Pendapatan APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp303,71 miliar atau 21,65 persen dari target sebesar Rp1.403,39 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp95,81 miliar dan Bea Keluar sebesar Rp90,91 miliar. Namun demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 64,56 persen (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga referensi CPO dan turunannya yang semula USD 955,44/MT (Feb 2025) menjadi USD 918,14/MT (Feb 2026). Sementara itu, PNBP di Sulawesi Barat mencapai Rp51,28 miliar atau 52,87 persen dari target sebesar Rp96,98 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp28,04 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp2,90 miliar yang Sebagian besar bersumber dari satker Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat.

Belanja APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp2.231,45 miliar atau 25,58 persen dari pagu sebesar Rp8.724,56 miliar, tumbuh 3,24 persen (yoy). Kinerja ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp673,17 miliar atau 19,20 persen dari pagu sebesar Rp3.506,72 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp1.558,27 miliar atau 29,86 persen dari pagu sebesar Rp5.217,84 miliar.

BPP meningkat 3,24 persen (yoy), yang didorong oleh kenaikan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, TKD terkontraksi 3,16 persen (yoy), disebabkan oleh perlambatan penyaluran Dana Desa Tahap I karena belum terdapat pengajuan pada Pemkab Mamasa yang diakibatkan perlambatan penyampaian Perdes APBDes 2026. Selain itu, perlambatan penyaluran DBH Pajak Bulan Maret pada Pemprov Sulbar, Pemkab Mamuju, Pemkab Pasangkayu, dan Pemkab Mamuju Tengah karena keterlambatan penyampaian BAR Pajak Semester II 2025. Sementara itu, DAK Fisik dan Insentif Fiskal belum mencatatkan realisasi hingga akhir Februari 2026.

Secara keseluruhan, meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat fluktuasi harga komoditas global, belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat tetap menunjukkan pertumbuhan positif yang diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah. Namun demikian, sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar manfaat APBN dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Halo Sobat Malaqbi
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, kali ini mempunyai wahana Edukasi baru yang di kreasi para Gen Z Kanwil Sulawesi Barat dibawah komando Kepala Bagian Umum, Bapak Bintang Prasetyo Jati. Wahana baru tersebut bernomenklatur ‘Kemenkeu Mengajar (Terusan_Perbendaharaan)’ , tentunya dengan Jurusan Pavoritenya “Fak. Hukum Keu Negara”. Kegiatan edukasi perdananya adalah Sharing Session Pengelolaan Keuangan Negara yang dilaksanakan pada Kamis, 23 April 2026, secara hybrid yang bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju dan melalui daring Microsoft Teams. Kegiatan ini merupakan Interaksi antara Pemerintah (Kementerian Keuangan), sebagai institusi yang mewakili Pemerintah dalam kepemilikan BUMN, dengan salah satu BUMN yang beroperasi di Sulawesi Barat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kegiatan sharing session ini mengambil topik “Pengelolaan Keuangan BUMN yang Baik: dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara”, dihadiri 56 peserta yang terdiri dari pejabat/ petugas BRI Provinsi Sulawesi Barat dan pegjabat/ pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN di Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pembukaannya Kakanwil menyampaikan bahwa Kegiatan didasarkan pada pemikiran akan tujuan dibentuknya BUMN, yang berdasar pada UU No. 19 Tahun 2003, BUMN ditujukan untuk menggerakkan perekonomian nasional, mencari keuntungan, dan menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Tentunya peran Menteri Keuangan mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan BUMN, dimana berdasar pada UU 17 Tahun 2003, Menteri Keuangan adalah perwakilan pemerintah yang berperan sebagai pemilik BUMN. Sehubungan dengan Langkah pencapaian visi Menteri Keuangan yang berfokus pada percepatan
pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan/ Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Barat selaku Regional
Chief Economist dan Financial Advisor, sebelumnya telah menyampaikan komitmen kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Daerah lainnya di Sulawesi Barat untuk turut aktif menciptakan
perekonomian yang produktif, inklusif, dan berkeadilan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan sharing session ini, merupakan implementasi arahan Menteri Keuangan agar institusi Kementerian Keuangan aktif mendorong BUMN sebagai salah satu instrumen strategis untuk melakukan langkah progresif dalam perbaikan tata kelola BUMN sehingga BUMN dapat ikut mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Adapun 2 materi pokok yang disampaikan oleh Kepala Bidang SKKI, Bapak Syahrul Alamsyah, adalah tentang Prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, implementasinya dalam bisnis BUMN dan Materi tentang Peran unit Kepatuhan Internal dalam Pencegahan Financial Fraud, kedua materi ini disampaikan dengan menarik oleh pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini, dan mengucapkan terimakasih dan berharap Kerjasama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Kanwil dapat terus dilakukan dimasa yang akan datang. Pimpinan BRI mengharap kegiatan berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan keuangan antara Government dan Corporate seperti ini dapat dilakukan pada wilayah lain dan pada BUMN lainnya.
Kegiatan ini juga menyadarkan Kembali bahwa peran BUMN terkhusus fungsi utama perbankan Indonesia adalah melakukan fungsi intermediasi keuangan sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, akan sangat kuat berkotribusi pada pertumbuhan perekonomian regional Sulawesi Barat jika dilakukan dengan tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance). Disisi lain, sekaligus menyadarkan, institusi Kementerian Keuangan dapat terus aktif mendorong BUMN sebagai salah satu instrumen strategis untuk melakukan langkah progresif dalam perbaikan tata kelola BUMN sehingga BUMN dapat ikut mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
Tunggu khabar kegiatan belajar berikutnya dari kami ya .. ‘Kemenkeu Mengajar (Terusan_Perbendaharaan)’ Cabang Sulawesi Barat.

