Ternate (10/01). Hari Bakti Perbendaharaan yang jatuh setiap tanggal 14 Januari adalah momen lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan salah satu tonggak reformasi Keuangan Negara.
Salah satu perubahan mendasar dari lahirnya Undang Undang Perbendaharaan adalah pemisahan fungsi yang jelas antara pengguna anggaran (Kementerian/Lembaga) dengan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Menyambut hari istimewa tersebut, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyiapkan serangkaian kegiatan untuk semakin memantapkan identitas Ditjen Perbendaharaan kepada stakeholder maupun masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah Coffee Morning Eksekutif yang diadakan pada Rabu (10/01/2018) di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Tema yang diusung pada hari Bakti Perbendaharaan di Maluku Utara adalah “bersinergi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBN”
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara diantaranya Kapolda, Kabinda, Kakanwil Hukum dan HAM, perwakilan Pengadilan Tinggi, Danrem serta Danlanal. Hadir pula Rektor Unkhair dan IAIN serta Kepala Perwakilan BPK dan Kepala BPKP. Sedangkan dari unsur pemerintah daerah hadir pula Sekda Kota Ternate.
Acara Coffee Morning juga bertujuan untuk memperkuat silaturahmi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan para pimpinan tinggi di Maluku Utara. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara Edward Nainggolan menjelaskan peran Ditjen Perbendaharaan sebagai institusi yang menggawangi pelaksanaan APBN.
Ditjen Perbendaharaan senantiasa melakukan penyempurnaan proses bisnis agar kualitas pelaksanaan anggaran dapat terus meningkat. Belanja Negara diarahkan agar efektif berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal pada pencapaian sasaran pembangunan. “Kami akan terus berkomitmen agar APBN di Maluku Utara dapat berperan sebagai stimulus perekonomian” tegas Edward.
Sebagai gambaran dalam APBN tahun 2018, Maluku Utara mendapat alokasi sebesar Rp15,1 triliun yang terbagi untuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp5,1 triliun dan dana transfer ke daerah dan Dana desa sebesar Rp10 triliun.
Dalam kesempatan tersebut dipaparkan pula peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. “Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak hanya menjalankan fungsi terkait belanja negara, namun juga dalam penyaluran dana transfer ke daerah, monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penyusunan Laporan Keuangan” pungkas Edward.
Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Ahmad Juri mengapresiasi perubahan yang telah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan. “Perubahan di Perbendaharaan sudah baik dan nyata“ apresiasi Kapolda. Disampaikan pula bahwa jargon transparan dan akuntabel telah mendorong institusi Kepolisian untuk membuka diri yang diwujudkan dengan capaian opini WTP sejak tahun 2010. Kapolda juga menyampaikan harapannya agar Ditjen Perbendaharaan terus menyempurnakan layanan sehingga pengelolaan anggaran menjadi semakin baik.
Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPK RI Maluku Utara, Sri Haryoso juga mengapresiasi terkait layanan perbendaharaan yang telah memenuhi standar-standar layanan unggulan dan perlu terus dipertahankan. Disamping itu BPK juga meminta para pimpinan instansi untuk memberikan perhatian terhadap pengelolaan dana hibah. Dari segi pengelolaan aset juga disinggung status kepemilikan aset, termasuk evaluasi atas biaya pemeliharaannya.
Di akhir acara, Coffee Morning ditutup dengan foto bersama oleh seluruh pimpinan tinggi yang hadir. Diharapkan acara yang diinisiasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara tersebut mampu menjadi pendorong seluruh unsur di Maluku Utara untuk bersinergi meningkatkan kualitas APBN demi kemakmuran masyarakat Maluku Utara.
kontributor: Yosi Rizal
