Pekanbaru, 01 November 2023

Perekonomian regional Riau triwulan II tahun 2023 tumbuh dengan stabil. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) wilayah Riau pada triwulan II tahun 2023 tercatat sebesar Rp135,99 triliun, tumbuh sebesar 4,88% secara yoy, 1,26% secara q-to-q, dan 4,38% secara c-to-c. Sektor dominan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan memberikan kontribusi pertumbuhan tertinggi pada triwulan II tahun 2023 sebesar 0,85% dan 2,01% dari total pertumbuhan ekonomi 4,88%. Struktur pembentuk ekonomi Riau masih didominasi oleh industri pengolahan (27,00%), diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan (25,70%), pertambangan dan penggalian (19,46%) dan perdagangan (11,37%) yang memberikan kontribusi total 83,53% bagi PDRB Riau. Dari sisi pengeluaran, ekspor luar negeri dan konsumsi rumah tangga masing-masing memberi kontribusi pertumbuhan PDRB Riau sebesar 4,55% dan 1,65% dari total pertumbuhan ekonomi 4,88%, dengan struktur PDRB pada konsumsi rumah tangga sebesar 36,43% PMTB 34,30% dan ekspor luar negeri 27,46%. Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 4,81%.

Leading Sector di Riau perlu dorongan lebih. Sektor unggulan di Riau berbasis sumber daya alam, yaitu sawit, kertas, minyak dan gas alam yang kemudian ditopang oleh industri pengolahan untuk mengolah hasil SDA tersebut.Sebagai daerah dengan luasan kebun sawit terbesar, dinamika harga CPO memiliki multiplier effect yang luas terhadap perekonomian masyarakat Riau salah satunya nilai ekspor. Meski demikian, nilai tukar petani (NTP) Riau tetap resilien di angka 151,26 pada September 2023, naik dari bulan sebelumnya pada angka 150,46. Porsi PMTB sebesar 34,30% punya dampak besar dalam membentuk PDRB Riau berdasarkan pengeluaran. Realisasi investasi di Riau baik PMDN ataupun PMA s.d. Juni 2023 mencapai Rp49,08 triliun, antara lain sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan senilai Rp8,7 triliun, sektor kehutanan Rp10,32 triliun, dan sektor industri pengolahan Rp17,37 triliun. Terdapat 3 kawasan industri yang siap untuk menampung investasi yaitu Kawasan Industri Tanjung Buton, Kawasan Industri Tenayan, dan Kawasan Industri Dumai. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk leading sector terkait turunnya harga CPO yaitu pemanfaatan KPBU dalam membangun infrastruktur industri, penggalakan promosi investasi, pembuatan kebijakan hilirisasi sawit, pemberian insentif bebas bea ekspor bagi perusahaan pengekspor produk turunan CPO, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan, dan pengembangan kawasan industri berskala nasional.

Inflasi Riau masih terkendali dengan baik. Sampai dengan bulan September 2023, inflasi Riau tercatat berada pada angka 1,62% (c-to-c), 1,96% (yoy) dan 0,35% (m-to-m). Fenomena El Nino dan The Indian Ocean Dipole (IOD) mengerek harga pangan karena produksi yang menurun dan proteksi ekspor pangan dari beberapa negara produsen. Kenaikan harga BBM dan harga TBS baik CPO maupun kernel turut serta memicu inflasi Riau di bulan September 2023. Inflasi tahunan di Riau berpusat pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, transportasi, dan penyediaan makanan dan minuman dengan komoditas pemicu berupa beras, rokok kretek filter, kontrak rumah, mobil, emas perhiasan, dan sewa rumah. Pada Kota Pekanbaru, inflasi kalender berada pada angka 1,53% dengan pemicu utama inflasi berupa beras (0,64% yoy). Pada Kota Dumai, inflasi kalender berada pada angka 2,30% dengan pemicu utama inflasi berupa rokok kretek filter (0,58% yoy). Pada Kota Tembilahan (Indragiri Hilir), inflasi kalender tercatat pada angka 0,99% dengan pemicu utama inflasi berupa beras (0,70% yoy).