Mamuju, 8 April 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Program Hibah Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Sawit pada Rabu, 8 April 2026 dengan narasumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Kementerian Keuangan dengan dihadiri peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat .

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi prioritas penggerak ekonomi di wilayah Sulawesi Barat, bentuk nyata interaksi  Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Keuangan) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bidang pengelolaan Keuangan dan Perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Barat mencapai 146,59 ribu hektare,  termasuk perkebunan rakyat seluas 108,6 ribu hektare. Namun, saat ini banyak kebun sawit rakyat yang telah melewati masa produktif puncaknya, sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas secara keseluruhan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudy, menyatakan bahwa pertemuan ini difasilitasi untuk menghubungkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Tujuannya adalah memperluas akses pendanaan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan industri sawit daerah yang ramah lingkungan sehingga memastikan APBN dapat menopang stabilitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di atas target 5,4% .

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di Gedung Keuangan Negara Mamuju dan melalui media daring ini juga menegaskan komitmen Kanwil DJPb Sulbar dalam menciptakan perekonomian yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, hal yang sejalan dengan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat “Mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Sulbar”.  Melalui sosialisasi ini, diharapkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)  dan pengembangan sarana prasarana dapat terimplementasi dengan baik demi kesejahteraan petani sawit, kemajuan ekonomi Sulawesi Barat dan keberlangsungan lingkungan hidup. Kanwil DJPb Sulbar dalam pembukaannya menyediakan diri untuk memfasilitasi komunikasi berikutnya Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat untuk bisa berinteraksi langsung dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini  Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), dalam upaya memperluas akses pendanaan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat, hal yang pada akhirnya akan mempunyai dampak signifikan pada peningkatan PAD, stabilitas fiskal nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Syakran rudy, juga mengingatkan, bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Sawit adalah Program Hibah kepada masyarakat pekebun dan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk tetap menjaga tata Kelola yang baik (Governance) saat Hibah tersebut dilaksanakan di wilayah masing-masing.

--- SELESAI ---

Dalam rangka menjaga keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Nomor KEP-44/WPB.26/2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Keberlanjutan ZI Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh Pejabat dan Pegawai diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas serta bersinergi dalam pemenuhan dokumentasi prasyarat keberlanjutan WBK menuju WBBM tahun 2026 secara akuntabel.

