Pendapatan APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp151,68 miliar atau 10,81 persen dari target sebesar Rp1.403,39 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional, yaitu bea keluar yang mencapai Rp40,50 miliar. Namun demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 64,56% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga referensi CPO dan turunannya yang semula USD 955,44/MT (Feb 2025) menjadi USD 918,14/MT (Feb 2026). Sementara itu, PNBP di Sulawesi Barat mencapai Rp26,39 miliar atau 27,11 persen dari target sebesar Rp97,35 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp11,82 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp1,82 miliar yang Sebagian besar bersumber dari satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulbar.
Belanja APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp1.474,66 miliar atau 16,95 persen dari pagu sebesar Rp8.699,96 miliar, tumbuh 13,02 persen (yoy). Kinerja ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp311,88 miliar atau 8,96 persen dari pagu sebesar Rp3.482,12 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp1.162,78 miliar atau 9,16 persen dari pagu sebesar Rp5.217,84 miliar.
BPP meningkat 30,15 persen (yoy), yang didorong oleh kenaikan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, TKD meningkat 9,16 persen (yoy), terutama didorong oleh penyaluran DAU Block Grant (BG) periode Februari 2026 kepada Pemda se-Sulawesi Barat. Peningkatan juga didukung oleh penyaluran DAK Non Fisik, khususnya Tunjangan Guru ASN Daerah (ASND). Sementara itu, DAK Fisik, Insentif Fiskal, dan Dana Desa belum mencatatkan realisasi hingga akhir Februari 2026.
Secara keseluruhan, meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat faktor eksternal berupa fluktuasi harga komoditas global, belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi daerah pada awal tahun 2026. Namun demikian, sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar manfaat APBN dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.
--- SELESAI ---