Bisnis dan Keuangan tetap waspada. Neraca perdagangan pada bulan September 2023 tercatat menghasilkan devisa sebesar 1.426,17 juta US dolar dengan nilai ekspor sebesar 1.544,51 juta US dolar dan nilai impor sebesar 118,34 juta US dolar. Total nilai ekspor yang sudah terakumulasi dari awal tahun sampai bulan September sebesar 13.784 juta US dolar dan total nilai impor sebesar 1.493,49 juta US dolar. Komoditas yang menjadi andalan ekspor Riau adalah CPO dengan persentase sebesar 72,01% dan cangkang kernel sebesar 16,41%, sementara komoditas yang sering diimpor adalah serealia dengan persentase 9,84%, kemudian alkohol dan turunan halogenasi 7,47%, suku cadang alat berat 6,19%, mesin 3,93% dan lain-lain. Dari sisi keuangan, jumlah dana pihak ketiga yang disimpan oleh bank-bank di Riau per bulan Agustus 2023 sebesar Rp115,01 triliun sementara nilai kredit komersil yang berhasil tersalurkan per Agustus adalah 134,94 triliun. Kredit program yang dicanangkan oleh Pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan bulan September 2023 sudah tersalurkan masing-masing sebesar Rp6 triliun kepada 73.100 debitur dan Rp205,79 miliar kepada 40.740 debitur. Rata-rata penyaluran KUR pada September 2023 naik 9,56% (yoy) menjadi Rp82,07 juta. Sektor yang paling banyak disalurkan adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar Rp3,49 triliun kepada 42.917 debitur. Pada UMi, kinerja pada bulan September tumbuh ekspansif, naik 58,5% dibandingkan September tahun sebelumnya. Rata-rata penyaluran tumbuh 10,7% (yoy) menjadi Rp5,05 juta. Hampir seluruh penyaluran UMi di Riau dilakukan oleh PNM (98,57%), sisanya disalurkan oleh Pegadaian (1,16%), PT REFI, dan koperasi-koperasi linkage dari PT BAV. Sebanyak 98,67% penyaluran UMi dilakukan dengan skema syariah.

APBN Riau bekerja baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Riau. Sampai dengan bulan September pendapatan terealisasi sebesar Rp20,9 triliun atau 78,71% dari target. Turunnya harga CPO membuat kolom tarif BK ikut turun yang mengakibatkan pendapatan secara agregat turun 33,10% dibandingkan TAYL, namun penerimaan PPh, PPN, PBB, Bea Masuk, dan Cukai meningkat dari tahun sebelumnya. PNBP juga tumbuh positif dan realisasinya sudah melampaui target dengan kinerja 121,14%. Pada sisi belanja, penyaluran kepada satuan kerja maupun transfer ke daerah sudah terealisasi sebesar Rp21,3 triliun atau 68,35% dari pagu. Belanja negara naik 4,79% dibandingkan TAYL disokong oleh realisasi belanja barang pada satuan kerja yang berkaitan dengan persiapan pemilu dan adanya kenaikan realisasi transfer DAK Nonfisik khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penerimaan Pajak tumbuh positif. Realisasi penerimaan pajak s.d. September 2023 mencapai Rp17,57 triliun atau 79,36% dari target dan tumbuh 2,79% dibandingkan TAYL. Jika dilihat dari jenis pajaknya, PPh menyumbang pendapatan terbesar dengan nilai realisasi Rp8,49 triliun, diikuti oleh PPN & PPnBM sebesar Rp6,88 triliun, PBB sebesar Rp2,08 triliun, dan Pajak Lainnya sebesar Rp114,03 miliar. Dari sisi sektoral, industri pengolahan memberikan kontribusi pajak terbesar mencapai Rp4,85 triliun yang tumbuh 29,9% dibandingkan tahun lalu, disebabkan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Badan. Sektor perdagangan dan pertanian untuk WP Sawit terkontraksi akibat penurunan harga TBS yang signifikan dari tahun lalu.

