Sesuai dengan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bidang PAPK mempunyai tugas antara lain untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi, melakukan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat. Termasuk di diantaranya adalah pembinaan dan bimbingan teknis terhadap instansi pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat.
Untuk penyusunan LKPD Tahun 2019, 13 Pemda lingkup Provinsi Papua Barat berhasil meraih opini WTP. Raihan ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana Pemda yang meraih opini WTP hanya 10 Pemda.
Pada sisi lain, untuk penyusunan LKPK dan LSKP serta Kajian Fiskal Regional, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat selama ini menerima data laporan keungan pemda baik secara langsung maupun melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) milik DJPK. Koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk memastikan kesinambungan penyampaian laporan dan memastikan data laporan keuangan yang disampaikan oleh pemda lengkap, sesuai standar, andal, dan relevan.
Dalam rangka melaksanakan proses Pembinaan Akuntansi dan Konsolidasi Data Laporan Keuangan Pemda, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat melakukan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 30 Maret 2021. Rakor ini merupakan acara yang bersejarah, karena Bidang PAPK berhasil menghadirkan BPK Perwakilan Prov. Papua Barat, BPKP Perwakilan Prov. Papua Barat dan BPKAD lingkup Provinsi Papua Barat pada satu kegiatan.
Adapun yang menjadi pembahasan dalam acara ini adalah Peran BPKP dalam Mengawal Akuntabilitas Pemerintah dan Mendorong Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas Melalui Hasil Pemeriksaan yang Bermanfaat oleh BPK. Melalui Rakor ini, pihak penyusun, pengguna, pengawas dan pemeriksa laporan keuangan menyamakan persepsi dalam satu forum. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi antara Kementerian Keuangan, BPK, BPKP dan Pemda sehingga tercipta peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Papua Barat.
