Pontianak, 23 Mei 2025 — Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong sinergi fiskal antara pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan Konferensi Pers APBN Edisi Mei 2025 yang dirangkaikan dengan kegiatan Rapat Sinergi Kemenkeu Satu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat, 23 Mei 2025, bertempat di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Acara ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat transparansi fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengoptimalkan sinergi antarlembaga dalam mengelola keuangan negara di tingkat daerah.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono Basuki, menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal di tingkat pusat harus dijadikan momentum bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan penerimaan daerah.
“Situasi fiskal yang menantang mengharuskan kita memperkuat kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci keberlanjutan pembangunan Kalimantan Barat,” ujar Kukuh.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah konkret adalah mendorong digitalisasi pembayaran pajak daerah, sekaligus mengoptimalkan peran bank pembangunan daerah sebagai fasilitator pelayanan pajak yang lebih inklusif dan efisien. Langkah progresif lainnya adalah pembentukan Tim Optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak. Tim ini bertugas mengidentifikasi perusahaan atau individu yang berkegiatan ekonomi di Kalimantan Barat namun belum terdaftar secara administratif melalui Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Dengan optimalisasi data tersebut, Provinsi Kalimantan Barat diyakini dapat meningkatkan DBH secara signifikan. Sementara itu, sektor perdagangan kratom yang tengah berkembang juga menjadi perhatian, dengan upaya sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada para pelaku usaha yang diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan daerah. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperluas basis pajak, tetapi juga menciptakan keadilan fiskal yang lebih baik.
Di sisi lain, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi pajak kendaraan bermotor. BI mendukung implementasi framework percepatan akses keuangan daerah untuk meningkatkan kemudahan layanan publik dan pendapatan daerah secara simultan.
Rangkaian diskusi dalam forum ini merupakan bagian dari pendekatan kolaboratif yang menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai mitra strategis dalam membangun ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang semakin erat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah, Kalimantan Barat optimistis dapat menciptakan iklim fiskal yang sehat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat.
