Ternate - Kantor Pelayanan Perbendaharaaan Negara (KPPN) Ternate, kemarin (12/11), kedatangan tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kedatangan tim penilai dalam rangka evaluasi KPPN Ternate selaku unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kepala Kanwil DJPb Malut, Edward Nainggolan turut hadir mendampingi kegiatan evaluasi tersebut. Hadir juga mitra kerja KPPN Ternate, yaitu perwakilan Polda Malut, Kemenag Malut, UPP Soasio dan Kejari Ternate yang pada saat evaluasi sedang menerima layanan di front office.
Dalam sambutannya, Edward menyampaikan bahwa KPPN Ternate merupakan satu-satunya unit kerja Kemenkeu di Malut yang dinilai oleh KemenPAN-RB untuk mendapatkan predikat WBK. “Suatu kebanggaan bagi Malut jika KPPN Ternate dapat meraih predikat WBK, nantinya KPPN Ternate dapat menjadi role model bagi instansi-instansi lain atau pemerintah daerah di Malut” ungkap Edward.
Sejak tahun 2017, KPPN Ternate telah melakukan akselerasi pembangunan zona integritas menuju WBK di lingkup Kementerian Keuangan. Akselerasi tersebut dalam rangka menghadirkan layanan berintegritas dan berkualitas di KPPN Ternate. Kanwil DJPb Malut yang merupakan pembina KPPN Ternate terus mengawal dan mendorong upaya KPPN untuk meraih predikat WBK.
Kepala KPPN Ternate, M. Izma Nur Choironi, dalam kesempatan tersebut memaparkan beberapa inovasi yang telah diciptakan, diantaranya ATM (Antrian maksimal Tiga puluh Menit), Aplikasi berbasis android ISMA (Integrated Systems & Monitoring Application) yang memudahkan satker memperoleh informasi di bidang perbendaharaan, serta beragam inovasi lainnya. Izma menambahkan bahwa inovasi merupakan respon atas semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan di sektor publik. “Dulu sebelum inovasi ATM diterapkan, sering terjadi penumpukan antrian pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar), terlebih di awal-awal bulan, namun sekarang antrian satker maksimal hanya 30 menit” jelas Izma.
Penilai KemenPAN-RB yang diwakili oleh Agusdin Muttakin menyampaikan bahwa kedatangannya untuk melihat langsung layanan yang diberikan oleh KPPN, inovasi-inovasi yang diterapkan, dan perubahan yang dirasakan oleh satker. Agusdin mengapresiasi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KPPN Ternate untuk memperoleh predikat WBK. Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini akan dibahas Tim Panel Evaluasi tingkat pusat untuk menentukan kelayakan unit kerja memperoleh predikat WBK. Targetnya di akhir November ini telah diketahui unit-unit yang memenuhi syarat dan layak mendapatkan predikat WBK. Unit kerja yang berhasil nantinya akan menerima penyerahan predikat WBK pada 10 Desember di Jakarta.
