Jalan Sutoyo No. 01 Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara

Berita

Seputar Kanwil DJPb

DISEMINASI KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN FORUM GROUP DISKUSI (FGD) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) / BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TAHUN 2022

Tanjung Selor, 24 Mei 2022 

 

DISEMINASI KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan FGD BLU/BLUD TAHUN 2022 diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Mei 2022 secara hybrid di Ruang Serbaguna Lt. 1 Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara atas kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dengan mengambil tema “Sinergi Peningkatan Ekonomi Kaltara Melalui Optimalisasi Pengelolaan Fiskal dan Tata Kelola Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Potensi Ekonomi dan Peluang Investasi Infrastruktur”. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro, dilanjutkan keynote speech oleh Sekda Prov Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., yang sekaligus membuka acara resmi. Acara dibagi menjadi 2, Desiminasi Kajian Fiskal Regional Kalimantan Utara pada sesi pagi dan FGD Tata Kelola BLU/BLUD untuk sesi siang dengan menghadirkan  5 narasumber  yaitu Kanwil DJPb Prov Kalimantan Utara, Bank Indonesia, Bappeda dan Litbang Prov Kalimantan Utara, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, dan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.

Narasumber dari Kanwil DItjen Perbendaharaan Prov Kalimantan Utara (Adhi Widyandana/Kabid PPA II) menyampaikan bahwa sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dalam perannya sebagai Regional Chief Economist (RCE) telah menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Kalimantan Utara. KFR merupakan kajian yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pengelola fiskal di daerah yang berisi potret profil dan dinamika kondisi fiskal di wilayah Kalimantan Utara. KFR merupakan bukti dari pencapaian salah satu inisiatif strategis Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam memotret profil dan kondisi fiskal di daerah.

Kajian Fiskal Regional ini, berisikan paparan tentang struktur APBN dan APBD Regional Kaltara, konsolidasian antara APBN dan APBD di Provinsi Kaltara serta potensi daerah serta memberikan gambaran kepada khalayak tentang kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Utara secara global dan bersifat umum.

Perekonomian Kalimantan Utara yang tumbuh  sebesar 7,08 persen (y-o-y) dan 1,93 persen secara (q-to-q) sepanjang tahun 2021, lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menempati peringkat tertinggi kedua di regional Kalimantan. Belanja pemerintah konsolidasian APBN dan APBD Kaltara tahun 2020 sebesar Rp10,93 triliun dan tahun 2021 sebesar Rp.11,41 Triliun. Belanja pemerintah ini memberikan kontribusi terhadap PDRB. Hal ini dapat terlihat dalam PDRB menurut pengeluaran dimana belanja pemerintah merupakan bagian komponen Pengeluaran Konsumsi pemerintah dan komponen Pembentuk Modal Tetap Bruto. Kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB tahun 2020 sebesar 6,29 persen, kemudian pada Triwulan I 2022 sebesar 8,55 persen mengalami peningkatan dibandingkan pada Triwulan I 2021 yang hanya 4,54 persen.

Outlook Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dan 2023 disampaikan oleh Narasumber dari Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Utara (Tedy Arief Budiman/ Kepala Perwakilan BI Kalimantan Utara). Selain kondisi fiskal, perekonomian di Kalimantan Utara juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi dan moneter, sehingga Outlook Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dan 2023 memberikan gambaran terkait pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Mengingat efek pandemi yang mengakibatkan kondisi perekonomian menjadi tidak menentu, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para pelaku ekonomi untuk tetap menjaga laju pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara. Dengan komitmen dan sinergi yang telah terjalin apik antara Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Utara dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara, Bank Indonesia, perbankan, pegadaian, dan koperasi sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan UMKM, diharapkan dapat semakin meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing di pasar domestik dan internasional.