Penerimaan pajak sektor pertambangan naik 12,56% berasal dari penerimaan PPh Pasal 21 periode Januari dan Agustus. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai masih on the track. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai s.d. September 2023 mencapai Rp2,3 triliun atau 64,57% dari target, terkontraksi sebesar 82,54% dibandingkan TAYL. Pendapatan Cukai terealisasi Rp670 juta atau sebesar 445,73% dari target dengan pertumbuhan 66,99% akibat adanya peraturan baru yang menimbulkan penerimaan dari denda administrasi cukai. Pendapatan Bea Masuk mencapai Rp170,15 miliar atau 97,82% dari target dengan pertumbuhan 12,52%. Sementara pendapatan Bea Keluar terealisasi Rp2,13 triliun atau 62,85% dari target dengan pertumbuhan negatif 83,64% akibat turunnya kolom tarif Bea Keluar komoditas CPO.

Penerimaan Negara Bukan Pajak melampaui target. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) s.d. September 2023 mencapai Rp1,03 triliun atau 121,14% dari target dengan pertumbuhan 6,20% dibandingkan TAYL. PNBP Lainnya yang berasal dari pelayanan satuan kerja Kementerian/Lembaga seperti penerbitan paspor, BPKB, STNK, dan TNKB terealisasi keseluruhan sebesar Rp620,6 miliar, mencapai 155,22% dari target dan tumbuh 20,08% dari tahun sebelumnya. Terdapat tiga satuan kerja K/L yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU yaitu Universitas Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, dan RS Bhayangkara Pekanbaru yang secara agregat menghasilkan PNBP BLU senilai Rp406,28 miliar atau 90,71% dari target APBN dengan kontraksi 9,75% dibandingkan tahun sebelumnya karena ada penurunan pendapatan jasa layanan pendidikan. Realisasi PNBP Aset, Lelang, dan Piutang s.d. September 2023 mencapai Rp26,14 miliar.

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat tumbuh dengan baik. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. September 2023 mencapai Rp5,51 triliun atau 63,89% dari pagu APBN dengan pertumbuhan 10,82% dibandingkan TAYL. Distribusi BPP berupa Belanja Pegawai (42,65%), Belanja Barang dan Jasa (44,64%), Belanja Modal (12,34%), dan Belanja Bantuan Sosial (0,37%). Kenaikan pesat BPP ada pada Belanja Barang dan Jasa (33,68% yoy) pada satkersatker persiapan pemilu (KPU dan Bawaslu), Belanja Bantuan Sosial (32,80% yoy) berupa bantuan pendidikan kepada mahasiswa UIN Suska dan STAIN Bengkalis. Dilihat per sektor, dari realisasi Rp5,51 triliun digunakan untuk sektor pendidikan sebanyak Rp1,13 triliun, sektor infrastruktur Rp1,12 triliun, sektor ketahanan pangan Rp229,59 miliar, sektor kesehatan Rp144,57 miliar, dan sektor perlindungan sosial Rp13,19 miliar. Capaian IKPA pada triwulan III tahun 2023 masih berada di atas 95 yaitu 95,44. Satker K/L dengan kinerja belanja tertinggi ada pada Bappenas yaitu 78,57% dari pagu Rp0,97 miliar, BKPM dengan kinerja 77,97% dari pagu Rp0,21 miliar, dan Kementerian Pertahanan dengan kinerja 77,90% dari pagu Rp502,27 miliar. Sementara pada satker K/L dengan pagu terbesar seperti Kementerian PUPR memiliki kinerja belanja 51,48% dari pagu Rp1,7 triliun, Polri dengan kinerja 72,78% dari pagu Rp1,4 triliun, dan Kemenag dengan kinerja 67,35% dari pagu Rp1,17 triliun.

