Pekanbaru, 30 April 2025

Perkembangan Ekonomi Regional Riau bulan Maret 2025

1. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu akibat perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, dapat berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor utama.
2. Neraca Perdagangan Riau periode Maret 2025 masih mengalami surplus sebesar USD1.722,46 Ekspor meningkat didorong dengan naiknya harga CPO di pasar internasional. Ekspor di Maret mencapai US$1.850,00 naik 0,45% (m-to-m), sementara impor sebesar USD127,54 juta turun 12,15% (m-to-m). Tingginya harga CPO mendongkrak harga Tandan Buah Segar (TBS) di akhir 2024. Walaupun sedikit menurun di awal 2025, harga TBS kembali naik di Maret ditambah kenaikan harga kelapa sehingga NTP mencapai 197,13.
3. Masyarakat Riau memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari pada nasional. Hal ini tercermin dari angka indikator kesejahteraan yang nilainya relatif lebih baik. IPM Riau mencapai 75,67, TPT yang rendah (3,70%) ikut menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6,36%. Kesejahteraan juga lebih merata dengan rasio gini yang juga turun menjadi 0,306.

Perkembangan APBN Riau s.d. 31 Maret 2025

1. Realisasi Penerimaan APBN s.d. Maret mencapai 767,92 miliar (32,84% dari target) naik 76,93% (y-o-y). Realisasi Penerimaan APBN dipengaruhi penerimaan pajak yang turun 2,21%, penerimaan bea cukai naik 1.291,96%, dan penerimaan PNBP yang turun 3,83%.
2. Belanja negara mencapai Rp823,57 miliar, terkontraksi sebesar 15,17% (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 33,94% seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu. Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial tercatat mengalami kontraksi, meskipun Belanja Pegawai tetap tumbuh 9,29%.
3. Realisasi Penerimaan APBD s.d. Maret mencapai Rp845,66 (7,76% dari target) atau turun 30,62% secara tahunan dan Belanja APBD Rp2.033,38 (5,35% dari pagu) atau turun 30,99% secara tahunan. Pendapatan transfer mencapai Rp2.412,56 miliar atau 10,11% dari pagu.

4. Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan kontraksi 6,91% (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp4.437,27 miliar. Kontributor utama TKD berupa DAU yang memiliki pagu terbesar mencatatkan kontraksi 19,21% (y-o-y). Sementara itu, Dana Desa melanjutkan tren pertumbuhan 49,83%.
5. Pada periode Maret 2025 neraca APBN Regional Riau kembali mencatatkan Surplus, kali ini sebesar Rp944,35

Dampak Operasi Pemerintah di Riau

1. Sektor Moneter mulai menggeliat, menunjukkan lebih banyak uang yang dibelanjakan dari pada disimpan, dengan inflow sebesar Rp601,23 miliar dan outflow Rp710,42 miliar. Saldo pempus turut menglami ekspansi sebesar Rp42,69 miliar. Di sisi lain, saldo pemda masih mengalami kontraksi sebesar Rp137,96 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian pada februari 2025 mulai menggeliat, meski perputaran saldo pada pemda masih denderung lambat. Hal ini mengindikasikan pemda cenderung menahan diri untuk belanja, hal ini tidak terlepas dari kebijakan efisiensi serta pergantian kepala daerah.
2. Pada sektor Riil, belanja pemerintah (G) masih mendominasi sebesar Rp7.908,75 miliar dari total realisasi belanja dari APBN dan APBD sebesar Rp8.163,26 miliar dengan porsi 96,88%, sedangkan private consumption (C) dan government investment (I) relatif sangat kecil (2,78% dan 0,34%). Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah selalu menjadi mesin utama penggerak aktivitas ekonomi.
3. Selanjutnya pada sektor Eksternal tercatat aliran bersih sebesar Rp1.121,83 miliar ke neraca pembayaran, yang berasal dari pendapatan bea keluar sebesar Rp1.091,80 miliar, sedangkan pendapatan bea masuk sebesar Rp30,03 miliar. Nilai ekspor mencapai USD1.850,00 juta yang didominasi oleh industri pengolahan (90,81%) dan nilai impor sebesar USD127,54 miliar yang didominasi oleh bahan baku/penolong (85,70%). Kontribusi ekspor Riau terhadap nasional sebesar 7,96% (turun 0,43 poin) dan kontribusi impor Riau terhadap nasional sebesar 0,67% (turun 0,10 poin).

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Sampai dengan Maret 2025 APBN Regional Riau mencatatkan Surplus sebesar Rp944,35 Sedangkan APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp812,28 miliar.
2. Pendapatan secara total meningkat melanjutkan tren kenaikan pada akhir tahun, ditopang oleh realisasi Bea Keluar yang naik tajam. Namun demikian Penerimaan Pajak terkontraksi. Belanja Negara menunjukan penurunan secara tahunan disebabkan anggaran belanja pemerintah terkait Pemilu sudah berakhir. Sementara APBN dan APBD menyumbang PDRB sebesar 163,26 miliar.
3. Pemda melakukan perbaikan tata kelola perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan APBD untuk memastikan belanja daerah dapat dilaksanakan secara efisien khususnya bagi belanja prioritas. Belanja disesuai dengan target pendapatan daerah yang realistis, tidak sekedar berdasarkan historis semata.
4. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalisasi kinerja BUMD agar dapat berkontribusi lebih untuk peningkatan PAD. Saat ini, BUMD masih belum optimal dari sisi proses bisnis untuk bisa menghasilkan laba yang dapat menjadi PAD. Bahkan ada BUMD yang menjadi beban APBD karena pendapatannya tidak dapat menutup biaya operasionalnya.
5. Pemda dapat mengoptimalkan pemanfaatan idle assets agar dapat menambah PAD lainnya. Pemda dapat memulainya dengan menginventarisasi Barang Milik Daerah yang menganggur/tidak optimal penggunaannya untuk dapat disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Selain menerima pendapatan dari sewa atau bagi hasil yang akan menambah PAD, Pemda juga mengurangi biaya pemeliharaan dan penjagaan aset, dan mengalokasikan ke belanja yang lebih prioritas.
6. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu bersinergi aktif dengan KPPN dalam hal validasi rekening dan proses penyaluran TPG, termasuk ketika terjadi retur SP2D. Penyaluran TPG ini juga perlu melibatkan peran aktif para guru untuk meminimalisasi potensi fraud dan ketidakvalidan data.