Kinerja APBN semester I tetap solid dan kuat dengan pendapatan negara sebesar Rp 12,76 T antara lain penerimaan pajak sebesar Rp 10,30 T,bea cukai sebesar Rp 1,82 T, PNBP lainnya sebesar Rp 415,16 miliar dan Pendapatan BLU sebesar Rp 215,19 T. Adapun belanja negara bertumbuh di tengah perekonomian global yang masih menghadapi berbagai tantangan isu geopolitik, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan sektor manufaktur. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 3,56 triliun (43,58% dari pagu) atau tumbuh 17,24% (yoy). Realisasi Transfer Ke Daerah sebesar Rp 9,82 triliun (43,58% dari pagu) atau turun 4,89% (yoy).
Faktor utama pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat berasal dari kenaikan realisasi Belanja K/L sebesar Rp 524,12 miliar yang disumbang oleh pertumbuhan belanja barang (36,61%), belanja bantuan sosial (21,39%) dan belanja pegawai (10,76%). Kenaikan belanja terutama pada satker-satker terkait persiapan pemilu (KPU, Bawaslu, Polda dan Polres seluruh Riau),dan belanja pada satker lingkup Kemenag di Riau.
Belanja pemerintah direalisasikan untuk beberapa sektor yang bermanfaat langsung kepada
masyarakat Riau antara lain:
Sektor kesehatan terealisasi Rp 90,80 Miliar (37,11%) diantaranya untuk Penyediaan Fasilitas kesehatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan ketersediaan alat/obat kontrasepsi pada BKKBN senilai Rp 9,15 miliar. Pengawasan dan pengendalian produk sampel obat, kosmetik dan kesehatan senilai Rp 1,2 miliar.
Sektor ketahanan pangan terealisasi sebesar Rp 128,87 Miliar (33,53%) diantaranya untuk untuk pengadaan bantuan pupuk NPK dan benih budidaya padi kaya gizi (Rp 1,91 M), Pengadaan benih sagu dan sarana pengolahan sagu di Kep. Meranti (Rp 590 juta), Pengadaan Sarana Pengolahan Sagu dan Pengadaan pupuk organik padat dan pupuk NPK di Kabupaten Kepulauan Meranti (Rp 1,67 M) dan pemeliharaan berkala daerah irigasi rawa Kab. Siak (Rp 976 juta).
Sektor perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp 9,25 Miliar (47,63%) diantaranya untuk Pengadaan Bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Sentra Abiseka Pekanbaru berupa nutrisi 340 paket dan sembako 328 paket senilai Rp565,80 juta. Sedangkan nutrisi lanjut usia 109 paket, sembako 105 paket senilai Rp525,16
juta.
Sektor Pendidikan terealisasi Rp 735,82 Miliar (40,64%) diantaranya untuk Pemberian Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Riau sebesar Rp15,76 miliar, Politeknik Negeri Bengkalis (Rp 3,28 M), pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang perkuliahan di UNRI (Rp 10,13 M), Politeknik Negeri Bengkalis (Rp 1,43 M) dan dukungan
operasional penyelenggaraan pendidikan bantuan pendidikan dasar dan menengah (Rp 21,63 M).
Sektor Infrastruktur terealisasi sebesar Rp 642,70 Miliar (38,27%) diantaranya untuk penggantian jembatan Sei Zam-Zam lama di jalan lintas timur Duri-Pekanbaru (Rp 23,86 M), pembangunan pelabuhan penyeberangan Mengkapan, Siak (Rp 11,27 M), Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan Kab. Siak (Rp11,27 M), Preservasi Jalan Sp.Lago - Siak Sri Indrapura (Rp 4 6,68 M), Pembangunan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Penyediaan Air Baku di Wonosari Bengkalis (Rp 32,96 M), Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Bangsal Aceh, Dumai (Rp 9,6 M), dan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Bangunan Pendukung SPAM IKK Pangkalan Kerinci (Rp15,17 M).
Penyaluran TKD s.d. 30 Juni 2023 secara nominal mengalami kontraksi sebesar 4,89%, tersalur sebesar Rp 9,82 T (43,58%), capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2022 sebesar Rp 10,33 T (40,70%). Rincian TKD antara lain Dana Bagi Hasil sebesar Rp 3,23 T naik 15,94% Penyaluran DBH lebih tinggi terutama dari tingginya realisasi pada DBH PBB dan SDA minyak bumi,gas bumi dan mineral, batubara. Dana Alokasi Umum sebesar Rp 3,98 T turun 19,03%, Penyaluran DAU lebih rendah dikarenakan adanya Pengelompokan DAU menjadi banyak jenis specific grant menyebabkan realisasi DAU disalurkan per kategori dan nilai setiap penyaluran semakin kecil. DAK Fisik sebesar Rp 93,46 M naik 5,67% dengan penyaluran pada Kab. Kep. Meranti, Pemprov. Riau, Kab. Rokan Hulu, Dumai, Pelalawan dan Indragiri Hulu. DAK Non Fisik sebesar Rp 1,77 T turun sebesar 5,31%, Penyaluran DAK Non Fisik lebih rendah disebabkan turunnya realisasi dana BOS. Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 50,62 M pada Pemprov. Riau dan 7 Kab/Kota. Dana Desa sebesar Rp 708,48 M naik sebesar 9,22% dengan jumlah desa (1.591) telah salur semua untuk tahap I, tahap II sebanyak 571 desa dan terdapat 1 desa telah salur tahap III di Kab. Indragiri Hulu.
TKD secara total realisasi terbesar Prov. Riau (Rp 9,82 T). DAU Realisasi terbesar Prov. Riau (Rp 506,32 M) dan Realisasi terkecil Kab. Bengkalis (Rp 121,74 M). DBH Realisasi terbesar Kab. Bengkalis (Rp 935,56 M) dan Realisasi terkecil Kab. Kuansing (Rp 41,53 M). Dana Desa Realisasi terbesar Kab. Kampar (Rp 113,25 M) dan realisasi terkecil Kab. Kep. Meranti (Rp 35,35 M). DAK Non Fisik Realisasi terbesar Prov. Riau (Rp 391,22 M) dan Realisasi terkecil Kab. Kep. Meranti (Rp 54,81 M).
Realisasi Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro
Realisasi KUR di Riau sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp 3,47 T dengan jumlah debitur sebesar 42.686. Jumlah debitur menurun 36,72% dibanding tahun lalu, hal ini disebabkan salah satunya dengan adanya perubahan regulasi KUR di awal tahun 2023 dengan suku bunga yang berjenjang. Jumlah penyaluran dan debitur KUR terbanyak pada Kabupaten Kampar. Adapun Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebanyak 16.839 debitur dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 82,64 M atau menurun 55,57%. Persaingan dengan penyalur dan skema lain,margin yang agak tinggi, dan beberapa prinsip sebagian pelaku usaha yang tidak mau berhutang dapat menjadi penyebab penurunan UMi. Penyaluran UMi terbesar pada Kabupaten Rokan Hulu.
Sebagai kesimpulan, APBN tetap solid dan kuat di tengah tantangan dan perlambatan ekonomi global. Antisipasi dan mitigasi tetap terus dilakukan dan berbagai kebijakan yang melindungi masyarakat akan terus didukung APBN.
Redaksi Kanwil DJPb Prov. Riau
IG : djpbriau
Youtube : Kanwil DJPb Riau
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Telepon : (0761) 22647