Ternate-Dalam rangka mengawal APBN dan mempercepat pembangunan di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA) Semester I Tahun Anggaran 2018 di Aula Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara.
Rakorda tersebut dilaksanakan pada hari Selasa (24/7) dengan mengundang Kuasa Pengguna Anggaran dari perwakilan dari satker terpilih dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran satker serta mengetahui kendala dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran.
Rakorda PA dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Edward UP Nainggolan. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa para pengelola satker APBN di daerah harus dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan anggarannya, menggunakan APBN secara efektif dan efisien dalam rangka pembangunan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat serta dapat menjadi contoh yang baik bagi pemerintah daerah dalam mengelola APBD. Disampaikan pula beberapa langkah-langkah strategis yang dapat dipedomani dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga antara lain: percepatan realisasi anggaran, pencapaian output yang selaras dengan rencana pencairan anggaran, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, melakukan efisiensi anggaran serta memastikan penyaluran Bansos dan Bantuan Pemerintah tepat waktu dan sasaran. Langkah-langkah strategis tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi peran belanja pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Maluku Utara.
Pada tahun 2018, dana APBN yang dikelola oleh Satker Kementerian/Lembaga di Maluku Utara adalah sebesar Rp5,1 Triliun. Sampai dengan semester I ini, realisasinya baru sebesar 35,98%. Oleh sebab itu, Edward meminta agar seluruh satker mempercepat realisasi pelaksanaan anggarannya dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas. APBN harus benar-benar dilaksanakan untuk peningkatan kualitas layanan, dan pembangunan di Maluku Utara.
Dalam kesempatan yang sama, diberikan penghargaan kepada satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran terbaik yaitu untuk kategori satker besar diraih oleh Satker Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Korem 152/Babullah, dan Polres Halmahera Tengah. Untuk kategori satker sedang diraih oleh Satker Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, KPP Pratama Tobelo, dan MAN1 Ternate. Dan untuk kategori satker kecil diraih oleh Satker Pengadilan Negeri Soasiu, BNN Kota Tidore Kepulauan, dan Pengadilan Agama Soa Sio.
Dalam Kegiatan Rakorda tersebut juga disampaikan Testimony dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Indra Khaira Jaya yang telah mendapatkan penghargaan atas kinerja pelaksanaan anggaran terbaik selama 3 semester berturut-turut. Disampaikan bahwa pentingnya kepedulian pimpinan dalam mendukung pelaksanaan anggaran serta etos kerja dan integritas dari para pengelola keuangan agar dapat menyusun laporan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran secara optimal.
Rangkaian acara Rakorda ditutup dengan pemaparan oleh Kepala KPPN Ternate, Izma Nur Choironi terkait Aplikasi ISMA (Integrated System & Monitoring Application) yang telah diluncurkan oleh KPPN Ternate sebagai sarana untuk memberikan kemudahan satker dalam berinteraksi dengan KPPN, mengadopsi perkembangan Teknologi di bidang Informatika, dan menjadi problem solver atas permasalahan satker yang dapat dengan mudah diakses menggunakan smartphone.
