Pekanbaru, 20 November 2025

Perkembangan Perekonomian sampai Akhir Bulan November 2025

1. Konflik Thailand dan Kamboja akibat sengketa perbatasan, berpotensi mengganggu stabilitas kawasan AsiaTenggara. Bencana akibat perubahan iklim merupakan ancaman nyata, siklon tropis semakin sering terjadi dan semakin dekat ke kh Siklon Ditwah yang menghantam Banglades, Siklon Koto yang melanda Filipina dan Vietnam, sementara siklon Senyar membawa hujan deras di Indonesia (Sumatera), Malaysia,Thailand.
2. Selanjutnya, pada November 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,04 persen, inflasi juga terjaga rendah di 2,72 persen (yoy) dengan defisit sebesar Rp560 triliun atau setara 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, Oktober 2025, yang tercatat sebesar Rp470,97 triliun atau 2,02 persen dari PDB. Dari sisi perdagangan, Berdasarkan data dari BPS, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 66 bulan berturut-turut, sebesar US$35,88 miliar, atau naik US$10,98 miliar dibanding dengan periode yang sama tahun lalu.
3. Ekonomi Riau sampai dengan November 2025 atau triwulan III tahun 2025 tumbuh mencapai 4,98% (yoy). Neraca perdagangan di Riau untuk bulan November 2025 masih surplus sebesar US$ 1,6 miliar dengan ekspor sebesar US$ 1,77 miliar (tumbuh 11,62 persen dari bulan sebelumnya) dan impor sebesar US$ 158,70 juta (tumbuh 18,31 persen dibanding bulan sebelumnya).
4. Masyarakat Riau memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari pada nasional, hal ini tercermin dari angka indikator kesejahteraan relatif lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau mencapai 76,31. Namun demikian, inflasi perlu diwaspadai karena kenaikan yang cukup tinggi pada Juli dan berlanjut hingga bulan September, walaupun terjadi deflasi di Oktober sebesar 0,06 persen (m-to-m) dan November sebesar 0,22 persen (m-to-m), inflasi tahunan di November telah melebihi target yaitu 4,27 persen (y-o-y). Perlu diwaspadai juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat menjadi 4,16 persen di bulan Agustus dari sebelumnya 4,12 persen di bulan Februari. Kenaikan inflasi dan kenaikan TPT dapat mengancam naiknya tingkat kemiskinan yang di bulan Maret sudah turun di angka 6,16 persen.

Perkembangan APBN Terkini

1. Pendapatan negara mencapai Rp23.295,68 miliar (114,20 persen dari target) naik 24,35 persen (y-o-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Cukai yang tumbuh 349,31 persen (y-o-y). Pendapatan pajak sebesar Rp 13.568,83 miliar terkontraksi 8,49 persen (y-o-y) karena penurunan terjadi pada PPh sebesar 17,77 persen dan PPN sebesar 9,42 persen yang disebabkan besarnya restitusi. Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan dengan capaian 217,13 persen (y-o-y) atau Rp499,30 miliar disebabkan kenaikan Bea Keluar sebesar 231,48 persen (y-o-y) karena kenaikan kolom tarif menjadi 7 dan tonase ekspor CPO meningkat dibanding tahun sebelumnya. PNBP terealisasi Rp1.227,54 miliar atau tumbuh 0,14 persen (y-o-y) dibandingkan dengan tahun 2024, yang disebabkan turunnya PNBP lainya sebesar 2,35 persen, sementara PNBP dari BLU meningkat 4,66 persen.
2. Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 18,32 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu dan adanya efisiensi anggaran di awal tahun. Hanya Pos Belanja Pegawai yang tercatat mengalami pertumbuhan 10,46 persen (y-o-y).​ Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 2,81 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp22.540,19 Pertumbuhan ini hanya disokong oleh pertumbuhan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 10,68 persen (y-o-y).​
3. Pada bulan November 2025 neraca APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp5.853,23 miliar artinya pemerintah pusat menyalurkan lebih banyak dana ke Riau dibandingkan penerimaan yang dikumpulkan dari Riau. Defisit ini masih lebih rendah dari target yang mencapai Rp375,48 miliar.
4. Penyaluran KUR sampai dengan November 2025 terealisasi Rp8,83 triliun kepada 235 debitur, penyaluran terkontraksi sebesar 5,34 persen dan debitur terkontraksi 8,56 persen secara y-o-y. Rata-rata penyaluran s.d November 2025 sebesar Rp84,79 juta/debitur. Kinerja penyaluran KUR s.d November 2025 mencapai 88,59 persen dari plafon KUR Tahun 2025 untuk Provinsi Riau dengan realisasi debitur 95,04 persen dari target.
5. Realisasi penyaluran UMi s.d. November 2025 sebesar Rp387,11 miliar kepada 477 debitur. Nilai penyaluran tumbuh sebesar 40,28 persen dan debitur juga tumbuh 23,28 persen secara y-o-y. Rata-rata penyaluran sampai November 2025 mencapai Rp6,73 juta/debitur. Kinerja penyaluran UMi s.d November 2025 sebesar 159,18 persen dari target penyaluran UMi sedangkan realisasi debitur mencapai 124,95 persen​.​

