Pontianak, 30 Desember 2025 — Kementerian Keuangan Kalimantan Barat kembali menyelenggarakan Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Desember Tahun 2025, sebagai bentuk akuntabilitas publik sekaligus penyampaian informasi mengenai kondisi ekonomi regional serta kinerja pengelolaan fiskal hingga 30 November 2025. Memasuki penghujung tahun, perekonomian Kalimantan Barat tetap berada pada jalur yang stabil dengan dukungan aktivitas konsumsi, kinerja sektor utama, dan instrumen fiskal yang bekerja efektif menahan tekanan eksternal.
Dari sisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat 5,31% (yoy) dengan struktur ekonomi masih didominasi tiga sektor utama, yaitu Pertanian dengan kontribusi 21,50%, Industri Pengolahan sebesar 16,02%, serta Perdagangan sebesar 13,89%. Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp82.695,18 miliar, sementara atas dasar harga konstan tercatat Rp42.996,98 miliar. Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berada pada 70,90% dengan dominasi partisipasi laki-laki, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,82%, Gini Rasio sebesar 0,316, serta Garis Kemiskinan sebesar Rp622.882.
Inflasi juga tetap berada dalam kisaran yang terkendali. Inflasi tahun ke tahun berada pada 2,04%, inflasi tahun kalender 1,57%, serta inflasi bulanan 0,24%, dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 108,50. Secara sektoral, kelompok makanan, minuman, serta tembakau masih menjadi komponen dengan pengaruh terbesar terhadap inflasi. Sementara itu, Nilai Tukar Petani Kalimantan Barat berada pada posisi keempat tertinggi nasional sebesar 170,66, menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani dan perbaikan pendapatan sektor pertanian yang tetap terjaga sepanjang tahun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan bahwa kinerja fiskal sepanjang 2025 memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas tersebut.
“APBN berperan menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah. Sepanjang 2025, kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Kalimantan Barat dan memastikan program pembangunan berjalan optimal.” ujarnya.
Pada sisi pendapatan negara, realisasi hingga 30 November 2025 mencapai Rp11.089,51 miliar atau 89,31% dari target. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp9.881,92 miliar dengan capaian 85,90%, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak berkontribusi Rp1.207,59 miliar dengan capaian 132,29%. Penerimaan perpajakan secara total mengalami kontraksi sekitar 1,88% secara tahunan, komponen Pajak Pertambahan Nilai mencatatkan kinerja sangat baik dan berada pada zona pertumbuhan positif, mencerminkan masih kuatnya aktivitas konsumsi serta perdagangan di Kalimantan Barat. Kenaikan terutama berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian–Kehutanan–Perikanan, serta Industri Pengolahan. Sementara itu, kinerja Bea dan Cukai justru tumbuh sangat kuat mencapai 71,35% (yoy) yang didorong oleh lonjakan penerimaan Bea Keluar, terutama dari komoditas CPO dan produk turunannya, serta peluang penguatan dari potensi ekspor daun kratom. Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan 5,52% (yoy) yang didukung oleh peningkatan seluruh pos PNBP.
Sementara itu, belanja negara di Kalimantan Barat terealisasi Rp26.645,83 miliar atau 85,99% dari pagu, menunjukkan pengelolaan belanja yang semakin terarah dan produktif. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp7.768,70 miliar atau 76,66%, dengan komposisi Belanja Pegawai Rp4.163,69 miliar (92,15%), Belanja Barang Rp2.883,36 miliar (67,53%), Belanja Modal Rp705,82 miliar (53,10%), serta Belanja Bansos Rp15,82 miliar (90,03%). Belanja diarahkan pada penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan berbagai sarana infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) juga menunjukkan akselerasi yang kuat. Hingga 30 November 2025, realisasi TKD mencapai Rp18.877,13 miliar atau 90,52% dari alokasi. Rinciannya terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp1.111,83 miliar (73,49%), Dana Alokasi Umum Rp12.279,06 miliar (94,61%), DAK Fisik Rp564,55 miliar (70,39%), DAK Non Fisik Rp3.326,90 miliar (92,53%), Insentif Daerah Rp51,95 miliar (100%), serta Dana Desa Rp1.542,83 miliar (80,65%). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai penerima TKD terbesar secara nominal, dengan realisasi mencapai Rp2.629,11 miliar.
Kinerja APBD konsolidasi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat hingga 30 November 2025 mencatatkan Pendapatan Daerah Rp22.002,78 miliar, sementara Belanja Daerah Rp18.117,21 miliar, sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp3.885,57 miliar. Penerimaan daerah masih didominasi pendapatan transfer, sementara belanja daerah difokuskan pada belanja operasi dan belanja transfer yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan pelayanan publik serta mendorong pemerataan pembangunan bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Kalimantan Barat hingga Desember 2025 menunjukkan kombinasi kuat antara pengelolaan fiskal yang sehat, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Memasuki penutup tahun 2025, daya tahan ekonomi daerah tetap terjaga, sementara instrumen fiskal terus memberikan dukungan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
