Menindaklanjuti kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya berwujud pelatihan bendahara daerah dan spending reviu APBD Provinsi Maluku Utara, Kepala Kanwil Perbendaharaan Tri Budhianto dan Kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaya melakukan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama pengelolaan keuangan daerah pada Selasa 22 Agustus 2017.
Penandatanganan kesepakatan semakin menguatkan pondasi kerjasama kedua belah pihak yang selama ini telah lama terjalin. Sebagai bentuk sinergi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga melibatkan institusi Kementerian Keuangan dari unsur KPP, KPKNL dan KPBC di Maluku Utara dalam pelaksanaan kerjasama. Penandatanganan kerjasama dilaksanakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dengan dihadiri sekitar 100 orang yang berasal dari unsur pejabat/pegawai Kanwil Perbendaharaan, KPPN Ternate, KPP Pratama Ternate, KPBC Ternate, KPKNL Ternate serta dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi.
Kerjasama yang diteken kedua belah pihak diantaranya mencakup bidang perencanaan dan penganggaran daerah, pelaksanaan anggaran daerah, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah, pengelolaan perimbangan keuangan, pengelolaan kas daerah, serta akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Sebagai permulaan, kerjasama diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM BPKPAD melalui pelatihan yang akan dilaksanakan pada rentang waktu 22 Agustus sd 27 September 2017.
Dalam sambutannya, Kakanwil Tri Budhianto mengungkapkan bahwa aspek SDM menjadi salah satu penentu keberhasilan perencanaan dan eksekusi pengelolaan fiskal baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Diperlukan SDM yang responsif, adaptif, akseleratif, maupun profesional. Isu peningkatan kompetensi aparatur organisasi sektor publik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan attitude perlu terus dikembangkan terutama dalam menghadapi sejumlah tantangan pengelolaan fiskal. Empat tantangan fiskal yang saat ini sedang dihadapi pemerintah meliputi perlunya memperkuat ruang fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi dengan menopang belanja produktif dan prioritas, perlunya memperkuat kualitas belanja untuk menstimulasi perekonomian, perlunya meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan subsidi, serta perlunya menjaga keberlanjutan fiskal dan fondasi kebijakan ekonomi.
Kakanwil Tri Budhianto juga menyatakan bahwa kerjasama diharapkan mampu menciptakan keselarasan pengelolaan fiskal antara pusat dan daerah. Dalam hal ini pusat diwakili oleh institusi Kementerian Keuangan di daerah yakni Kanwil Perbendaharaan, KPPN, KPP, KPBC, dan KPKNL sementara daerah diwakili oleh institusi pemerintah daerah di Maluku Utara.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKPAD Ahmad Purbaya menekankan pentingnya kerjasama untuk membangun SDM pemda yang berkualitas sebagai ujung tombak pengelolaan fiskal daerah. Lebih lanjut, Kaban Ahmad Purbaya menyatakan langkah pertama dimulai dari peningkatan kapasitas SDM BPKPAD kemudian SDM SKPD pada agenda berikutnya. “Kerjasama diharapkan mampu mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan sehingga pelatihan ini perlu diikuti secara serius oleh para peserta” ujar Kaban Ahmad Purbaya kepada para peserta dari BPKPAD
. (admin)
