KETERANGAN PERS
Kitong Pu APBN s.d. 31 Agustus 2025

Di tengah tantangan dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan pada Triwulan II-2025 sebesar 5,12% (yoy) atau 4,99% (ctc), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Kondisi geopolitik, geoekonomi, dan perang dagang masih menjadi tantangan besar selama pada semester II-2025. Gejolak suku bunga dan inflasi diperkirakan dapat menyebabkan pertumbuhan global terkoreksi. Indonesia tetap agile dan resilien dengan ditopang ekonomi, baik nasional maupun regional, yang tetap terjaga. Sektor Fiskal: tetap ekspansif dan prudent, belanja efisien dan berkualitas yang  langsung berdampak pada masyarakat, dengan tetap menciptakan fundamental ekonomi yang kuat memasui triwulan III-2025. Kinerja APBN 2025 tetap ekspansif, terarah dan terukur untuk menyukseskan agenda pembangunan dan melindungi rakyat. APBN sehat dengan efisiensi terkendali, menjadi fondasi untuk jalanya roda pemerintahan yang efektif.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang tetap kuat, Regional Papua Barat melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan triwulan II-2025, perekonomian Provinsi Papua Barat melaju tinggi pada 11,11%  (ctc) dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada 3,99% (ctc). Perekonomian Provinsi Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sampai dengan triwulan II-2025 (ctc) mencapai Rp40,487 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp26,068 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Industri Pengolahan, dan dari sisi pengeluaran adalah komponen Ekspor Barang Jasa. Sementara itu, perekonomian Provinsi Papua Barat Daya di periode yang sama berdasarkan besaran PDRB ADHB tercatat  Rp19.341 miliar dan ADHK mencapai Rp12.800 miliar, dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha terjadi pada komponen Industri Pengolahan,  dan dari sisi produksi pada komponen Impor Barang Jasa. Inflasi relative terkendali terjadi pada bulan Agustus 2025 di kedua provinsi masing-masing sebesar -0,87% (yoy), -0,99 % (mtm), 0,44% (ytd) dan 1,88% (yoy), -0,08% (mtm), 1,6% (ytd), seiring dengan makin membaiknya daya beli.

Dengan tingkat efisiensi belanja yang masih dijaga, terukur dan terkendali, APBN Regional Papua Barat tetap kuat sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi regional. Kinerja APBN s.d. 31 Agustus 2025 semakin dioptimalkan, tetap solid, efisien & kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi di Regional Papua Barat. Pendapatan semakin baik, serta belanja negara, baik K/L maupun TKD semakin meningkat. Kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 mengharuskan anggaran digunakan secara efisien dan berfokus pada belanja prioritas. Sampai dengan 31 Agustus 2025, Pendapatan Negara di Regional Papua Barat mencapai Rp1,05 triliun atau 36% dari target, dengan komponen Penerimaan Perpajakan sebesar Rp772,2 miliar atau 29,8% dari target, dan PNBP sebesar Rp277,6 miliar atau 86,8% dari target.  Pada periode ini, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp13,5 triliun atau 51,7% dari alokasi anggaran. Belanja Negara terdiri dari komponen Belanja Pemerintah Pusat yang telah terealisasi sebesar Rp3,8 triliun atau 49,7% dari pagu, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp9,7 triliun atau 52,5% dari pagu.

Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat pada tahun 2025 sebesar Rp18,6 triliun. Sampai dengan 31 Agustus 2025, telah terealisasi Rp9,7 triliun atau 52,5% dari alokasi. Alokasi TKD di Regional Papua Barat tahun 2025 terdiri dari beberapa komponen TKD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DAK), Dana Otonumi Khusus (Otsus), Dana Desa (DD) dan Insentif Fiskal (IF). DBH telah terealisasi sebesar RP2,3 triliun atau 48,9% dari pagu, DAU terealisasi sebesar Rp4,9 triliun atau 64,6%, DAK terealisasi Rp814 miliar atau 47,6% dari pagu, DD terealisasi Rp783,7 miliar atau 56,9% dari alokasi, IF telah terealisasi sebesar Rp18,3 miliar atau 50%, serta Dana Otsus telah terealisasi Rp977,3 miliar atau 30%. Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat perlu mengoptimalkan realisasi beberapa komponen TKD dengan memenuhi syarat salur sesuai ketentuan. Secara umum, dukungan TKD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Regional Papua Barat mencapai 92,8%. Dominannya alokasi belanja Transfer ke Daerah mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di Regional Papua Barat. Di sisi lain, kemandirian daerah masih perlu ditingkatkan.

Secara tematik, Sebagian besar APBN di Regional Papua Barat masih difokuskan pada pembangunan infratruktur, namun tingkat realisasi masih perlu dioptimalkan. Dari sisi tematik, APBN di Regional Papua Barat antara lain terdiri dari belanja: (1) Infrastruktur terealisasi Rp625,6 miliar atau 29,33%; (2) Kesehatan terealisasi 58,03 miliar atau 43%, (3) Kemiskinan Ekstrem terealisasi Rp8,3 miliar atau 70,8%, (4) Pendidikan terealisasi Rp160,9 miliar atau 33,2%, (5) Penanganan Stunting terealisasi Rp618,2 juta atau 23,04%, dan (6) Pengendalian Inflasi terealisasi Rp83,8 miliar atau 37,9%. Belanja APBN tetap diarahkan untuk pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai Kesimpulan, hingga 31 Agustus 2025 kinerja APBN, baik Nasional maupun Regional Papua Barat tetap on-track dan kokoh, dengan efisiansi anggaran yang terukur, sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Indonesia tetap agile dan resilien. Di tengah lonjakan tensi politik dan volatilitas pasar global, Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung kebijakan fiskal ekspansif, terarah, kredibel, sustain, dan terukur untuk menyukseskan agenda pembangunan. Belanja Negara ditingkatkan peranannya dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program prioritas Pemerintah. Ekonomi Regional Papua Barat tetap stabil, didukung oleh kinerja fiskal sampai dengan 31 Agustus 2025 yang terus dioptimalkan.

APBN hadir sebagai stabilisator dan enabler, namun perlu segera disambut oleh akselerasi belanja Pemda, optimalisasi Dana Transfer, serta sinergi multipihak dalam menjalankan program prioritas nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.

Papua Bangkit – Indonesia Maju.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124, e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.