Dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2016 periode sampai dengan Minggu ke-3 Agustus 2016, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat menggelar
acara Rapat Koordinasi Daerah pelaksanaan Anggaran Semester I 2016 bertempat di Ruang Serbaguna RRI Manokwari Jl. Merdeka Manokwari, Kamis 25 Agustus 2016. Melalui acara yang sudah ke sekian kalinya diselenggarakan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat berusaha memberikan solusi yang cemerlang terhadap kesulitan dan hambatan yang dialami satker dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016 ini.
Sebagaimana penyelenggaraan acara Monev Pelaksanaan Anggaran yang sudah sering diselenggarakan, selalu diimbangi dengan penyampaian materi tentang pencegahan tindak pidana korupsi yang dibawakan narasumber dari kejaksaan. Pada Rakorda Pelaksanaan Anggaran kali ini juga diberikan tambahan muatan materi tentang Kebijakan Standar Biaya yang disampaikan oleh narasumber dari Ditjen Anggaran dan materi Ceramah Umum Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan APBN yang dibawakan oleh Kepala Seksi Tipikor dari Kejaksaan Negeri Manokwari.
Penambahan materi pencegahan tindak pidana korupsi yang mendatangkan narasumber dari aparat penegak hukum tersebut menunjukkan komitmen Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat untuk mengajak satker agar melaksanakan anggaran yang telah diamanatkan secara optimal sesuai tugas dan fungsi masing-masing satker, namun tetap memegang prinsip-prinsip tatakelola yang baik dalam pengelolaan keuangan negara dan menghindari tindakan atau langkah yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
Kakanwil DJPBN Provinsi Papua Barat, Midden Sihombing, dalam materi yang dibawakan dengan judul "Penyampaian Progress Pelaksanaan Anggaran Semester I dan Rencana Aksi Pelaksanaan Anggaran Semester II 2016", menyampaikan berbagai informasi terkait potret kondisi pelaksanaan anggaran Semester I 2016 di Satker-Satker di Wilayah Provinsi Papua Barat. Informasi tentang kondisi progress pelaksanaan anggaran periode Semester I 2016 tersebut antara lain tentang Alokasi APBN Prov. Papua Barat sebelum dan sesudah dilakukan self blocking, Kementerian/Lembaga yang mengalami pemotongan anggaran terbesar, realisasi anggaran Semester I 2016, kepatuhan satker dalam penyampaian data kontrak, satker-satker yang belum ada realisasi anggaran (0%), dan aplikasi Moniteva.
Aplikasi Moniteva sendiri merupakan aplikasi yang dibangun oleh Kepala kanwil DJPBN Papua Barat yang sangat berguna membantu KPA dan PPK, yaitu sebagai alat (tools) untuk memantau perkembangan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, Aplikasi Moniteva sangat berguna mengukur kinerja satker sehingga dapat dijadikan data dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan realisasi anggaran yang dialami satker. Informasi yang ditampilkan pada Aplikasi Moniteva adalah data pelaksanaan anggaran per satker yang memuat : informasi tingkat penyerapan anggaran, prediksi pagu minus, pengelolaan UP, informasi jumlah SP2D, informasi data kontrak, jumlah retur SP2D, kepatuhan penyampaian LPJ Bendahara, dan kepatuhan penyampaian SPM Gaji Induk.
Pada sesi tanya jawab dengan format diskusi panel, kebanyakan satker mengharapkan adanya tenaga pendampingan atau penyelenggaraan bimtek bagi para petugas pengelola keuangan satker agar pengelolaan keuangan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan benar. Menanggapi harapan tersebut, Kakanwil DJPBN Papua Barat menyatakan kesiapannya untuk mengadakan bimtek atau pendampingan pengelolaan keuangan negara kepada satker yang memerlukan.
Penyampaian materi Kebijakan Standar Biaya oleh Narasumnber dari Ditjen Anggaran lebih banyak menyampaikan kebijakan standar biaya masukan tahun 2016 dan perubahan-perubahannya pada tahun 2017. Materi SBM yang disampaikan dalam Rakorda, antara lain : penetapan standar biaya khusus yang diterapkan pada satu Kementerian/Lembaga melalui persetujuan Menteri Keuangan, penerapan SBM dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, dan 5 hal baru dalam SBM tahun 2017.
Pada kesempatan diskusi panel, ternyata banyak peserta Rakorda yang menanyakan perihal kebijakan standar biaya perjalanan dinas, antara lain tentang perjalanan dinas ke daerah pelosok, kemungkinan penyatuan standar biaya masukan dengan standar biaya yang ditetapkan gubernur, uang harian yang dinilai terlalu kecil untuk wilayah Papua Barat, biaya taksi dari bandara yang tidak memandang jauh dekat lokasi kantor, dan masih banyak yang lainnya. Disamping itu, para peserta juga meminta agar standar biaya untuk beberapa item perlu disesuaikan karena tidak sesuai dengan kondisi harga-harga di Papua Barat. Banyaknya pertanyaan peserta seputar dana perjalanan dinas tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pengelola keuangan satker yang belum memahami tentang hal tersebut dan juga masih banyak hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam SBM, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan anggaran satker.
Materi pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan APBN yang dibawakan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Manokwari menjelaskan tentang pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme, ruang lingkup tindak pidana korupsi, dan jenis-jenis korupsi. Pada sesi tanya jawab, salah satu satker menanyakan tentang alasan Kejaksanaan memanggil satker untuk dimintai keterangan, padahal sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPKP, serta sudah ditindaklanjuti. Menanggapi pertanyaan tersebut, narasumber dari Kejaksaan Negeri Manokwari menjelaskan bahwa mekanisme audit berbeda-beda dan audit yang dilakukan oleh Kejaksaan merupakan audit investigasi yang tidak hanya mengambil sampel, melainkan menguji secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemanggilan yang dilakukan Kejaksaan sifatnya bermacam-macam juga, sehingga jika ada pemanggilan terkait permintaan keterangan suatu hal, pemanggilan tersebut merupakan hal yang wajar.
