Pekanbaru, 20 Oktober 2025

Perkembangan Perekonomian sampai Akhir Bulan September 2025

1. Ketegangan Perang Tarif antara Amerika Serikat dan China ditandai dengan Presiden Donald Trump yang mengumumkan extra tarif 100% atas ekspor China. Selain itu, pada 30 September 2025, harga emas Antam melonjak ke rekor tertinggi baru mencapai Rp 2.234.000 per gram dan diperkirakan masih akan mencatatkan rekor tertinggi lagi ke depannya.
2. Selanjutnya, 1 tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran Rakabuming Raka mencatatkan sejumlah capaian positif dalam satu tahun kepemimpinan, terutama di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,12%, inflasi juga terjaga rendah di 2,65% (yoy) dengan defisit APBN hanya sebesar 1,56% dari PDB. Dari sisi perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8% sepanjang Januari hingga September 2025. Injeksi Rp200 triliun ke bank umum dana pemerintah dari Bank Indonesia, yang mulai berdampak ke masyarakat ditandai dengan adanya peningkatan konsumsi listrik di berbagai daerah, terutama di kawasan industri, menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi nasional mulai kembali menggeliat, tren kenaikan konsumsi listrik ini menunjukkan dampak positif dari kebijakan pemerintah terhadap sektor riil.
3. Ekonomi Riau sampai dengan September 2025 atau triwulan III tahun 2025 tumbuh mencapai 4,59% (yoy). Neraca perdagangan di Riau untuk bulan September 2025 masih surplus sebesar US$ 1,9 M dengan ekspor sebesar US$ 2,03 M (terkontraksi 1,56% dari bulan sebelumnya) dan impor sebesar US$ 123,4 juta (terkontraksi 25,18% dibanding bulan sebelumnya).
4. Pada bulan September 2025, Inflasi Provinsi Riau secara y-on-y pada September 2025 sebesar 5,08 persen dan 1,11 persen (m-to-m). Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2025 sebesar 111,17. Nilai Tukar Petani tumbuh 1,28 persen menjadi 191,38 disebabkan kenaikan harga kelapa sawit, cabai merah, dan ayam ras pedaging di pasar domestik. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan terkontraksi 0,02 persen menjadi 105,18. Angka kemiskinan di Riau berdasarkan data terkahir Maret 2025 adalah 6,16%, turun dari 6,36% pada September 2024. Penurunan ini menandai perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat, dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan juga menurun pada periode yang sama.

Perkembangan APBN Terkini

1. Pendapatan negara mencapai Rp1800,54 miliar atau tumbuh 30,55 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-o-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Cukai yang tumbuh 498,44 persen (y-o-y). Pendapatan pajak secara bruto tumbuh 2,95 persen, secara neto terkontraksi 10,82 persen (y-o-y) karena besarnya restitusi. Penurunan terjadi pada PPh sebesar 18,94 persen dan PPN sebesar 13,10 persen. Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan dengan capaian target tahunan telah mencapai 498,44 persen atau Rp6.509,86 miliar disebabkan kenaikan Bea Keluar sebesar 570,31 persen (y-o-y) karena kenaikan kolom tarif menjadi 7 dan tonase ekspor meningkat dibanding tahun sebelumnya. PNBP terealisasi Rp1.048,58 miliar atau terkontraksi 1,33 persen (y-o-y) dibandingkan dengan tahun 2024, yang disebabkan turunnya PNBP lainya sebesar 2,77 persen.
2. Belanja negara mencapai Rp085,31 miliar atau terkontraksi 3,28 persen dibanding 2024 (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 20,09 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu dan adanya efisiensi anggaran di awal tahun. Hanya Pos Belanja Pegawai  yang tercatat mengalami pertumbuhan 8,49 persen (y-o-y). Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 2,93 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp17.940,96 miliar. Hal ini didorong pertumbuhan penyaluran DAU yang memiliki pagu terbesar sebesar 1,93 persen (y-o-y) diiringi dengan DBH yang mencatatkan pertumbuhan 11,59 persen (y-o-y).
3. Pada bulan September 2025 neraca APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp284,77 miliar artinya pemerintah pusat menyalurkan lebih banyak dana ke Riau dibandingkan penerimaan yang dikumpulkan dari Riau.
4. Penyaluran KUR sampai dengan Sept 2025 terealisasi Rp7,23 triliun kepada 85.857 debitur, penyaluran terkontraksi sebesar 6,52% dan debitur terkontraksi 7,63% secara yoy. Rata-rata penyaluran s.d Sept 2025 sebesar Rp84,20 juta/debitur. Kinerja penyaluran KUR s.d Sept mencapai 72,46% dari plafon KUR Tahun 2025 untuk Provinsi Riau dengan realisasi debitur 78,28% dari target.​ Penyaluran KUR tertinggi dan debitur terbanyak di Kab. Kampar. Jika dilihat dari penyalurnya 65,08% didominan oleh BRI sebesar Rp4,70 triliun kepada 69.437 debitur.
5. Realisasi penyaluran UMi s.d. Sept 2025 sebesar Rp207,44 miliar kepada 33.302 debitur. Nilai penyaluran terkontraksi sebesar 2,77% dan debitur juga terkontraksi 10,19% secara yoy. Rata-rata penyaluran sampai Sept 2025 mencapai Rp6,23 juta/debitur. Kinerja penyaluran UMi s.d Sept 2025 sebesar 85,30% dari target penyaluran UMi dan realisasi debitur mencapai 72,39%.​ Penyaluran UMi paling banyak terdapat di Kab. Rokan Hilir sebesar Rp32,89 miliar sedangkan debitur terbanyak di Kab. Kampar sebanyak 5.233 debitur, penyaluran yang terendah di Kab. Pelalawan sebesar Rp 5,88 miliar kepada 956 debitur. Penyaluran UMi didominasi oleh PNM adalah 88,26%.

