Bertempat di Aula Hotel Mariat Kota Sorong, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2017
dengan satuan kerja yang menjadi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong. Rakorda yang pertama kali dilaksanakan di Kota Sorong tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Muhdi, SE., S.IP., M.IS, P.hD.
Dalam sambutannya disampaikan beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan anggaran yang meliputi 12 indikator. Indikator-indikator tersebut adalah 1) Penyerapan Anggaran, 2) Revisi DIPA, 3) Pengelolaan UP/TUP, 4) Deviasi Halaman III DIPA, 5) Rekonsiliasi LPJ Bendahara, 6) Penyampaian Data Kontrak, 7) Penyelesaian Tagihan, 8) Retur SP2D, 9) Deviasi Perencanaan Kas/ RPD, 10) Kesalahan/ Pengembalian SPM, 11) Pagu Minus, 12) Dispensasi SPM. Selain hal tersebut, juga disampaikan perkembangan pelaksanaan penyaluran dan realisasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
Dalam Rakorda tersebut, juga dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran di satuan kerja lingkup KPPN Sorong oleh Kepala KPPN Sorong, Epi Sumanto. Dalam paparannya, Epi Sumanto, menjelaskan permasalahan terjadinya penolakan SPM yang disebabkan oleh perbedaan data supplier yang disampaikan pada SPM dengan database SPAN. Pada acara ini juga menghadirkan Kepala Bidang PPA I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Edwin Asrul SE., MM, yang melakukan evaluasi teknis terkait kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan 12 indikator di atas dan hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh satuan kerja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat memberikan penghargaan kepada 3 (tiga) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik, yang di nilai dari 12 indikator pelaksanaan anggaran, yaitu: 1) KPA Satker Balai Latihan Kerja (BLK) Sorong, 2) KPA Satker Lantamal XIV Sorong dan 3) KPA Satker RRI Sorong. Pada kesempatan yang sama dilakukan sharing session dengan narasumber ketiga KPA tersebut kepada satuan kerja dalam lingkup wilayah kerja KPPN Sorong. Pada sharing session tersebut, ketiga KPA tersebut diberikan kesempatan menyampaikan tips & tricks dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran di satuan kerjanya.
Rakorda Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2017 untuk wilayah Provinsi Papua Barat dimaksud yang dihadiri oleh 114 satuan kerja di wilayah kerja KPPN Sorong telah menghasilkan semangat baru bagi para KPA untuk berkinerja lebih baik dalam menjalankan 12 indikator pelaksanaan anggaran. Dalam kesempatan tersebut, disepakati untuk melakukan koordinasi yang lebih erat dengan KPPN Sorong dalam konsultansi pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang berkinerja baik tersebut diharapkan dapat menjadi daya ungkit (leverage) bagi percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat.