Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal memiliki peran besar dalam meredistribusikan pendapatan di masyarakat yang bertujuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga menurunkan ketimpangan di masyarakat. APBN tahun 2017 diharapkan dapat mendukung prioritas Pemerintah dalam memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.

Melalui pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat ekonomi baru dan mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah yang kurang berkembang melalui tumbuhnya sektor-sektor strategis seperti sektor industri, pertanian, perikanan kelautan, serta pariwisata. Di samping itu, pembangunan sumber daya manusia juga terus mendapat perhatian dengan tetap mempertahankan mandatory spending sebesar 20 persen untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan. Anggaran pendidikan dan kesehatan digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan bidik misi untuk mahasiswa, Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta program jaminan kesehatan nasional. Sektor pendidikan dan kesehatan tersebut diharapkan akan meningkatkan Human Development Indeks (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan keuangan antar daerah serta untuk mendanai urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional melalui Dana transfer ke daerah. Komitmen tersebut diperkuat dengan peningkatan alokasi Dana Desa guna mewujudkan agenda prioritas nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Melalui penyaluran dana desa diharapkan desa dapat menjadi bagian dalam konsep pembangunan sehingga mampu memacu potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Capaian APBN 2017 secara nasional

Kinerja APBN 2017 boleh disebut sangat menggembirakan. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.655,8 triliun atau sekitar 95,4 persen dari target. Sektor perpajakan menyumbang Rp 1.339 triliun (91 persen dari target) atau tumbuh sekitar 12,6 persen dibandingkan tahun 2016. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 101,7 persen atau tumbuh sekitar 7,4 persen dibandingkan Tahun 2016 yang didukung dengan membaiknya kinerja cukai dan meningkatnya ekspor. Realisasi PNBP mencapai Rp 308,4 triliun (118,5 persen) atau meningkat 17,7 persen dari tahun 2016 yang didukung meningkatnya permintaan dan harga komoditas, kontribusi atas laba BUMN serta perbaikan layanan PNBP Kementerian/Lembaga (K/L).

Dari sisi belanja negara telah terealisasi sebesar Rp 2.001 triliun (93,8 persen dari alokasi), meningkat 7,4 persen dibandingkan realisasi belanja Tahun 2016. Meningkatnya realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut diikuti dengan pencapaian output/outcome antara lain: 1) bidang Infrastruktur berupa pembangunan jalan sepanjang 794 km, pembangunan jembatan mencapai 9.072 m, penyelesaian pembangunan 3 bandara dan lanjutan 8 bandara, serta pembangunan 618,3 km’sp rel kereta api; 2) bidang pendidikan berupa penyaluran KIP kepada  19,8  juta  siswa,  penyaluran BOS bagi 8 juta siswa, dan penyaluran beasiswa bidik misi kepada 364,4 ribu mahasiswa; 3) bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial berupa penyaluran KIS kepada 92,1 juta jiwa dan penyaluran program keluarga harapan bagi 6 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan untuk belanja negara berupa transfer ke daerah dan dana desa telah terealisasi Rp742 triliun (96,8 persen dari alokasi).

Kinerja APBN 2017 di Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara mendapatkan alokasi APBN 2017 sebesar Rp14,3 triliun. Untuk alokasi anggaran belanja K/L sebesar Rp4,88 triliun telah terealisasi Rp4,57 triliun (93,5 persen). Capaian output/outcome belanja infrastruktur di Maluku Utara antara lain untuk pembangunan jalan Sagae-Patani, pembangunan jalan Buli-Maba, pengembangan kapasitas Bandara Sultan Baabullah, Bandara Pitu serta pembangunan fasilitas pelabuhan laut Tobelo dan Babang. Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp9,5 triliun. Data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate dan KPPN Tobelo menunjukkan bahwa DAK Fisik tersalur sebesar Rp1,16 triliun (92,04 persen) dan Dana Desa  terealisasi sebesar Rp831 miliar (99,9 persen).

