Tanjung Selor,  14 Juli 2022. Dalam rangka monitoring kondisi fiskal dan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara periode sampai dengan 30 Juni 2021 telah dilakukan rapat Asses Liabilities Committe (ALCo) Regional Kalimantan Timur dan Utara periode Juni 2021. Rapat ALCo merupakan forum berkumpulnya seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan di daerah dalam rangka membahas kondisi fiskal dan perekonomian di daerah. Rapat ALCo periode Juni 2021 dihadiri oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Provinsi Utara dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Balikpapan.

Hingga akhir Juni 2022, realisasi pendapatan negara dan hibah di Provinsi Kalimantan Utara tercatat mencapai Rp1.505,70 Miliar atau 84,08 persen dari target pada APBN 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp645.83 miliar dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif pendapatan negara juga tercermin dari pertumbuhannya, dimana realisasi pendapatan negara dan hibah tumbuh 75,11% dibanding realisasi 30 Juni 2021. Berdasarkan komponennya, penerimaan perpajakan merupakan komponen pendapatan yang mengalami pertumbuhan paling tinggi. Penerimaan perpajakan sampai dengan 30 Juni 2022 tercatat telah mencapai Rp1.390,85 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 80,24% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kenaikan penerimaan perpajakan disebabkan oleh pemulihan ekonomi disektor pertanian akibat kenaikan harga komoditas dunia dan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Selain itu penerimaana pajak perdagangan internasional berupa bea masuk dan bea keluar juga memberi kontribusi atas kenaikan penerimaan perpajakan. Selain komponen penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak juga mengalami kenaikan. Tercatat penerimaan negara bukan pajak mengalami kenaikan sebesar 30,21% dibanding periode tahun kemarin atau telah mencapai Rp114,85 miliar.

Dari sisi pemerintah daerah, total pendapatan daerah dari seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp2.771,50 miiar. Pendapatan daerah terdiri dari komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Pendapatan daerah di seluruh pemerintah daerah didominasi oleh pendapatan transfer, khususnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan proporsi sebesar 87,82%. Total pendapatan tranfer yang telah diterima seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar Rp2.434,09 miliar atau 49,03% dari alokasi yang diberikan pemerintah pusat. Sedangkan untuk komponen Pendapatan Asli Daerah, sampai dengan 30 Juni 2022, total pendapatan asli daerah yang berhasil dikumpulkan oleh seluruh pemerintah daerah tercatat sebesar Rp337,45 miliar. Pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah berasal dari penerimaan pajak daerah, retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Perlu adanya akselerasi atas realisasi belanja baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian/Lmebaga dan pemerintah daerah. Realisasi belanja oleh seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai Rp1.228,14 miliar atau 33,36% dari pagu alokasi. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 24,54% atau Rp399.33 miliar dibanding realisasi belanja periode yang sama tahun yang lalu. Penurunan belanja oleh seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga terjadi di hampir seluruh jenis belanja yaitu belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial. Tidak berbeda dengan realisasi belanja oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga, penurunan realisasi belanja juga terjadi pada belanja pemerintah daerah. Sampai dengan 30 Juni 2022, total realisasi belanja dari seluruh pemerintah daerah lingkup Provinsi Kalimantan Utara, tercatat sebesar Rp2.195,19 miliar turun Rp416.4 miliar atau 15,94 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan realisasi belanja tersebut terjadi diseluruh komponen belanja daerah yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Dalam pertemuan ALCo Regional Kalimantan Utara tersebut telah disepakati juga beberapa program bersama oleh seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Salah satu program yang akan didorong secara bersama-sama adalah pemberdayaan UMKM. Akan dilakukan kolaborasi atas kegiatan pemberdayaan UMKM yang selama ini dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing unit eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.