Jailolo, Berawal dari masih rendahnya tingkat penyaluran KUR di Maluku Utara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Halmahera Barat menyelanggarakan sosialisasi KUR dan Kredit Ultra Mikro (UMi) (08/02).
Kegiatan ini merupakan respon atas undangan Sekretaris Kabupaten Halmahera Barat, M. Syahril Abdul Radjak, setelah beberapa waktu lalu menghadiri seminar KUR dan Kredit UMi di aula Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara. Mengambil tempat di aula Dinas Koperasi dan UMKM, sosialisasi ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Maluku Utara dengan menghadirkan perbankan penyalur KUR yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan PT.Pegadaian sebagai penyalur Kredit UMi, serta para pelaku UMKM di Halmahera Barat.
Dalam sambutan singkatnya, Edward UP Nainggolan, Kakanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, menyoroti begitu minimnya pemanfaatan KUR dan UMi. Padahal program pemerintah ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kapasitas UMKM terutama ditengah momentum perbaikan ekonomi di tahun 2018. “Begitu banyak program pemerintah yang sangat bagus tapi implementasi dilapangan perlu diefektifkan”, ujar Edward. Sebelum mengakhiri sambutannya, Edward berpesan bahwa KUR bukan merupakan uang ‘free’. “Harus dikembalikan karena masih banyak UMKM yang membutuhkan”, tandasnya.
Berlanjut ke sesi penyampaian materi, beberapa topik penting yang disampaikan Edward UP Nainggolan antara lain tentang persyaratan pengajuan KUR, termasuk keuntungan dan besaran plafonnya. Materi yang paling disoroti adalah terkait sinergi Perbankan, Pemda dan Kemenkeu dalam mensukseskan program KUR di Halmahera Barat. Hasil kajian yang disusun Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa rendahnya penyaluran dan jumlah debitur KUR di Maluku Utara dipengaruhi terbatasnya dana perbankan dan rendahnya perhatian pemda. Untuk itu diperlukan kerjasama dan komitmen yang kuat dari para stakeholder tersebut dalam meningkatkan pemanfaatan KUR di Halbar. Tidak lupa Kakanwil DJPb Provinsi Maluku Utara menyampaikan Kredit Ultra Mikro untuk pelaku usaha yang belum dapat mengakses KUR.
Sebelum memasuki sesi tanya jawab, para perwakilan perbankan dan PT Pegadaian turut menyampaikan beberapa pesan dan komitmennya. Selain memberikan apresiasi atas penyelenggaraan sosialisasi ini, seluruhnya sepakat akan membantu UMKM dan tidak akan mempersulit sepanjang persyaratan telah terpenuhi. Seperti disampaikan oleh Niko Harun, perwakilan BRI, yang menyatakan bahwa BRI Jailolo siap membantu menyalurkan KUR sesuai persyaratan yang telah dijelaskan. “BRI siap bantu dengan catatan punya usaha yang layak seperti yang telah disampaikan Pak Kakanwil”, ujar pria yang baru dua minggu menjabat sebagai Asisten Bisnis Mikro BRI Cabang Ternate.
Pada sesi diskusi yang dimoderatori langsung oleh Martinus Djawa, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, beberapa topik yang mengemuka dan paling disoroti adalah terkait rendahnya sosialisasi dan keterbukaan dalam persyaratan pengajuan KUR. Salah satunya diungkapkan oleh Arnold, pelaku usaha yang cukup berhasil di Jailolo. “Program KUR ini sudah lama, hanya kurang sosialisasi”, tandas Arnold. Menanggapi berbagai permasalahan yang ada, seluruh perwakilan perbankan yang hadir kembali menyatakan keseriusannya untuk mendukung pelaksanaan KUR.
Diakhir diskusi, Kakanwil DJPb Provinsi Maluku Utara meminta agar dibentuk forum bersama di Halmahera Barat yang beranggotakan Pemkab Halmahera Barat, DJPb, Perbankan, Pegadaian, dan pelaku UMKM. Disamping itu, perlu dibuat call center dan helpdesk untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran KUR dan UMi di Halmahera Barat.
