Dana yang dikucurkan pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pembangunan di Maluku Utara terbilang besar. Untuk tahun 2018, APBN untuk Maluku Utara mencapai Rp15,09 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat (Rp5,09 triliun) serta transfer ke daerah dan dana desa (Rp10 triliun). Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding alokasi tahun 2017 yang sebesar Rp14,44 triliun.
Dana APBN tersebut ditujukan untuk banyak hal, seperti pembangunan jalan, penyediaan sarana fasilitas kesehatan, bantuan bagi warga miskin, hingga beasiswa Bidik Misi untuk mahasiswa. Dana tersebut bukan milik kelompok tertentu, melainkan uang seluruh rakyat sehingga sudah selayaknya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari rakyat, mahasiswa perlu mengenal APBN sehingga dapat turut serta mengawasi jalannya pembangunan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Edward Nainggolan, dalam acara bertajuk Perbendaharaan Menyapa: Treasury Goes To Campus 2018 di IAIN Ternate, Kamis (11/1). Acara tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Perbendaharaan yang diperingati tiap tanggal 14 Januari. Dalam acara tersebut, hadir para pejabat Kanwil DJPb, KPPN Ternate, pengajar IAIN, dan perwakilan mahasiswa dari IAIN Ternate, Universitas Khairun Ternate, dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
Lebih lanjut Edward menjelaskan, APBN memiliki banyak fungsi penting, salah satunya adalah mengurangi ketimpangan kesejahteraan. Melalui APBN, pemerintah melakukan distribusi pendapatan. Pendapatan negara yang telah dihimpun tidak hanya digunakan untuk membangun wilayah yang sudah maju, tetapi juga digunakan untuk membangun wilayah lain yang masih tertinggal, termasuk daerah perbatasan yang jarang diminati sektor swasta.
Keberadaan APBN dan kehadiran negara melalui APBN tersebut perlu disyukuri. Untuk para mahasiswa, Edward menyatakan, rasa syukur itu perlu diwujudkan dengan menuntut ilmu dengan baik dan tidak pernah berhenti belajar. Mahasiswa juga perlu bersikap kritis dan tidak mudah terprovokasi bila mendengar tentang kebijakan pemerintah tidak pro-rakyat. Selain itu, Edward juga berpesan, “Setelah lulus dan bekerja nanti, baik bekerja di swasta maupun di pemerintahan, rekan-rekan mahasiswa juga harus selalu memberikan yang terbaik. Jangan menjadi koruptor yang justru menggerogoti uang negara.”
Mahasiswa dan pengajar yang hadir menyambut baik acara Perbendaharaan Menyapa tersebut. Farhan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, menyatakan sangat mengapresiasi acara tersebut. “Kami harap tahun depan acara seperti ini bisa diselenggarakan di kampus kami,” tuturnya. Marini Abdul Djalal, Wakil Rektor II IAIN Ternate, juga menyatakan bahwa sosialisasi mengenai APBN tersebut merupakan sesuatu yang perlu dilakukan. “Dosen-dosen pun belum tentu paham secara mendalam tentang APBN. Selama ini, mungkin hanya mereka yang di Fakultas Ekonomi dan tenaga administrasi keuangan yang memahaminya. Oleh sebab itu, acara seperti ini memang penting,” ungkapnya.
Para peserta, baik para pengajar maupun mahasiswa, menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk tahu lebih banyak tentang APBN dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut tampak dari banyaknya peserta yang ingin mengajukan pertanyaan saat sesi diskusi. Namun, karena terbatasnya waktu, tidak semua pertanyaan tersebut dapat tersampaikan. Untuk memfasilitasi hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara menyediakan sarana informasi berupa situs di alamat www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/malut, Instagram (@djpbmalut), dan Facebook Page di Kanwil DJPb Maluku Utara. Mahasiswa ataupun masyarakat umum dapat mengakses informasi, seperti besaran anggaran dan realisasi APBN di wilayah Maluku Utara, atau mengajukan pertanyaan melalui saluran tersebut.