Adapun progress pemenuhan dokumen Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK Kanwil DItjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat hingga 31 Maret 2026 adalah sebesar 91,31%. Adapun detail progress sebagai berikut:

Terima Kasih atas dukungan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dalam meraih predikat WBK di tahun 2026. Selanjutnya, kami mohon doa dan dukungan untuk Menjaga Keberlanjutan Program Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM.

Pendapatan APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp151,68 miliar atau 10,81 persen dari target sebesar Rp1.403,39 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional, yaitu bea keluar yang mencapai Rp40,50 miliar. Namun demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 64,56% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga referensi CPO dan turunannya yang semula USD 955,44/MT (Feb 2025) menjadi USD 918,14/MT (Feb 2026). Sementara itu, PNBP di Sulawesi Barat mencapai Rp26,39 miliar atau 27,11 persen dari target sebesar Rp97,35 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp11,82 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp1,82 miliar yang Sebagian besar bersumber dari satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulbar.

Belanja APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp1.474,66 miliar atau 16,95 persen dari pagu sebesar Rp8.699,96 miliar, tumbuh 13,02 persen (yoy). Kinerja ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp311,88 miliar atau 8,96 persen dari pagu sebesar Rp3.482,12 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp1.162,78 miliar atau 9,16 persen dari pagu sebesar Rp5.217,84 miliar.

BPP meningkat 30,15 persen (yoy), yang didorong oleh kenaikan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, TKD meningkat 9,16 persen (yoy), terutama didorong oleh penyaluran DAU Block Grant (BG) periode Februari 2026 kepada Pemda se-Sulawesi Barat. Peningkatan juga didukung oleh penyaluran DAK Non Fisik, khususnya Tunjangan Guru ASN Daerah (ASND). Sementara itu, DAK Fisik, Insentif Fiskal, dan Dana Desa belum mencatatkan realisasi hingga akhir Februari 2026.

Secara keseluruhan, meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat faktor eksternal berupa fluktuasi harga komoditas global, belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi daerah pada awal tahun 2026. Namun demikian, sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar manfaat APBN dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

--- SELESAI ---

Halo, Sobat Malaqbi’ 🙌🏻

Dalam rangka penyampaian informasi perkembangan APBN di Sulawesi Barat kepada publik. Pada *Jumat, 27 Februari 2026* , Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan *Media Briefing Perkembangan Realisasi APBN Regional Sulawesi Barat s.d. 31 Januari 2026* yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb Sulbar.

Kegiatan ini dihadiri oleh unit vertikal Kementerian Keuangan di Sulawesi Barat, yaitu KPPN Mamuju, KPP Pratama Mamuju, dan KPKNL Mamuju. Hadir pula Local Expert Ekonomi dan Fiskal Kanwil DJPb Sulbar, perwakilan pemerintah daerah seperti BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Biro Ekbang Provinsi Sulawesi Barat, serta BPKAD Kabupaten Mamuju. Turut hadir rekan-rekan media dari RRI Mamuju, Tribun Sulbar, dan Radar Sulbar.

Melalui kegiatan ini, perkembangan APBN disampaikan sebagai bagian dari transparansi fiskal sekaligus gambaran kondisi ekonomi daerah di awal tahun 2026.

📊 Kinerja APBN Sulawesi Barat (s.d. 31 Januari 2026)
Di awal tahun, pendapatan dan hibah terealisasi sebesar Rp64,63 miliar (4,61% dari target) dan mengalami kontraksi 50,68% (yoy). Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp897,58 miliar (10,36% dari pagu) dengan pertumbuhan 11,23% (yoy).
Dengan perkembangan tersebut, APBN Regional Sulawesi Barat mencatatkan defisit Rp832,94 miliar, yang umumnya terjadi pada awal tahun karena belanja pemerintah mulai berjalan lebih cepat dibanding penerimaan.

💰 Pendapatan APBN Sulawesi Barat
Pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp51,84 miliar (3,97% dari target).
Kontributor terbesar berasal dari bea keluar sebesar Rp19,66 miliar atau 37,93% dari total penerimaan perpajakan.
Namun demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan 71,01% (yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan harga referensi CPO di pasar global, dari USD1.059,54/MT pada Januari 2025 menjadi USD915,64/MT pada Januari 2026.