  Perkembangan APBD Regional Riau Terkini

1. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 295,68 miliar sebesar 69,37 persen dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 10,31 persen (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pada PAD sebesar 4,61 persen (y-o-y), penurunan pendapatan transfer sebesar 11,58 persen (y-o-y), dan penurunan transfer antar daerah sebesar 23,41 persen (y-o-y). Sedangkan LLPDyS tumbuh sebesar 47,65 persen (y-o-y). ​
2. Belanja APBD terealisasi sebesar 62,24 persen yaitu Rp2329,01 miliar didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp19.044,79 miliar. Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 19,88 persen(y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti penurunan belanja operasi sebesar 14,59 persen (y-o-y), belanja modal 47,01 persen (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 20,99 persen (y-o-y) karena kebijakan efisiensi belanja dan implementasi opsen pajak.​
3. Meskipun demikian, APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp255,86 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan November 2025, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp138,68 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Kondisi surplus ini lebih disebabkan realisasi belanja yang rendah, bukan karena penerimaan yang meningkat.

Isu Tematik

1. Bencana alam yang dialami oleh beberapa provinsi di Pulau Sumatera juga berdampak pada kondisi ekonomi di provinsi lainnya. Hal ini dikarenakan setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki komoditas unggulan yang dibutuhkan oleh provinsi-provinsi lainnya. Terkait potensi dampak ekonomi bagi masyarakat Riau diantaranya akan terjadi kekurangan supply hasil pertanian dan perkebunan yang selama ini tersedia dari wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Komoditas yang mulai naik di pasaran Riau antara lain beras, cabai merah, sayuran, buah-buahan, dan ikan. Sebagian besar stok komoditas tersebut dipasok dari pertanian dan perkebunan di Sumatera Barat yang kini mengalami kelumpuhan akses transportasi pada sebagian wilayahnya. Sedangkan pasokan dari Sumatera Utara terdampak akibat banjir besar yang merusak lahan pertanian perkebunan.
2. Rekomendasi terkait hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Riau mendorong Pemprov Riau dhi. Satker Dekon/ TP melakukakan percepatan belanja tertagging inflasi sehingga dapat membantu dalam pengendalian inflasi daerah. Kanwil DJPb Provinsi Riau turut mempromosikan potensi perekonomian Riau kepada stakeholder di berbagai diskusi ekonomi berdasarkan hasil Joint Reseacrh “Strategi Penguatan Agribisnis Ekspor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau” dan Laporan Analisis Peluang Investasi Daerah yang telah disusun.

 Isu Strategis Lokal

1. Kelangkaan BBM pada SPBU terutama solar di Jalan Lintas Sumatera di Riau sudah mulai terjadi sejak Bulan November dan berlanjut hingga akhir tahun, kejadian ini berulang setiap tahun. Hal ini menyebabkan kemacetan karena antrian truk meluber hingga ke jalan dan menyebabkan arus logistik barang kebutuhan masyarakat terganggu. Disparitas harga yang tinggi antara Solar dan Dexlite/Pertamina Dex menyebabkan kendaraan pribadi juga ikut mengkonsumsi solar. Di sisi lain, solar memiliki angka cetane yang rendah sehingga penggunaannya lebih menimbulkan polusi dibandingkan BBM non subsisdi. Rekomendasi terkait hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Riau mendorong Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan bersama Kementerian ESDM menyusun kajian mengenai dampak apabila subsidi solar dialihkan ke Dexlite dan penghapusan BBM solar yang sangat polusi dengan mengacu pada pengalaman penghapusan Premium RON 88.