Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi supervisi pelaksanaan anggaran, khususnya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Barat. Bendungan Budong-Budong merupakan bendungan pertama di Sulawesi Barat dan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan air, mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko banjir, serta membuka potensi pengembangan ekonomi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Kanwil DJPb Sulbar bersama SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi V, KPPN Mamuju, KPP Pratama Mamuju, serta kontraktor pelaksana melakukan diskusi mengenai perkembangan pekerjaan, realisasi anggaran, kendala teknis dan pendanaan, serta langkah percepatan pembangunan. Hingga 20 Juli 2026, progres fisik Bendungan Budong-Budong mencapai 58,59%, sedangkan progres keuangan mencapai 58,39%. Pada 2026, proyek memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp20 miliar dan telah terealisasi sekitar Rp15 miliar.
Pembangunan bendungan menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan dan efisiensi anggaran yang menyebabkan target penyelesaian proyek mengalami beberapa kali penyesuaian. Pekerjaan yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 2024 kemudian diperpanjang hingga 2026 dan saat ini tengah diproses perpanjangan sampai Desember 2028. Selain aspek pendanaan, terdapat pula risiko teknis, khususnya ketergantungan terhadap temporary cofferdam serta pekerjaan timbunan tanah liat (clay) pada bendungan utama yang harus dijaga agar tidak mengalami jeda.
Di sisi manfaat, Bendungan Budong-Budong memiliki potensi yang besar bagi masyarakat Sulawesi Barat. Bendungan ini direncanakan memiliki potensi irigasi seluas 3.047 hektare, penyediaan air baku sebesar 0,41 m³/detik, reduksi banjir hingga 330,87 m³/detik, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 0,60 MW, serta potensi pariwisata. Keberadaan jaringan irigasi juga diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam lahan pertanian, termasuk sekitar 108 hektare sawah yang saat ini masih mengandalkan curah hujan.
Dari perspektif pengelolaan keuangan negara, Kepala Kanwil DJPb Sulbar menekankan bahwa keberlanjutan proyek perlu dilihat tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari kemanfaatan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan tata kelola proyek dan koordinasi lintas pihak menjadi penting untuk memastikan pembangunan berjalan optimal, sekaligus meminimalkan risiko yang dapat menghambat penyelesaian proyek. Kanwil DJPb Sulbar juga menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra diskusi dalam mengidentifikasi maupun mengeskalasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan penganggaran dan pembiayaan.
Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan untuk melihat kondisi aktual pembangunan. Kegiatan tersebut memperkuat komunikasi dan sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kontraktor pelaksana. Melalui kunjungan ini, Kanwil DJPb Sulbar semakin memperkuat perannya sebagai financial advisor di daerah, dengan menjembatani aspek penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan pembiayaan sektor riil agar manfaat pembangunan dapat tercapai secara optimal.
