Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia yang merupakan bentuk untuk meningkatkan kesadaran dan semangat anti korupsi pada masyarakat. Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat menjadikan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia menjadi sarana untuk memperkuat dan menjaga komitmen seluruh jajaran pegawai dan mitra kerja sebagai pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejalan dengan semangat anti korupsi tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada hari Jum’at tanggal 11 Desember 2020, bertempat di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara Manokwari.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Hari Utomo, menyampaikan bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang Pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian Pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Kemudian dalam sambutannya, Asisten II Bidang Kesejahtetaan dan Pembagunan berpesan agar dalam kondisi pandemi ini, mari kita bersama-sama menjaga diri dan keluarga kita bukan hanya dari virus covid-19, namun juga dari tindak dan perilaku koruptif dalam rangka menjaga lingkungan kita dari kerusakan dan dampak buruk yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. mari kita bersama mengawal pelaksanaan pembangunan zona integritas yang akan dijalankan oleh kanwil djpb provinsi papua barat dengan memberikan masukan maupun saran terhadap hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. kiranya dengan masukan dan saran yang kita sampaikan, kanwil djpb provinsi papua barat mampu untuk melakukan perbaikan pada setiap sektor yang masih ada kekurangan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat merupakan langkah awal untuk mengimplementasikan dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas harus berjalan berkesinambungan difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat juga berpesan bahwa pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas ini dapat berjalan dengan sukses dan berkelanjutan bukan hanya atas usaha dari jajaran Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat namun juga peran serta dari para mitra kerja (pemangku kepentingan). Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari mitra kerja (pemangku kepentingan) untuk bersama Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat menjaga komitmen turut melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat mengingatkan bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh unit kerja Ditjen Perbendaharaan, baik Kanwil DJPb maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), tidak dipungut biaya, bebas gratifikasi, dan bebas konflik kepentingan.