Pendapatan APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp64,63 miliar atau 4,61 persen dari target sebesar Rp1.403,39 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional, yaitu bea keluar yang mencapai Rp19,66 miliar. Namun demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 71,01% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh f luktuasi harga referensi CPO dan turunannya yang semula USD 1.059,54/MT (Jan 2025) menjadi USD 915,64/MT (Jan 2026). Sementara itu, PNBP di Sulawesi Barat mencapai Rp12,80 miliar atau 13,15 persen dari target sebesar Rp97,35 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp5,26 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp998,67 juta yang Sebagian besar bersumber dari satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulbar.

Belanja APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp897,58 miliar atau 10,36 persen dari pagu sebesar Rp8.661,07 miliar, tumbuh 11,23 persen (yoy). Kinerja ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp121,96 miliar atau 3,54 persen dari pagu sebesar Rp3.443,23 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp775,62 miliar atau 14,86 persen dari pagu sebesar Rp6.429,62 miliar.

BPP meningkat 17,64 persen (yoy), yang didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp96,95 miliar. Sementara itu, TKD meningkat 10,29 persen (yoy), yang didorong oleh penyaluran DAU Block Grant periode Februari 2026 kepada seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Barat, serta penyaluran DAK Non Fisik, khususnya Tunjangan Guru ASN Daerah periode Januari 2026. Sementara itu, DAK Fisik, Insentif Fiskal, dan Dana Desa belum mencatatkan realisasi hingga akhir Januari 2026.

Secara keseluruhan, meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat faktor eksternal berupa fluktuasi harga komoditas global, belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat tetap tumbuh positif. Hal ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen penjaga stabilitas dan mendukung aktivitas ekonomi daerah di awal tahun 2026. Namun demikian, Sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar manfaat APBN dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Halo Sobat Malaqbi🙌
Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit terendah di tahun 2025.

Menkeu Purbaya pada Konferensi Pers #APBNKiTa pagi ini menyampaikan perkembangan situasi ekonomi global yang dibayangi oleh tantangan di beberapa negara maju, namun tetap menunjukkan resiliensi dengan dimotori oleh kinerja negara berkembang.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 berhasil tumbuh 5,11% yoy dengan pertumbuhan di kuartal terakhir mencapai 5,39% yoy. Momentum ini terus terjaga hingga di awal tahun 2026. Postur APBN sampai dengan 31 Januari 2026:

Penerimaan Negara Rp172,7 triliun (5,5% target)
Belanja negara Rp227,3 triliun (5,9% pagu)
Defisit APBN 54,6 triliun (0,21% PDB)

Menkeu menegaskan kondisi #APBNKiTa masih tetap solid, sehat, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Program-program prioritas pemerintah berjalan efektif dan terukur, dengan menjaga ruang fiskal tetap aman.

Ke depan, reformasi APBN akan terus diperkuat untuk memastikan APBN tetap tangguh dan kredibel sebagai instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan pembangunan Indonesia.

Pendapatan APBN di Sulawesi Barat Tahun 2025 mencapai Rp1.453,19 miliar atau 123,98 persen dari target sebesar Rp1.172,13 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional yang tumbuh positif, khususnya bea keluar yang mencapai Rp465,24 miliar. Capaian bea keluar ini tumbuh 266,39 persen (yoy), yang didorong oleh meningkatnya kegiatan ekspor CPO dan produk turunannya melalui KPPBC Pantoloan dan KPPBC Parepare, seiring kenaikan harga referensi CPO dan produk turunannya pada tahun 2025. Begitupun dengan kinerja PNBP di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif, dengan realisasi sebesar Rp202,89 miliar atau meningkat 18,26 persen (yoy), yang didominasi oleh pendapatan biaya Pendidikan dari Unsulbar, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju sebesar Rp55,69 miliar.

Belanja APBN di Sulawesi Barat Tahun 2025 mencapai Rp10.029,61 miliar atau 96,28 persen dari pagu sebesar Rp10.416,73 miliar. Belanja APBN tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp3.599,99 miliar atau 93,38 persen dari pagu sebesar Rp3.855,10 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp6.429,62 miliar atau 97,99 persen dari pagu sebesar Rp6.429,62 miliar. Realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp1.514,39 miliar. Adapun realisasi belanja barang mencapai Rp1.236,46 miliar, belanja modal sebesar Rp839,37 miliar, serta belanja sosial sebesar Rp9,78 miliar.

Kinerja realisasi penyaluran TKD terdiri dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp4.484,84 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp76,92 miliar, DAK Fisik sebesar Rp286,24 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp1.123,37 miliar dan Insentif Fiskal sebesar Rp13,48 miliar. Selain itu, realisasi Dana Desa sebesar Rp444,78 miliar. Secara keseluruhan, kinerja APBN tahun 2025 menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan tahun 2024. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2025 mencapai 123,98 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 107,10 persen. Demikian pula realisasi belanja negara pada tahun 2025 mencapai 96,28 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 96,00 persen. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas instrumen fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi serta penguatan fondasi pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Optimalisasi penerimaan negara dan percepatan realisasi belanja, khususnya melalui Transfer ke Daerah yang difokuskan pada pelaksanaan program prioritas pemerintah hingga tingkat desa, menjadi langkah penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar manfaat APBN dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendapatan APBN di Sulawesi Barat hingga 30 November 2025 mencapai Rp1.233,09 miliar atau 101,59 persen dari target sebesar Rp1.213,82 miliar. Capaian tersebut telah melebihi target pendapatan, hal tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional yang tumbuh positif, khususnya bea keluar yang mencapai Rp440,98 miliar. Capaian ini tumbuh 396,36% (yoy), didorong oleh meningkatnya kegiatan ekspor CPO dan produk turunannya melalui KPPBC Pantoloan dan KPPBC Parepare, seiring kenaikan harga referensi CPO dan produk turunannya pada tahun 2025. Sejalan dengan kinerja pajak perdagangan internasional, kinerja PNBP di Sulawesi Barat juga menunjukkan tren yang positif, dengan realisasi sebesar Rp193,40 miliar. Hal tersebut didominasi oleh pendapatan biaya Pendidikan dari Unsulbar, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju sebesar Rp55,53 miliar.