Rencana Strategi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara disampaikan oleh Narasumber dari Bappeda dan litbang provinsi Kaltara (Ir. Tri Wahyu Wibowo, ST., MM/Kepala Bidang Prasarana dan Pembangunan Wilayah). Kalimantan Utara merupakan provinsi baru yang mempunyai potensi daerah yang dapat dikembangkan, namun disisi lain juga memerlukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan menyebar di berbagai wilayah merupakan bentuk dari ‘Regional Growth Strategy’, utamanya dalam mendukung konektivitas antar daerah dan mengatasi masalah pembangunan, yaitu kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Potensi Investasi di Daerah dan Peluang Pembiayaan Atas Proyek Infrastruktur Pemerintah Daerah oleh PT SMI (Persero) disampaikan oleh Narasumber dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Iman Wihiyanto/Kepala Subdit Investasi Pemda/BLUD). Rencana Strategi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara tentu perlu disusun, termasuk sumber pendanaan. Beberapa pendanaan dapat berasal belanja K/L APBN, dan DAK Fisik serta alokasi belanja daerah APBD. Strategi dan akselerasi mungkin dapat dilakukan dalam pembangunan infrastruktur dengan sumber pendanaan alternatif melalui pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (persero), namun tentunya perlu pemikiran dan perhitungan yang matang.

Pemaparan materi terakhir yaitu terkait Tata kelola BLU/BLUD disampaikan oleh Narasumber dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Achmad Ngirfan/Kepala Seksi Peraturan dan Standarisasi Teknis BLU I).

Sesuai amanat presiden dan menteri keuangan bahwa ada Peran Strategis BLU dan BLUD dalam Menghadirkan Layanan Prima dan Mendorong Pertumbuhan Nasional:

“Pengelolaan BLU dan BLUD oleh instansi pemerintah harus mengedepankan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat umum.”

Presiden Joko Widodo, pada RAKORNAS BLU 2019

“BLU dan BLUD harus tetap memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin dengan efisiensi biaya, waktu dan proses bisnis meskipun tidak mengutamakan profit.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada RAKORNAS BLU 2019

Tata kelola BLU/BLUD sebagaimana amanat PP 23/2005, PP 74/2012 serta PMK 129/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU dan Permendagri 79 tahun 201 tentang BLUD bahwa Tata kelola yang dimiliki oleh BLU/BLUD harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta independensi.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini di Kalimantan Utara terdapat: 1 BLU yaitu BLU Bandar Udara Juwata Tarakan dan 7 BLUD antara lain:

  • Rumah Sakit Daerah (RSD), dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor,
  • RSUD Malinau,
  • RSUD Kab Nunukan,
  • RSU Kota Tarakan,
  • Puskesmas Karang Rejo - Kota Tarakan,
  • Puskesmas Gunung Lingkas - Kota Tarakan,
  • RSUD Tarakan.

Dari jumlah di atas, terdapat satuan kerja ataupun SKPD yang potensial untuk menjadi BLU / BLUD, seperti Universitas Borneo Tarakan potensial untuk menjadi BLU serta RSUD dan SMK yang potensial menjadi BLUD.

BLU dan BLUD dituntut untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, Namun terdapat tantangan BLU/BLUD dalam meningkatkan kualitas layanan publik :

  1. Optimalisasi inovasi, teknologi, dan aset untuk meningkatkan daya saing BLU dan BLUD
  2. Standardiasi tarif layanan dan penilaian kinerja sesuai nature of business BLU dan BLUD
  3. Orientasi dalam meningkatkan kualitas serapan anggaran
  4. Menciptakan Brand Image BLU dan BLUD sebagai penyedia layanan publik yang berkualitas internasional

Selain itu, dalam kegiatan diseminasi dan FGD berlangsung diskusi yang lebih intens atas masalah-masalah yang ada dan dapat dirumuskan pula solusi untuk mengatasinya agar kedepan harapan pengelolaan fiskal di Kalimantan Utara dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Kalimantan Utara.

Sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara,
Wahyu Prihantoro
keynote speech oleh Sekda Prov Kaltara,
Dr. H. Suriansyah, M.AP
Sesi Pemaparan Materi dan Diskusi Pagi
Sesi Pemaparan Materi dan Diskusi Siang Foto Bersama Foto Bersama

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search