Realisasi APBN di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan 30 September 2025 mencatatkan total pendapatan sebesar Rp1.790,67 miliar atau 61,38% dari target, mengalami terkontraksi 37% yoy disebabkan penurunan di hampir semua jenis penerimaan pajak dalam negeri. Realisasi belanja sebesar Rp8.933,31 miliar atau 69,49% dari pagu. Realisasi belanja ini menurun 2,55% yoy yang salah satunya disebabkan oleh self-blocking dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah sebesar Rp398,6 miliar. Realisasi ini menyebabkan defisit anggaran per September sebesar Rp7.142,63 miliar.

Di sisi APBD, realisasi s.d. September 2025 pendapatan daerah mencapai 67,56% dari target, sementara belanja tercatat 43,78% dari pagu, menghasilkan surplus anggaran sejumlah Rp2.013,36 miliar. Melihat realisasi belanja APBD yang masih cukup rendah, perlu dilakukan optimalisasi dan akselerasi belanja daerah terutama pada belanja modal dan hibah kepada masyarakat untuk mendukung program pembangunan, memastikan pelayanan publik tetap berkualitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada Triwulan II 2025 ekonomi Kalimantan Utara tumbuh 4,54% (yoy) dan pada September 2025 terjadi inflasi sebesar 2,32% (yoy). Tingkat kemiskinan Maret 2025 tercatat cukup rendah (5,54%) dengan ketimpangan pendapatan juga rendah (Gini Ratio 0,261). Neraca perdagangan Agustus 2025 mencatat surplus US$27,94 juta. Fokus perlu diberikan pada upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara yang saat ini menunjukkan kecenderungan perlambatan.