Palu, 7 Februari 2023 - Kasus Covid-19 di Sulteng sepanjang tahun 2022 dapat terkendali dengan baik, tren kasus penularan Covid-19 tidak lagi separah tahun sebelumnya. Berbagai proyeksi gelombang besar penularan berhasil dilewati dengan penambahan kasus yang minim. Sampai dengan 31 Desember 2022, terdapat 62.9 ribu lebih orang terkonfirmasi Covid-19 dengan tingkat kesembuhan mencapai 97,01% atau sebesar 61 ribu orang berhasil sembuh, dan jumlah kasus meninggal sebanyak seribu orang lebih (2,78%). Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, dampak Covid-19 di Sulteng pada Tahun 2022 jauh lebih membaik. Pada 2022 hanya terdapat 14 ribu lebih penambahan kasus yang terjadi sedangkan total kasus penularan yang terjadi pada 2021 mencapai 43 ribu lebih kasus. Begitupun terhadap kasus kematian akibat Covid-19, tercatat total kasus kematian yang terjadi pada 2022 jauh membaik jika melihat total kasus kematian 2021. Oleh karena hal tersebut recovery rate dan fatality rate Sulteng pada 2022 membaik dibandingkan Tahun 2021. Dengan catatan data-data tersebut menunjukan bahwa pengendalian Covid-19 di Sulteng telah berjalan dengan baik, sehingga anacaman pandemi Covid-19 tidak terlalu berdampak terhadap perekonomian Sulteng pada tahun 2022.
Pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang resmi dicabut oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 di seluruh Indonesia, kasus aktif di Sulteng terlihat masih terkendali bahkan menurun pada bulan Januari 2023. Meski PPKM dinyatakan berakhir, kehati-hatian dan kewaspadaan akan penularan Covid-19 masih menjadi perhatian penting bagi semua. Penerapan protokol kesehatan secara mandiri, menggunakan masker apabila sakit/tidak fit, dan juga melakukan vaksin lengkap adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan agar pencabutan PPKM dapat berjalan baik.
Ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) Triwulan IV Tahun 2022 tumbuh impresif sebesar 18,96% (yoy). Menguatnya pemulihan ekonomi Sulteng juga ditunjukkan oleh pertumbuhan qtq (Q4 2022 dibandingkan Q3 2022) sebesar 4,66% (qtq). Dengan tingkat pertumbuhan ini, level PDRB Sulteng secara kumulatif pada Tahun 2022 berada di angka 15,17% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Sulteng tahun 2022 ini berada di atas target RPJMD Sulteng yang sebesar 5,88% (yoy) maupun target Nasional dalam RKP 2022 yang sebesar 8,82-9,10% (yoy). Kinerja ekonomi yang kuat tersebut ditopang oleh tingkat konsumsi domestik yang semakin membaik, pertumbuhan investasi, serta kinerja positif perdagangan internasional Sulteng yang konsisten mencatatkan surplus neraca perdagangan dalam 48 bulan terakhir. Perbaikan ekonomi regional juga tercermin pada kinerja berbagai lapangan usaha yang tumbuh positif khususnya Sektor Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Konstruksi. Meski beberapa waktu ke belakang ekonomi dihadapkan pada persoalan inflasi, kenaikan harga komoditas pangan dan energi, serta pelemahan rupiah, itu tidak menggerus potensi pertumbuhan ekonomi Sulteng. Sebab, keduanya diyakini masih di level yang cukup terkendali, namun demikian dampak perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 masih tetap diwaspadai. Pertumbuhan ekonomi Sulteng terutama didorong oleh tingkat konsumsi domestik yang semakin membaik, pertumbuhan investasi, serta kinerja positif perdagangan internasional Sulteng yang konsisten mencatatkan surplus neraca perdagangan dalam 48 bulan terakhir.