Perkembangan APBD Regional Riau Terkini

1. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp422,57 miliar sebesar 58,48% dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 3,56% (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pada pendapatan transfer sebesar 5,25% (y-o-y) dan transfer antar daerah sebesar 17,95% (y-o-y). Sedangkan PAD serta LLPDyS tumbuh sebesar 67,95% (y-o-y).
2. Belanja APBD terealisasi sebesar 52,48% yaitu Rp609,45 miliar didominasi oleh belanja operasi (78,73%). Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 14,27% (y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar, belanja modal, dan belanja transfer sebesar 12,94% karena kebijakan efisiensi belanja dan implementasi opsen pajak.
3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.813,11 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan September 2025, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp 144,23 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Kondisi surplus ini lebih disebabkan realisasi belanja yang lambat, bukan karena penerimaan yang meningkat. Hingga akhir September 2025 serapan APBD di sebagian besar kabupaten kota di Riau masih rendah dengan 10 dari 12 daerah mencatat realisasi di bawah 50 persen, Rendahnya serapan anggaran tidak hanya menunda pembangunan tetapi juga memperlambat perputaran ekonomi daerah dan berpotensi menambah SILPA yang tinggi di akhir tahun.

Isu Tematik

1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Riau meningkat dari 64,12 (kategori agak tahan) di tahun 2020 menjadi 70,42 (kategori tahan pangan) di akhir tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya produksi lokal beberapa komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan telur. Selain itu, Peningkatan produksi ini tidak terlepas dari dukungan anggaran untuk program-program pertanian, subsidi benih dan pupuk, serta penguatan infrastruktur irigasi. Daerah dengan IKP tertinggi adalah Kota Pekanbaru (92,20), sedangkan terendah Kabupaten Indragiri Hulu (59,35).
2. Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan IKP adalah dengan memfokuskan Alokasi Belanja Prioritas dengan mengarahkan belanja pemerintah (baik APBN maupun APBD) untuk program-program pertanian, peternakan, perikanan, dan energi baru terbarukan, selain itu juga dapat menggunakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara strategis untuk mendukung program ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, khususnya di wilayah rentan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian insentif yaitu Mendorong sektor swasta dan petani/nelayan melalui insentif fiskal seperti subsidi dan kemudahan akses pembiayaan.

Kesimpulan:

1. Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan seiring aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga, kinerja APBN Riau hingga 30 April 2024 masih mencatatkan defisit sebesar Rp284,77 miliar artinya pemerintah pusat menyalurkan lebih banyak dana ke Riau dibandingkan penerimaan yang dikumpulkan dari Riau, dengan pendapatan negara mencapai Rp17.800,54 dan belanja negara mencapai Rp23.085,31 miliar.
2. Rendahnya serapan APBD di sebagian besar kabupaten kota di Riau masih rendah dengan 10 dari 12 daerah mencatat realisasi di bawah 50 persen, yakni total sebesar 52,48% yaitu Rp609,45 miliar, tidak hanya menunda pembangunan tetapi juga memperlambat perputaran ekonomi daerah dan berpotensi menambah SILPA yang tinggi di akhir tahun miliar. Kemenkeu Satu Riau melalui Kanwil DJPb menyampaikan informasi kepada Pemda mengenai data serapan APBD yang rendah dan memberikan asistensi pengelolaan keuangan daerah sesuai kewenangannya. Penyampaian informasi tersebut agar dilakukan dalam berbagai forum pertemuan/rapat agar pemda memiliki awareness terhadap permasalah anggaran yang ada.
3. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Riau meningkat dari 64,12 (kategori agak tahan) di tahun 2020 menjadi 70,42 (kategori tahan pangan) di akhir tahun 2024. Namun masih ada ruang untuk peningkatan IKP yaitu dengan memfokuskan Alokasi Belanja Prioritas dengan mengarahkan belanja pemerintah (baik APBN maupun APBD) untuk program-program pertanian, peternakan, perikanan; menggunakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara strategis untuk mendukung program ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, khususnya di wilayah rentan dan Mendorong sektor swasta dan petani/nelayan melalui insentif fiskal seperti subsidi dan kemudahan akses pembiayaan.