Tabel Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan Dana Desa TA 2017

Provinsi Maluku Utara

(dalam jutaan rupiah)

Penggunaan dana desa di Maluku Utara sebagian besar diwujudkan untuk pembangunan jalan, jembatan dan irigasi. Sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kegiatan pemberdayan masyarakat seperti pemberian bantuan perahu nelayan serta penyertaan modal kepada BUMDesa. Desa Maregam di Kota Tidore Kepulauan dan Desa Pitu di Halmahera Utara dapat menjadi contoh keberhasilan desa dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulan III 2017, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara cukup besar yaitu sebesar 31,55 persen yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peranan Pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi diwujudkan melalui belanja infrastruktur sebagai mesin pertumbuhan dan menciptakan multilplier effect bagi sektor-sektor lainnya. Untuk itu seluruh Kementerian/Lembaga perlu segera didorong untuk segera merealisasikan belanja khususnya belanja modal di awal tahun agar manfaatnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat.  

Harapan APBN 2018

Tema yang diusung dalam APBN tahun ke-empat Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo adalah “Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Dalam postur APBN tahun 2018 Pemerintah mematok pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun naik cukup signifikan dibandingkan APBN tahun 2017 sebesar Rp1.750 triliun. Belanja negara APBN 2018 disepakati sebesar Rp 2.220,7 triliun yang dialokasikan melalui belanja K/L sebesar Rp847,4 triliun, belanja non K/L sebesar Rp607,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun.

Sejalan dengan APBN 2018 secara nasional, APBN di Maluku Utara dianggarkan sebesar Rp15,1 triliun meningkat dari tahun 2017 sebesar Rp14,3 triliun, alokasi tersebut terbagi untuk belanja K/L sebesar Rp5,1 triliun serta dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp10 triliun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terdapat beberapa proyek strategis nasional yang berlokasi di Maluku Utara, diantaranya pembangunan jalan lingkar trans Morotai, revitalisasi Bandara Baabullah, Kawasan Industri Buli, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, dan pembangunan smelter Buli.

Tabel Pagu Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018

Provinsi Maluku Utara

(dalam jutaan rupiah)

Melalui dana transfer ke daerah, Pemda dituntut memanfaatkan sebaik-baiknya dana transfer untuk bidang yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional serta dapat menyokong APBD. Belanja publik dalam APBD diharapkan dapat memenuhi belanja mandatori untuk anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen dari APBD serta belanja infrastruktur 25 persen dari DAU dan DBH.

Pengelolaan dana desa juga diharapkan mengalami perbaikan dengan penekanan pada skema cash for work yaitu dana desa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat desa. Dengan skema tersebut, desa akan mampu menggerakkan perekonomian di daerah serta mampu mengentaskan warga miskin sehingga target penurunan angka kemiskinan menjadi 6 persen di Maluku Utara dapat tercapai.

Menteri Keuangan dalam pidatonya di acara penyerahan DIPA Tahun 2018 menegaskan bahwa Pemerintah akan terus melakukan perbaikan dari sisi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Belanja Negara diarahkan agar efektif berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal (value for money) pada pencapaian sasaran pembangunan. Efisiensi belanja operasional pemerintah, baik di pusat (Kementerian/Lembaga) maupun di Pemerintah Daerah juga dituntut untuk terus ditingkatkan. Oleh sebab itu, APBN dan APBD seyogianya memprioritaskan belanja yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi belanja untuk kegiatan pendukung misalnya perjalanan dinas ataupun penyelenggaraan rapat yang berlebihan.

"Ini bukannya uang Pemerintah, ini bukannya uang Presiden. Ini adalah uang rakyat, amanah dari rakyat yang harus kita kembalikan sebesar-besarnya untuk  rakyat, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran,"

(Presiden Joko Widodo)

Oleh: Edward Nainggolan (Kakanwil DJPb Prov. Maluku Utara) dan Yosi Rizal