Surplus neraca perdagangan Sulteng pada 2022 mencatatkan sejarah tertingginya. Ekspor Sulteng pada bulan Desember 2022 tercatat sebesar USD1.829,3 juta, melanjutkan kinerja positif dengan tumbuh sebesar 46,7% (yoy) dan 18,9% (mtm). Secara kumulatif, nilai ekspor Sulteng Januari s.d Desember 2022 mencapai USD19.016,73 juta atau naik 57,7% dibanding periode yang sama pada tahun 2021. Berdasarkan komoditasnya pada periode Januari hingga Desember 2022, ekspor Besi dan Baja mendominasi 65,6%, diikuti nikel 19,6%, bahan bakar mineral 9,9%, dan lainnya masing-masing di bawah 1%. Di sisi lain, impor bulan Desember 2022 tercatat sebesar USD1.056,58 juta atau naik 47,1% dibandingkan periode bulan November 2022. Komoditas utama impor Indonesia selama tahun 2022 masih didominasi oleh impor bahan baku/penolong dan barang modal seperti mesin dan pesawat mekanik 22,7%, besi dan baja 19,9%, serta bahan bakar mineral 19,5% dari total impor Sulteng. Dengan perkembangan ekspor-impor tersebut, neraca perdagangan bulan Desember 2022 mencatatkan surplus sebesar USD772,71 juta melanjutkan tren surplus selama 48 bulan berturut-turut sejak bulan Januari 2019. Secara kumulatif, total surplus periode Januari hingga Desember 2022 mencapai USD8659,54 juta, naik tinggi jika dibandingkan periode Januari s.d Desember 2021 yang sebesar USD4902,86 juta. Ke depan perlu diwaspadai risiko penurunan permintaan ekspor dari negara mitra utama dagang seperti Tiongkok, Taiwan, Uni Eropa, Korsel dan Jepang. Di sisi lain secara paralel juga terus mengembangkan ekspor ke negara lain seperti India dan negara-negara ASEAN, serta meningkatkan pemanfaatan dan penyerapan bahan baku agar dapat diolah di dalam negeri.
Tingkat inflasi regional tahun 2022 bergerak moderat dan tetap terkendali di tengah tekanan akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi. Inflasi Januari 2023 tercatat sebesar 5,5% (yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya (Des 22: 5,96% (yoy). Hal ini didukung oleh kebijakan stabilisasi serta berfungsinya peran APBN sebagai shock absorber. Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan harga komoditas energi dan ketersediaan pasokan BBM, menjaga supply dan distribusi kebutuhan pangan, termasuk dari subsidi dan kompensasi energi dan pangan. Pengendalian inflasi merupakan salah satu isu utama yang menjadi perhatian Presiden dan telah disampaikan dalam acara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023 pada 17 Januari 2023 lalu. Upaya pengendalian inflasi terus ditempuh melalui berbagai kebijakan, antara lain stabilisasi harga pangan, penguatan pasokan dan cadangan domestik, antisipasi gejolak harga akibat risiko gangguan cuaca, serta persiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sinergi dan bauran kebijakan Kemenkeu bersama pemda terus dilakukan bersama Bank Indonesia untuk menjaga agar sasaran inflasi kembali pada sasaran yang ditetapkan Pemerintah.
Pembangunan manusia pada Tahun 2022 semakin membaik sebagai dampak positif pertumbuhan ekonomi Sulteng. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng pada tahun 2022 tercatat sebesar 70,28, angka tersebut menunjukan Sulteng telah berhasil naik kelas dari daerah dengan kategori sedang menjadi daerah dengan kategori IPM tinggi. Kenaikan IPM Sulteng didorong oleh kenaikan pada tiga dimensi pembentuk IPM yang direpresentasikan kedalam beberapa indikator. Adapun indikator pendorong kenaikan tersebut ialah kenaikan UHH (Umur Harapan Hidup) dari sebelumnya 68,83 pada 2021 naik menjadi 68,93 pada 2022, kemudian HLS (Harapan Lama Sekolah) yang naik 0,09 menjadi 13,32 pada tahun 2022, serta kenaikan pada standar hidup layak Sulteng, yang pada tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat Sulteng mencapai Rp9,7 juta per tahun. Angka tersebut meningkat 3,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah kurang lebih 2 tahun pandemi COVID-19 berlalu, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan.
Tingkat kemiskinan Sulteng pada September 2022 tercatat sebesar 12,3% atau sebanyak 389,71 ribu orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari September 2021 (12,18%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada Maret 2022 (12,33%). Ambang batas garis kemiskinan pada September 2022 meningkat sebesar 5,95% menjadi Rp557.183 naik 5,08% dari sebelumnya Rp530.251 pada Maret 2022. Kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan, pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September, yang sempat mencapai puncaknya di 6,73% pada bulan September 2022. Keputusan Pemerintah untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun dan juga gerak cepat menurunkan inflasi pangan menjadi faktor utama menjaga angka kemiskinan.
Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulteng (Rasio Gini) pada September 2022 tercatat sebesar 0,305, menurun 0,003 poin dari Maret 2022 (0,308). Penurunan Rasio Gini dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan, yang menurun tipis 0,006 dari posisi Maret 2022. Perbaikan mobilitas dan upaya Pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan baik di perkotaan. Bahkan, ketimpangan baik di perkotaan dan perdesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level prapandemi.