🏛 Belanja APBN Sulawesi Barat
Belanja negara di Sulawesi Barat menunjukkan kinerja yang tetap tumbuh 11,23% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh:
• Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang meningkat 17,64% (yoy)
• Transfer ke Daerah (TKD) yang tumbuh 10,29% (yoy)
Realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai Rp96,95 miliar dan belanja barang Rp24,97 miliar.
Sementara itu, peningkatan TKD dipengaruhi oleh penyaluran DAU Block Grant periode Januari 2026 kepada seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Barat, serta penyaluran DAK Non Fisik, khususnya Tunjangan Guru ASN Daerah (ASND).

Pada akhirnya, meskipun penerimaan negara di awal tahun mengalami tekanan, belanja negara tetap hadir untuk menjaga aktivitas ekonomi daerah, mendukung pelayanan publik, dan memperkuat pembangunan di Sulawesi Barat. Optimalisasi penerimaan negara serta percepatan dan peningkatan kualitas belanja menjadi langkah penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah sepanjang tahun 2026.

#IndonesianTreasury
#djpbsulbar
#APBNHadir
#APBNKiTa

Pendapatan APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp64,63 miliar atau 4,61 persen dari target sebesar Rp1.403,39 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional, yaitu bea keluar yang mencapai Rp19,66 miliar. Namun demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 71,01% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh f luktuasi harga referensi CPO dan turunannya yang semula USD 1.059,54/MT (Jan 2025) menjadi USD 915,64/MT (Jan 2026). Sementara itu, PNBP di Sulawesi Barat mencapai Rp12,80 miliar atau 13,15 persen dari target sebesar Rp97,35 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp5,26 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp998,67 juta yang Sebagian besar bersumber dari satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulbar.

Belanja APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp897,58 miliar atau 10,36 persen dari pagu sebesar Rp8.661,07 miliar, tumbuh 11,23 persen (yoy). Kinerja ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp121,96 miliar atau 3,54 persen dari pagu sebesar Rp3.443,23 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp775,62 miliar atau 14,86 persen dari pagu sebesar Rp6.429,62 miliar.

BPP meningkat 17,64 persen (yoy), yang didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp96,95 miliar. Sementara itu, TKD meningkat 10,29 persen (yoy), yang didorong oleh penyaluran DAU Block Grant periode Februari 2026 kepada seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Barat, serta penyaluran DAK Non Fisik, khususnya Tunjangan Guru ASN Daerah periode Januari 2026. Sementara itu, DAK Fisik, Insentif Fiskal, dan Dana Desa belum mencatatkan realisasi hingga akhir Januari 2026.

Secara keseluruhan, meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat faktor eksternal berupa fluktuasi harga komoditas global, belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat tetap tumbuh positif. Hal ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen penjaga stabilitas dan mendukung aktivitas ekonomi daerah di awal tahun 2026. Namun demikian, Sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar manfaat APBN dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Halo Sobat Malaqbi🙌
Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit terendah di tahun 2025.

Menkeu Purbaya pada Konferensi Pers #APBNKiTa pagi ini menyampaikan perkembangan situasi ekonomi global yang dibayangi oleh tantangan di beberapa negara maju, namun tetap menunjukkan resiliensi dengan dimotori oleh kinerja negara berkembang.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 berhasil tumbuh 5,11% yoy dengan pertumbuhan di kuartal terakhir mencapai 5,39% yoy. Momentum ini terus terjaga hingga di awal tahun 2026. Postur APBN sampai dengan 31 Januari 2026:

Penerimaan Negara Rp172,7 triliun (5,5% target)
Belanja negara Rp227,3 triliun (5,9% pagu)
Defisit APBN 54,6 triliun (0,21% PDB)

Menkeu menegaskan kondisi #APBNKiTa masih tetap solid, sehat, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Program-program prioritas pemerintah berjalan efektif dan terukur, dengan menjaga ruang fiskal tetap aman.

Ke depan, reformasi APBN akan terus diperkuat untuk memastikan APBN tetap tangguh dan kredibel sebagai instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan pembangunan Indonesia.