Pendapatan APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp303,71 miliar atau 21,65 persen dari target sebesar Rp1.403,39 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp95,81 miliar dan Bea Keluar sebesar Rp90,91 miliar. Namun demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 64,56 persen (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga referensi CPO dan turunannya yang semula USD 955,44/MT (Feb 2025) menjadi USD 918,14/MT (Feb 2026). Sementara itu, PNBP di Sulawesi Barat mencapai Rp51,28 miliar atau 52,87 persen dari target sebesar Rp96,98 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp28,04 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp2,90 miliar yang Sebagian besar bersumber dari satker Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat.

Belanja APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp2.231,45 miliar atau 25,58 persen dari pagu sebesar Rp8.724,56 miliar, tumbuh 3,24 persen (yoy). Kinerja ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp673,17 miliar atau 19,20 persen dari pagu sebesar Rp3.506,72 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp1.558,27 miliar atau 29,86 persen dari pagu sebesar Rp5.217,84 miliar.

BPP meningkat 3,24 persen (yoy), yang didorong oleh kenaikan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, TKD terkontraksi 3,16 persen (yoy), disebabkan oleh perlambatan penyaluran Dana Desa Tahap I karena belum terdapat pengajuan pada Pemkab Mamasa yang diakibatkan perlambatan penyampaian Perdes APBDes 2026. Selain itu, perlambatan penyaluran DBH Pajak Bulan Maret pada Pemprov Sulbar, Pemkab Mamuju, Pemkab Pasangkayu, dan Pemkab Mamuju Tengah karena keterlambatan penyampaian BAR Pajak Semester II 2025. Sementara itu, DAK Fisik dan Insentif Fiskal belum mencatatkan realisasi hingga akhir Februari 2026.

Secara keseluruhan, meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat fluktuasi harga komoditas global, belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat tetap menunjukkan pertumbuhan positif yang diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah. Namun demikian, sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar manfaat APBN dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.