Pekanbaru, 23 Januari 2024 – Kontribusi Riau terhadap perekonomian nasional sebesar 4,95% dan menempati posisi keenam PDRB terbesar secara nasional dan terbesar kedua di Pulau Sumatera dengan data BPS terakhir pada triwulan III 2023. Tingkat inflasi Riau tahun 2023 cenderung menurun jika dibandingkan tahun 2022, dan bergerak moderat namun tetap terkendali yang berada di kisaran angka 2,50% dengan andil dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan berfungsinya peran APBN sebagai shock absorber. Komoditas penyumbang inflasi pada cabai merah, beras, rokok kretek filter, mobil dan emas perhiasan. Nilai Tukar Petani (NTP) dalam tren meningkat dan menempati posisi kedua tertinggi di Pulau Sumatera setelah Bengkulu. Harga kelapa sawit masih menjadi penyebab tingginya NTP dengan indeks harga petani yang naik 1,48%.
Bisnis dan keuangan tetap stabil.
Neraca perdagangan pada bulan Desember 2023 tercatat menghasilkan devisa sebesar 1,31 miliar US dolar dengan nilai ekspor sebesar 1,47 miliar US dolar dan nilai impor sebesar 164,34 juta US dolar. Dari sisi keuangan,kredit program yang dicanangkan oleh Pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan bulan Desember 2023 sudah tersalurkan masing-masing sebesar Rp 8,83 triliun kepada 107.315 debitur dan Rp 255,02 miliar kepada 49.853 debitur. Sektor yang paling banyak disalurkan adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar Rp5,86 triliun kepada 64.860 debitur. Skema KUR Mikro menjadi paling diminati masyarakat, penyalur terbesar di Riau yaitu BRI dan Kabupaten Kampar menjadi daerah penyalur tertinggi. Pada pembiayaan UMi, kinerja sampai dengan bulan Desember tumbuh ekspansif, naik 36,56% (yoy). Hampir seluruh penyaluran UMi di Riau dilakukan oleh PNM (98,70%), sisanya disalurkan oleh Pegadaian (1,08%), PT REFI, dan koperasi-koperasi linkage dari PT BAV. Sebanyak 98,60% penyaluran UMi dilakukan dengan skema syariah.
APBN Riau berkinerja baik dalam menjaga pemulihan dan memperbaiki pemeratan serta kesejahteraan.
Pada tahun 2023 pendapatan terealisasi sebesar Rp 27,61 triliun atau 99,21% dari target. Turunnya harga CPO membuat kolom tarif Bea Keluar ikut turun yang mengakibatkan pendapatan secara agregat turun 24,69% dibandingkan TAYL, namun penerimaan seperti PPh, PPN, PBB, Bea Masuk, dan Cukai meningkat dari tahun sebelumnya. PNBP juga tumbuh positif dan realisasinya sudah melampaui target dan meningkat 58,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada sisi belanja, penyaluran kepada satuan kerja maupun transfer ke daerah sudah terealisasi sebesar Rp33,43 triliun atau 99,02% dari pagu dan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Belanja negara naik 9,43% dibandingkan TAYL disokong oleh realisasi belanja barang pada satuan kerja yang berkaitan dengan persiapan pemilu dan adanya kenaikan realisasi semua dana transfer, kecuali DAK Fisik.
Penerimaan Negara Bukan Pajak melampaui target.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) s.d. Desember 2023 mencapai Rp1,86 triliun atau 216,56 % dari target dengan pertumbuhan 58,39% dibandingkan TAYL. PNBP Lainnya yang berasal dari pelayanan satuan kerja Kementerian/Lembaga seperti penerbitan paspor, BPKB, STNK, dan TNKB terealisasi keseluruhan sebesar Rp1,4 triliun tumbuh 94,03% dari tahun sebelumnya. Terdapat tiga satuan kerja K/L yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU yaitu Universitas Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, dan RS Bhayangkara Pekanbaru yang secara agregat menghasilkan PNBP BLU senilai Rp464,64 miliar atau 101,28% dari target APBN dan meningkat 1,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Universitas Riau terealisasi sebesar Rp 286,86 miliar namun menurun 1,27% dibanding tahun sebelumnya. UIN Sultan Syarif Kasim pendapatan terealisasi sebesar Rp161,22 milyar, meningkat 7,22% dan Rumah Sakit Bhayangkara memperoleh pendapatan sebesar Rp 17,10 miliar atau naik 11,36% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 ini terdapat penambahan satu satker BLU baru yaitu Politeknik Kesehatan Riau.
