Jalan Sutoyo No. 01 Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Kinerja APBN Januari 2023 di Bumi Benuanta

SP-01/WPB.21/2023

 

Tanjung Selor, 28 Februari 2023 Situasi perekonomian Indonesia yang terus optimis dan waspada diprediksi akan terus mewarnai kondisi perekomian Indonesia sepanjang tahun 2023 ini. Kondisi tersebut berdasarkan data belanja negara sampai dengan bulan Januari yang tetap tumbuh. Adapun Kinerja perekonomian nasional bulan januari dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan Indonesia itu sendiri. Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, kondisi ini berbeda dengan kondisi global yang belum menunujukan pemulihan. Kondisi perekonomian nasional tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional-regional termasuk Provinsi Kalimantan Utara. Pada Januari 2023, terjadi inflasi sebesar 4,51% (y-o-y) di Provinsi Kalimantan Utara. Inflasi dipengaruhi oleh transportasi sebesar 13,61%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,39%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,37%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,85%, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,81%. Kondisi ekonomi di regional Kalimantan Utara tersebut salah satunya dipengaruhi oleh belanja-belanja pemerintah dalam hal ini APBN yang dialokasikan di provinsi Kalimantan Utara. Kinerja APBN di Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

Realisasi APBN per 31 Januari 2023  

Hingga 31 Januari 2023 realisasi belanja Kementerian Lembaga di Provinsi Kalimantan Utara turun sebesar Rp0,21 Miliar atau 0,26% dibanding periode yang sama tahun 2022. Penurunan tersebut didominasi oleh Belanja Modal sebesar Rp6,62 Miliar yang turun 78,72% dari periode yang sama tahun sebelumnya (y-o-y). Sedangkan untuk Belanja Pegawai mengalami peningkatan Rp3,07 miliar atau sebesar 6,09% serta Belanja Barang mengalami peningkatan Rp3,35 Miliar atau sebesar 15,26%. Penurunan realisasi belanja modal tersebut mayoritas disumbang oleh penurunan realisasi pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp7,5 Miliar atau turun 100% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 karena belum adanya realisasi yang tercatat sampai dengan 31 Januari 2023. 

Dalam hal belanja transfer, hingga 31 Januari 2023 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara agregat terealisasi sebesar Rp968,23 Miliar atau 11,41% dari pagu TA 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Angka ini meningkat 114,94% dari realisasi TKDD pada periode yang sama di tahun 2022. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja Dana Bagi Hasil sebesar Rp388,58 miliar, naik 370,15% dari periode yang sama tahun sebelumnya (y-o-y). Peningkatan signifikan realisasi Dana Bagi Hasil ini dipengaruhi oleh kenaikan jumlah pagu tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Pagu Dana Bagi Hasil tahun 2023 meningkat Rp1.558,84 miliar menjadi Rp3.123,11 miliar atau 199,65% dibandingkan pagu tahun 2022 yang hanya sebesar Rp1.564,28 miliar. 

Jika dibandingkan dengan proyeksi yang ada, proyeksi Belanja Pemerintah bulan Januari 2023 understated Rp20,23 miliar, disebabkan oleh overstated Belanja K/L sebesar Rp17,42 miliar atau 17,78% dan understated TKDD sebesar Rp37,65 miliar atau 4,04%. 

Pendapatan Negara 

Dari sisi pendapatan, realisasi total Pendapatan Negara sampai dengan Januari 2023 tercatat sebesar Rp258,07 miliar dengan rincian pendapatan pajak sebesar Rp224,93 miliar, pendapatan bea masuk/keluar sebesar Rp5,05 miliar, dan pendapatan PNBP sebesar Rp28,09 miliar. Pendapatan Negara sampai dengan Januari 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp83,57 miliar atau 47,89%. Kenaikan terbesar terdapat pada penerimaan perpajakan yang sebesar Rp83,57 miliar atau 47,89%. Peningkatan tersebut yang disumbang oleh Pendapatan PPh Non Migas yang naik sebesar 61,02%. 

Apabila dibandingkan dengan proyeksi yang ada, proyeksi Pendapatan Negara bulan Januari 2023 overstated Rp21,75 miliar, disebabkan oleh overstated Penerimaan Perpajakan sebesar Rp34 miliar atau 18,58%, understated Penerimaan Bea dan Cukai Rp0,48 miliar atau 10,50%, dan understated PNBP & Hibah Rp12,73 miliar atau 82,88%. 

*** 

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi: 
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 
KEMENTERIAN KEUANGAN 
JALAN SUTOYO NO 1, TANJUNG SELOR, KALIMANTAN UTARA 
TELEPON : 0552-2034598 Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. 

baca

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search