DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Penyusunan DIPA 2020 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.
Proses penyerahan DIPA TA 2020 dilakukan lebih awal dari tahun anggaran sebelumnya dengan tujuan agar pelaksanaan anggaran dan kegiatan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera memberikan manfaat yang nyata kepada seluruh rakyat. Untuk lingkup nasional, penyerahan DIPA 2020 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 November 2019 bertempat di Istana Negara, Jakarta. Untuk lingkup Provinsi Papua Barat, proses penyerahan DIPA TA 2019 dilaksanakan pada hari Jumat, 22 November 2019 bertempat di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara Manokwari Lantai 3, dengan tema “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.
Penyerahan DIPA dilakukan secara simbolis kepada 10 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang dinilai dari fokus belanja Pemerintah tahun 2020 dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan. Selanjutnya pada akhir acara seluruh DIPA diserahkan kepada masing-masing KPA Satuan Kerja secara serempak.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan berpesan agar pengelolaan dana DIPA dilakukan sesegera dan seawal mungkin dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan efektif dan efisien, berorientasi pada output dan kinerja yang secara langsung dapat memberi manfaat bagi masyarakat, serta jangan sampai ada penyalahgunaan yang dapat merugikan pembangunan daerah. Terkait dengan dana transfer dan dana desa, penggunaannya agar lebih difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan. Bapak Gubernur juga mengajak kepada semua pihak untuk dapat meningkatkan kualitas belanja melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu dilakukan kajian dalam bentuk reviu belanja dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran untuk mendapatkan pendekatan yang tepat bagi pembangunan di Provinsi Papua Barat.
Pada kesempatan tersebut Bapak Gubernur juga menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat, karena 10 dari 14 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kesepuluh pemerintah daerah tersebut adalah Kabupaten Kaimana (6 kali berturut-turut), Kabupaten Sorong (6 kali), Kabupaten Sorong Selatan (6 kali), Pemerintah Provinsi Papua Barat (5 kali), Kabupaten Raja Ampat (5 kali), Kabupaten Tambrauw (5 kali), Kabupaten Teluk Bintuni (5 kali), Kabupaten Fakfak (4 kali), Kabupaten Maybrat (4 kali), dan Kabupaten Teluk Wondama (pertama kali mendapat WTP).
Sementara itu, dalam sambutannya, Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Muhdi, mengatakan bahwa total dana APBN Tahun 2020 yang terdiri dari dana DIPA Kementerian/Lembaga, Dana Transfer dan Dana Desa yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 29,61 triliun. Menurut Bapak Muhdi, kekuatan fiskal tersebut diharapkan menjadi stimulus dalam proses pembangunan yang membawa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Keterlibatan dari kalangan swasta juga sangat penting dalam menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong produktivitas dan inovasi.
Bapak Muhdi kemudian menjelaskan bahwa DIPA yang diserahkan kepada Satuan Kerja (Satker) di Provinsi Papua Barat berjumlah 380 DIPA dengan total dana yang dialokasikan sebesar Rp 8,53 triliun atau meningkat 13,2 persen dari tahun sebelumnya, dengan rincian: (1) Belanja Pegawai sebesar Rp 1,99 Triliun; (2) Belanja Barang sebesar Rp 2,86 Triliun; (3) Belanja Modal sebesar Rp 3,68 Triliun; dan Belanja Batuan Sosial sebesar Rp 5,74 Miliar.
Anggaran Kementerian/Lembaga tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan fungsi kepemerintahan dan menjalankan program pembangunan, yang utamanya untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastuktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta peningkatan pertahanan – keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.
Adapun alokasi dana transfer dan dana desa se-Provinsi Papua Barat tahun 2019 sebesar Rp 21,08 triliun atau meningkat 1,3 persen dari tahun sebelumnya yang terdiri dari: (1) Dana Alokasi Umum sebesar Rp 8,49 Triliun; (2) Dana Bagi Hasil sebesar Rp 3,49 Triliun; (3) Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 4,34 Trilyun; (4) Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 2,12 Triliun; (5) Dana Desa sebesar Rp 1,56 Triliun; (6) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp 810,4 Miliar; dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 267,75 Miliar.
Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.
Selanjutnya, melalui acara penyerahan DIPA diharapkan menjadi langkah awal untuk melakukan percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan yang berkeadilan di Provinsi Papua Barat.