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat tumbuh baik.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Desember 2023 mencapai Rp8,53 triliun atau 97,93% dari pagu APBN dengan pertumbuhan 12,08% dibandingkan TAYL. Distribusi BPP berupa Belanja Pegawai (99,87%), Belanja Barang dan Jasa (96,73%), Belanja Modal (96,97%), dan Belanja Bantuan Sosial (100%). Kenaikan pesat BPP ada pada Belanja Barang dan Jasa (33,43% yoy) pada satker-satker persiapan pemilu (KPU dan Bawaslu), Belanja Bantuan Sosial (100% yoy) berupa bantuan pendidikan kepada mahasiswa UIN Suska dan STAIN Bengkalis. Dilihat per sektor, sebanyak Rp243,20 miliar digunakan untuk sektor kesehatan seperti pengawasan dan pengendalian produk untuk sampel makanan dan obat, kosmetik, penyediaan fasilitas kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan KB, Rp335,15 miliar untuk sektor ketahanan pangan seperti pengadaan benih kelapa, fasilitasi bantuan saprodi bawang merah dan cabe merah,Rp19,30 miliar untuk sektor perlindungan sosial seperti layanan asistensi rehabilitasi sosial dan bantuan sosial alat bantu aksesibilitas penyandang disabilitas, sektor infrastruktur sebesar Rp2,06 triliun untuk pengembangan fasilitas pelabuhan Kuala Gaung di Kab. Inhil, pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi penyediaan air baku di Bengkalis, pelebaran ruas jalan Sipang Lago-Sp. Buatan- Sp Siak dan lanjutan revitalisasi dana Bokuok, dan Rp1,80 triliun untuk sektor pendidikan untuk program Kartu Indonesia Pintar pada UIN kepada 2.216 mahasiswa, dukungan operasional penyelenggaran pendidikan bantuan pendidikan dasar dan menengah serta pembangunan dan rehabiltiasi sarana pendidikan pada UNRI, renovasi 15 unit SD dan SMP dan 3 madrasah. Jika dilihat dari dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), pada tahun 2023 telah diajukan SPM kepada KPPN di wilayah Riau sebanyak 111.430 lembar dan meningkat 2,93% dibanding tahun sebelumnya. Dukungan APBN dalam penanganan jalan daerah, pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp375,21 miliar (94,8% dari pagu) yang terbagi pada tiga satuan kerja dan 15 kegiatan peningkatan jalan dan pengawasan atas Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Penyaluran Transfer ke Daerah mendekati 100 persen.
Realisasi penyaluran TKD s.d. Desember 2023 sebesar Rp24,90 triliun atau 99,40% dari total pagu dengan pertumbuhan 8,55% dibandingkan TAYL. Realisasi untuk tiap-tiap dana yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sudah tersalurkan Rp10,03 triliun (99,96%). Dana Alokasi Umum (DAU) sudah tersalurkan Rp8,86 triliun (99,98%). DAK Fisik tersalurkan Rp906,71 miliar (93,33%), terkontraksi 20,30% yoy karena terdapat bidang yang gagal lelang dan batal kontrak serta kegagalan supplier memenuhi kontrak serta kesalahan teknis perencanaan pada pembangunan jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir. DAK Non Fisik tersalurkan Rp3,43 triliun (98,11%). Insentif Fiskal tersalurkan Rp169,01 miliar (96,63%). Dana Desa tersalurkan Rp1,48 triliun (99,74%) dengan jumlah desa sebanyak 1.587 desa. Terdapat 4 desa yang tidak dapat salur yaitu 1 desa di Kepulauan Meranti, 2 desa di Kab. Rokan Hilir dan 1 desa di Kab. Indragiri Hilir. Penyebab ketidaksaluran yaitu kurangnya persyaratan, pergantian kepala desa dan kasus hukum Kepala Desa. Insentif fiskal terdapat penyaluran atas kinerja tahun berjalan untuk kesejahteraan masyarakat hanya terealisasi 86,76%. Pada Kab. Kampar terealisasi 50% dan Rokan Hulu (81,91%). Hal ini disebabkan gagalnya daerah dalam pemenuhan syarat salur insentif fiskal tahap berikutnya.
APBD Riau tumbuh positif.
Pendapatan APBD Riau secara konsolidasi s.d. Desember 2023 terealisasi Rp32,2 triliun atau 94,37% dari target dengan pertumbuhan 4,04% dibandingkan TAYL. Sementara belanja sudah terealisasi Rp34,8 triliun atau 94,16% dari pagu dengan pertumbuhan 4,83% dibandingkan TAYL. Komposisi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer utamanya transfer pemerintah pusat (67,37%). Belanja daerah masih didominasi belanja pegawai sebesar Rp 11,44 triliun (32,87%) dan tumbuh 4,78%. Belanja modal juga meningkat dibanding tahun lalu yaitu sebesar 9,28% atau terealisasi sebesar Rp 5,86 triliun.
Simpulan.
Perekonomian di Riau terus bertumbuh dengan baik dengan dominasi sektor pertanian, kehutan dan perikanan serta konsumsi rumah tangga. Selain itu neraca perdagangan mencatatkan surplus, tingkat kemiskinan menurun, tingkat ketimpangan dibawah rata-rata nasional, tingkat pengangguran menurun, IPM dan Nilai Tukar Petani yang meningkat. Kinerja yang baik ini didukung oleh APBN yang luar biasa dengan capaian pendapatan pajak sebesar Rp 23,15 triliun, bea cukai sebesar Rp 2,59 triliun dan PNBP sebesar Rp 1,86 triliun. Dalam rangka menjaga momentum pemulihan dan memperbaiki pemerataan serta kesejahteraan masyarakat, telah direalisasikan belanja pemerintah pusat di Riau sebesar Rp 8,5 triliun, transfer ke daerah Rp 24,9 triliun. Kinerja APBN Riau tahun 2023 yang sehat dan terjaga kuat, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di tahun 2024.