Belanja APBN di Sulawesi Barat hingga 30 November 2025 mencapai Rp8.764,34 miliar atau 85,93% dari pagu sebesar Rp10.199,05 miliar. Belanja APBN tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp2.729,31 miliar atau 72,99 persen dari pagu sebesar Rp3.739,47 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp6.035,03 miliar atau 93,43 persen dari pagu sebesar Rp6.459,58 miliar. Realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp1.356,99 miliar. Adapun realisasi belanja barang mencapai Rp824,60 miliar, belanja modal sebesar Rp537,94 miliar, serta belanja sosial sebesar Rp9,78 miliar.

Kinerja realisasi penyaluran TKD terdiri dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp4.245,82 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp66,52 miliar, DAK Fisik sebesar Rp214,89 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp1.054,96 miliar dan Insentif Fiskal sebesar Rp13,48 miliar. Selain itu, realisasi Dana Desa sebesar Rp439,37 miliar, yang terdiri dari Dana Desa Earmark sebesar Rp310,17 miliar dan Dana Desa Non Earmark sebesar Rp129,19 miliar. Dana Desa Earmark, diantaranya, digunakan untuk dukungan program ketahanan pangan, penurunan stunting, pembangunan berbasis padat karya tunai, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Secara keseluruhan, kinerja APBN hingga akhir November 2025 menunjukkan perannya sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi serta penguatan fondasi pembangunan di Sulawesi Barat. Optimalisasi penerimaan negara dan percepatan realisasi belanja, khususnya melalui Transfer ke Daerah yang difokuskan pada program strategis nasional di tingkat desa, menjadi langkah penting dalam mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas layanan publik. Sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar manfaat APBN dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Sulawesi Barat — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat (Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat) terus memperkuat langkah perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui kolaborasi lintas instansi. Salah satu agenda yang digelar baru-baru ini adalah Focus Group Discussion (FGD) pada 15 Oktober 2025, bersama seluruh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BPKPD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Sulawesi Barat, dengan menghadirkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju sebagai narasumber teknis.

Kegiatan ini menjadi forum bersama untuk membahas berbagai isu strategis dalam penyajian laporan keuangan daerah, khususnya terkait permasalahan piutang yang masih menjadi sorotan. FGD berlangsung aktif dan konstruktif, dengan fokus utama pada upaya meningkatkan kualitas data, penyisihan piutang, serta langkah-langkah penagihan dan penatausahaan yang sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintah.

FGD Bahas Tingginya Penyisihan Piutang di Sulbar

Berdasarkan hasil evaluasi Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, tingkat penyisihan piutang di sejumlah pemerintah daerah masih sangat tinggi. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024, rata-rata penyisihan piutang tercatat telah melebihi 50 persen dari total piutang yang disajikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar piutang memiliki tingkat ketertagihan yang rendah, sehingga berdampak pada kewajaran dan keandalan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

“Piutang yang menumpuk tanpa langkah penyelesaian akan terus membebani neraca daerah. Karena itu, penting bagi Pemda untuk melakukan penilaian berkala dan menentukan langkah tindak lanjut penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Yogi Kusmandhani, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan FGD tersebut.

KPKNL Mamuju dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya pemahaman atas dasar hukum dan prosedur penghapusan piutang, termasuk tata cara penetapan penyisihan, penagihan, serta dokumentasi yang dibutuhkan agar proses penghapusan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Sinergi dengan BPKP: Bahas Peran Perkada dalam Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan FGD tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat juga melaksanakan pertemuan koordinatif dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan ini dihadiri oleh tim Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat untuk mendiskusikan secara teknis mekanisme penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat kesepahaman bahwa penghapusan piutang pajak daerah dapat dilakukan melalui penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Instrumen ini menjadi dasar hukum bagi Pemda untuk menata kembali daftar piutang yang secara realistis tidak dapat ditagih, tanpa menghilangkan hak tagih secara substansi.

“Langkah penghapusan melalui Perkada bukan berarti pemerintah daerah melepaskan hak tagih, tetapi menyesuaikan pencatatan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya,” jelas Rizky, Koordinator Pengawas Akuntabilitas Pemerintah Daerah, BPKP Sulbar.

Arah ke Depan: Laporan Keuangan yang Andal dan Akuntabel

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa penyajian laporan keuangan yang andal merupakan fondasi transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan yang wajar dan bersih dari piutang bermasalah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat integritas fiskal daerah, serta menjadi pijakan penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Melalui kolaborasi yang erat antara Kanwil DJPb, KPKNL, BPKP, dan pemerintah daerah, diharapkan pengelolaan piutang di Sulawesi Barat dapat semakin tertib dan akurat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

---selesai---