Pendapatan APBN di Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan 30 Juni 2026 terealisasi sebesar Rp793,25 miliar atau 56,52 persen dari target. Capaian tersebut tumbuh signifikan sebesar 33,39 persen (yoy), yang didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar Rp705,13 miliar atau 53,99 persen dari target. Penerimaan perpajakan didominasi oleh Bea Keluar sebesar Rp313,51 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp247,60 miliar.

Penerimaan Bea Keluar tumbuh sebesar 26,33 persen (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan harga referensi CPO dari USD856,38/MT pada Juni 2025 menjadi USD1.029,51/MT pada Juni 2026. Sementara itu, penerimaan PPN meningkat signifikan sebesar 167,42 persen (yoy), terutama didorong oleh meningkatnya setoran dari Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp88,12 miliar atau 90,52 persen dari target. PNBP tersebut bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp30,01 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp8,19 miliar, yang sebagian besar berasal dari satker Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat serta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

Belanja Negara di Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan 30 Juni 2026 terealisasi sebesar Rp4.547,64 miliar atau 51,71 persen dari pagu dan tumbuh sebesar 4,37 persen (yoy). Kinerja tersebut ditopang oleh peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), sementara Transfer ke Daerah (TKD) masih mengalami kontraksi. Belanja Pemerintah Pusat meningkat sebesar 38,27 persen (yoy), yang didorong oleh kenaikan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai meningkat sebesar 29,04 persen, didominasi oleh Kementerian Agama dan Polri. Selanjutnya, belanja barang/jasa meningkat sebesar 22,94 persen dengan kontribusi terbesar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Polri. Sementara itu, belanja modal tumbuh sangat signifikan sebesar 113,40 persen, yang didominasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mengalami kontraksi sebesar 9,52 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Fisik. Pada komponen DAU, baru Pemerintah Kabupaten Majene yang memperoleh penyaluran DAU Specific Grant (SG) untuk bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pendanaan Kelurahan. Adapun perlambatan penyaluran DAK Fisik disebabkan oleh keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, khususnya DAK Fisik Bidang Kesehatan.

Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Sulawesi Barat hingga 30 Juni 2026 tetap menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah tantangan ekonomi global. Pertumbuhan penerimaan negara yang signifikan, terutama dari Bea Keluar dan PPN, serta akselerasi Belanja Pemerintah Pusat diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.