Ternate - Untuk meningkatkan peran BUMDes terhadap perekonomian di perdesaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan kick-off meeting Forum BUMDes Maluku Utara di Ternate (22/6).
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Pulau Morotai, para Sekretaris Daerah dari Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Pulau Taliabu, dan Kepala BPMD Kota Tidore Kepulauan, serta dari kalangan Akademisi DR. Mochtar Adam dari Universitas Khairun.
Penyelenggaraan kegiatan dilatarbelakangi oleh minimnya BUMDes di Maluku Utara yang berkembang di tengah prioritas pembangunan nasional yang menitikberatkan perhatian pada masyarakat desa. Kepala Kanwil DJPb Prov Malut, Edward Nainggolan, menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat memanfaatkan dana desa untuk pengembangan BUMDes. “Selain dana desa, BUMDes juga dapat memanfaatkan program Pemerintah lainnya seperti Kredit Usaha Rakyat yang menawarkan bunga rendah untuk menopang permodalan BUMDes” ujar Edward.
Senada dengan Edward, Kepala Perwakilan BI Malut, Dwi Tugas Waluyanto, menyatakan BUMDes di Maluku Utara memiliki potensi untuk berkembang. Dirinya mencontohkan saat ini BI memiliki program pembinaan perekonomian perdesaan. “Beberapa desa telah berhasil memproduksi barang berkualitas, hal tersebut merupakan peluang yang harus segera ditangkap oleh BUMDes untuk memasarkan produk-produk berkualitas tersebut” terang Dwi. Dalam skala lain, BUMDes juga dapat berfungsi untuk menekan laju inflasi di Perdesaan. “Pengelolaan BUMDes yang profesional akan memotong ongkos produksi maupun distribusi barang dan jasa di perdesaan, sehingga akan menekan inflasi” lanjutnya.
Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa saat ini telah terbentuk 88 BUMDes dan Koperasi Nelayan di Morotai. “Pemerintah Daerah telah menyiapkan permodalan untuk BUMDes, tetapi masih terdapat tiga hal utama yang menjadi kendala” terang Benny Laos. Tiga hal yang sangat dibutuhkan oleh Pemda Morotai adalah tenaga pendamping manajemen BUMDes yang kompeten, Sitem Teknologi Informasi beserta perangkat komputer, dan infrastruktur pergudangan.
Pada kesempatan tersebut, akademisi Unkhair, Mochtar Adam, menyatakan bahwa dukungan pemerintah pusat melalui program yang ada harus dijadikan momentum bagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Apalagi saat ini kesejahteraan petani semakin menurun sebagai akibat merosotnya beberapa harga komoditi di Maluku Utara” terangnya. “Penurunan harga komoditi terutama kopra terjadi akibat melimpahnya komoditi tersebut. Diversifikasi komoditi unggulan di masing-masing wilayah di Maluku Utara harus dilakukan, sehingga terjadi keseimbangan penawaran dan permintaan atas suatu komoditi.
Kegiatan kick-off meeting berlangsung menarik, pimpinan daerah yang hadir menyampaikan perkembangan terkini BUMDes di daerahnya masing-masing. Seluruh pimpinan daerah yang hadir menyambut baik upaya penguatan BUMDes tersebut dan mengharapkan agar segera diimplementasikan. Kegiatan tersebut menghasilkan kesimpulan beberapa strategi operasional yang akan diterapkan, meliputi (1) Pelaksanaan pilot projects BUMDes di setiap Kabupaten/ Kota (2) Seleksi pendamping BUMDes yang memenuhi kualifikasi, dilakukan sevara terbuka, (3) Permodalan BUMDes dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Pemda, Perbankan melalui KUR, Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan setempat, serta melalui kemitraan dengan Forum BUMN di Maluku Utara. Selanjutnya, seluruh pihak akan mengimplementasikan hasil kegiatan tersebut sesuai jadwal yang ditentukan. Dengan BUMDes yang semakin kuat, diharapkan perekonomian desa akan semakin meningkat dan masyarakat desa menjadi lebih sejahtera.