Penyaluran Transfer ke Daerah berjalan dengan lancar. Realisasi penyaluran TKD s.d. September 2023 sebesar Rp15,82 triliun atau 70,05% dari total pagu dengan pertumbuhan 2,84% dibandingkan TAYL kepada 13 pemerintah daerah di Riau. Realisasi untuk tiap-tiap dana yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sudah tersalurkan Rp5,14 triliun atau 67,17% dari pagu, tumbuh 7,07% yoy karena realisasi yang tinggi pada DBH SDA Kehutanan-PSDH. Dana Alokasi Umum (DAU) sudah tersalurkan Rp6,4 triliun atau 72,14% dari pagu, terkontraksi 6,64% yoy karena perubahan skema DAU menjadi block dan specific grant yang mempengaruhi jadwal penyaluran. DAK Fisik tersalurkan Rp423,79 miliar atau 43,62% dari pagu, terkontraksi 11,65% yoy karena terdapat bidang yang gagal lelang, batal kontrak, dan belum salur karena rekomendasi sekaligus yang batasnya bulan Desember. DAK Nonfisik tersalurkan Rp2,66 triliun atau 76,03% dari pagu, tumbuh 26,86% yoy karena ada penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah. Insentif Fiskal tersalurkan Rp76,51 miliar atau 58,69% dari pagu, tumbuh 12,37% yoy karena terdapat dua pemda yaitu Pemkab Indragiri Hilir dan Pemko Dumai yang memperoleh Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi. Dana Desa tersalurkan Rp1,12 triliun atau 76,96% dari pagu, tumbuh 3,33% yoy dengan jumlah desa salur tahap III mencapai 338 desa.

APBD Riau Konsolidasian tumbuh positif. Pendapatan APBD Riau Konsolidasian s.d. September 2023 terealisasi Rp21,45 triliun atau 64,2% dari target dengan pertumbuhan 0,3% dibandingkan TAYL. Sementara belanja sudah terealisasi Rp21,15 triliun atau 58,4% dari pagu dengan pertumbuhan 10,7% dibandingkan TAYL. Komposisi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer utamanya transfer pemerintah pusat (68,10%), kemudian pajak daerah (19,47%), transfer antar daerah (5,53%) dan lain-lain. Pertumbuhan tertinggi ada pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (39,1% yoy) yang berasal dari dividen BUMD seperti Bank Riau Kepri Syariah, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (15,5% yoy). Pada komposisi belanja daerah didominasi Belanja Pegawai (37,64%), Belanja Barang dan jasa (31,32%), Belanja Transfer (15,75%) dan Belanja Modal (12,64%). Pertumbuhan belanja tertinggi ada pada Belanja Modal (50,6% yoy) dan Belanja Bagi Hasil (30,8% yoy). Pertumbuhan pada Belanja Modal yang tinggi memperlihatkan sinyal positif akselerasi pembangunan infrastruktur. Jika dilihat berdasarkan fungsinya, belanja daerah banyak direalisasikan untuk pelayanan umum (36,48%), pendidikan (25,92%), perumahan dan fasilitas umum (12,89%) dan kesehatan (12,71%). Pemda dengan kinerja APBD tertinggi adalah Pemko Dumai dengan capaian pendapatan 106,3% dan capaian belanja 87,20%. Sementara pemda dengan kinerja APBD terendah adalah Pemkab Kep. Meranti dengan capaian pendapatan 59,12% dan Pemkab Rokan Hilir dengan capaian belanja 48,85%.

Simpulan. Kinerja perekonomian regional Riau tumbuh stabil meski dihantui risiko ketidakpastian global seperti El Nino dan risiko geopolitik. Hal ini didukung oleh kinerja baik dari APBN Riau dalam menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi. Inflasi terkendali dengan baik, dengan andil inflasi terbesar pada Makanan, Minuman, dan Tembakau, Transportasi, dan Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Riau Jalan Jenderal Sudirman nomor 249, Pekanbaru