Pendapatan APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp64,63 miliar atau 4,61 persen dari target sebesar Rp1.403,39 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional, yaitu bea keluar yang mencapai Rp19,66 miliar. Namun demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 71,01% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh f luktuasi harga referensi CPO dan turunannya yang semula USD 1.059,54/MT (Jan 2025) menjadi USD 915,64/MT (Jan 2026). Sementara itu, PNBP di Sulawesi Barat mencapai Rp12,80 miliar atau 13,15 persen dari target sebesar Rp97,35 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp5,26 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp998,67 juta yang Sebagian besar bersumber dari satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulbar.
Belanja APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp897,58 miliar atau 10,36 persen dari pagu sebesar Rp8.661,07 miliar, tumbuh 11,23 persen (yoy). Kinerja ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp121,96 miliar atau 3,54 persen dari pagu sebesar Rp3.443,23 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp775,62 miliar atau 14,86 persen dari pagu sebesar Rp6.429,62 miliar.
BPP meningkat 17,64 persen (yoy), yang didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp96,95 miliar. Sementara itu, TKD meningkat 10,29 persen (yoy), yang didorong oleh penyaluran DAU Block Grant periode Februari 2026 kepada seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Barat, serta penyaluran DAK Non Fisik, khususnya Tunjangan Guru ASN Daerah periode Januari 2026. Sementara itu, DAK Fisik, Insentif Fiskal, dan Dana Desa belum mencatatkan realisasi hingga akhir Januari 2026.
Secara keseluruhan, meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat faktor eksternal berupa fluktuasi harga komoditas global, belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat tetap tumbuh positif. Hal ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen penjaga stabilitas dan mendukung aktivitas ekonomi daerah di awal tahun 2026. Namun demikian, Sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar manfaat APBN dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.
