Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 dan sebagai bentuk penyampaian informasi baik kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan serta bentuk keterbukaan dan memberikan pemahaman, serta penjelasan yang lebih detail terkait kebijakan pemerintah pada pelaksanaan APBN 2020, hari ini Hari Utomo (Kakanwil DJPb Provinsi Papua Barat), Johan Pandores (Kepala KPPBC Manokwari), T.B Sofiuddin (Kepala KPP Pratama Manokwari) dan Khiyarunnas (Kasi MSKI KPPN Manokwari) melaksanakan Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2020 Wilayah Provinsi Papua Barat dengan tema “Kebijakan Extraordinary APBN untuk membantu masyarakat dan Dunia Usaha pulih dan bangkit”.
Perubahan signifikan terjadi pada APBN 2020 karena meningkatnya kebutuhan penanganan dampak kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, serta upaya pemulihan ekonomi domestik. Perubahan postur APBN dilakukan dua kali, yaitu melalui Perpres 54/2020 dan kemudian diubah lagi menjadi Perpres72/2020. Pemerintah menempuh langkah extraordinary untuk menghadapi pandemi Covid-19 dengan melebarkan defisit menjadi 6,34% terhadap PDB. APBN 2020 dirancang bersifat ekspansif serta countercylical untuk memastikan agar perekonomian terus bergerak untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur di tengah berbagai tantangan, termasuk penanganan pandemi Covid-19. Melebarnya defisit APBN untuk membiayai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi membuat Pemerintah memerlukan sumber pembiayaan extraordinary, antara lain melalui skema burden sharing bersama Bank Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk merespon pandemi dengan prudent dan penuh kewaspadaan
sehingga kebijakan yang ditempuh dapat lebih terarah dan terukur. Untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah tekanan global dan ketidakpastian akibat pandemi, Belanja Pemerintah sebagai stimulus fiskal perlu diakselerasi guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 khususnya tiga prioritas utama yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan bagi dunia usaha yang termaktub dalam Program PEN.
Realisasi belanja negara mencapai Rp9.660,8 miliar (92,44% dari pagu Perpres 72/2020), atau mengalami kontraksi -13,09% dari realisasinya di tahun 2019. Dalam realisasi belanja negara di tahun 2020 tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp6.564,49 miliar (90,30% dari pagu Perpres 72/2020). Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja K/L sebesar Rp6.555,03 miliar (90,33% dari pagu Perpres 72/2020). Realisasi belanja K/L terus meningkat seiring dengan kebijakan new normal pada awal semester II TA 2020 dan kebijakan percepatan penyerapan APBN pada triwulan III TA 2020. Selain itu, walaupun ditengah wabah COVID1-19, capaian realisasi belanja modal mencapai 92,47% atau Rp2.181,38 miliar.
Realisasi anggaran penyaluran Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dikelola oleh KPPN di lingkup Papua Barat mencapai Rp3.127,8 miliar (98,32% dari pagu Perpres 72/2020). Jika dibandingkan dengan tahun 2019, secara prosentase terdapat kenaikan pada penyaluran DAK Fisik dan DAK non Fisik di tahun 2020 sebesar 20,65%% dan 13,14% sedangkan penyaluran dana desa TA 2020 meningkat secara nominal 1,6% dibandingkan TA 2019. Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus dan pemanfaatan D ana Desa untuk pemberian BLT Desa. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga dilakukan kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini tentunya harus diikuti penguatan tata kelola yang baik. Prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi mutlak tetap harus dijaga, sehingga setiap transaksi keuangan negara dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
@kemenkeuri
@ditjenperbendaharaan
#mengawalapbnindonesiamaju
#mengawala
