Penyaluran terbesar diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp6,90 miliar untuk 1.530 debitur.
• Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara menjadi wilayah dengan tingkat penyaluran UMi paling rendah yaitu Rp1,44 miliar untuk Kabupaten Sekadau dan Rp0,07 miliar untuk Kabupaten Kayong Utara. Kabupaten Kayong Utara hanya mengalami peningkatan penyaluran sebesar Rp7 juta dibandingkan bulan sebelumnya.