Ternate - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara (DJPb Malut) mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal itu terwujud melalui pertemuan antara Kepala Kanwil, Edward Nainggolan dengan jajaran Inspektorat Provinsi dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi pada Selasa (21/8) di Kantor DJPb Malut.
Edward mengungkapkan bahwa misi DJPb Malut adalah mengawal APBN di daerah. Oleh karena itu, membantu penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan pada pemda termasuk membantu penyelesaian temuan audit BPK atas LKPD Pemprov Malut menjadi salah satu tugas DJPb Malut. Edward berharap APBD Pemprov menjadi kredibel dan dikelola/dilaksanakan dengan baik dan disiplin. Khusus penyelesaian utang Pemprov, Edward menyarankan agar mengakomodasinya dalam APBD perubahan 2018 dan ketat melaksanakan APBD 2018 sehingga tidak menambah utang baru.
Pertemuan yang dihadiri Kepala Inspektorat, Bambang Hermawan serta Sekretaris BPKPAD, Muhdar Abdullah membahas penyelesaian tindak lanjut temuan audit BPK. Monitoring penyelesaian tindak lanjut oleh DJPb Malut sangat diperlukan untuk membantu Pemprov membenahi pengelolaan keuangannya. “Sebagian temuan audit telah selesai ditindaklanjuti, beberapa lainnya masih dalam proses” papar Bambang.
Selanjutnya, Edward menginginkan pembentukan Tim Task Force yang terdiri dari DJPb Malut, BPKP, dan Pemprov. Pembentukan tim ditujukan untuk membangun pengelolaan keuangan Pemprov yang lebih sehat, kredibel, dan berdaya guna di masa mendatang.