Kinerja APBN Terjaga, APBN sebagai shock absorber melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pemulihan ekonomi.
Realisasi belanja negara mencapai Rp25,0 triliun atau meningkat 5,0% dari realisasi tahun 2021, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber. Anggaran belanja tersebut ditujukan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat terhadap dampak risiko ketidakpastian global. Penyerapan belanja negara tersebut mencapai 101,0% dari Perpres 98/2022.
Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp8,1 triliun (89,9% dari Perpres 98/2022) atau meningkat 15,4% dari realisasi tahun 2021. Peningkatan belanja tersebut dipengaruhi oleh antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid-19. Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah, serta untuk penanggulangan bencana alam.
Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 mencapai Rp16,9 triliun (107,4% dari Perpres 98/2022), meningkat 0,7% dibandingkan realisasi tahun 2021. Realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta pelaksanaan program BLT Desa. Pemda dengan realisasi TKDD tertinggi berada di Kabupaten Morowali dengan serapan belanja Transfer sebesar 130,7%. Sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Donggala dengan realisasi mencapai 98,8%.
Kemudian untuk Kinerja Penyaluran PEN di wilayah Sulteng sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp3,1 triliun diluar Subsidi KUR dan UMi. Capaian ini berasal dari penyaluran PEN cluster Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari program PKH (Program Keluarga Harapan) dengan realisasi Rp398,2 miliar kepada 133 ribu lebih penerima, program Bantuan Sembako sebesar Rp502,4 miliar kepada 209 ribu lebih penerima, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp64,3 miliar untuk 214 ribu penerima, BLT BBM sebesar Rp144,4 miliar kepada 239 ribu lebih penerima, BSU sebesar Rp63,1 miliar kepada 105 ribu buruh/naker, Kartu Prakerja terealisasi Rp250,7 miliar kepada 70 ribu penerima, serta BLT Dana Desa yang telah tersalurkan sebeasar Rp567,5 miliar di 1840 Desa di Sulteng. Kemudian untuk cluster Penanganan Kesehatan khususnya klaim pasien Covid-19 telah disalurkan sebesar Rp256,6 miliar kepada 5 ribu lebih pasien, dan program Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang telah disalurkan kepada 603 nakes dengan nilai penyaluran Rp3,3 miliar. Serta terakhir PEN cluster penguatan pemulihan ekonomi yang terdiri dari program padat karya PUPR sebesar Rp300,7 miliar, pada karya Kemenhub Rp1,4 miliar, program Infrastruktur Konektivitas PUPR Rp277,7 miliar, program ketahanan pangan PUPR sebesar Rp353,9 miliar.
Terdapat juga program untuk mendukung UMKM termasuk di Sulteng, dimana Pemerintah menyediakan beberapa stimulus yang masuk ke dalam program PEN untuk mendukung UMKM antara lain Subsidi Bunga (KUR dan UMi). Untuk tahun 2022 total realisasi penyaluran KUR mencapai Rp4,12 triliun (naik 24% yoy) untuk 88.035 debitur. Sementara itu, pada pembiayaan Umi, total penyaluran mencapai Rp90,9 miliar (naik 186% yoy) kepada 20.600 debitur dengan peningkatan penyalur tertinggi berasal dari Kabupaten Donggala sebesar 706% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 160 juta
Kinerja Baik Pendapatan Negara Menjadi Penjaga Keseimbangan Fiskal di Sulteng
Pendapatan negara melanjutkan kinerja baik dan tumbuh tinggi sebesar 52,7% (yoy), ditopang kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi yang terjaga. Bahkan realisasi pendapatan negara pada APBN 2022 kinerjanya telah melampaui target Perpres 98/2022. Pendapatan Negara Tahun 2022 tercapai sebesar Rp9,6 triliun atau 129,1% dari target. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp8,8 triliun (128,6% dari Perpres 98 tahun 2022) atau tumbuh 54,9% dari realisasi tahun 2021. Untuk realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah sebesar Rp2,7 triliun (169,6% dari Perpres 98/2022), atau meningkat 123,9% dibandingkan realisasi tahun 2021. Capaian penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus membaik, tren peningkatan harga komoditas, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp774 miliar atau 136,6% sesuai Perpres 98/2022. Capaian tersebut meningkat 31,5% dibandingkan realisasi tahun 2021, yang didukung oleh meningkatnya penerimaan dari BLU Universitad Tadulako dan BLU Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, serta membaiknya layanan PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.
APBN hingga tahun 2022 mencatakan kinerja yang cukup baik seiring akselerasi belanja dan capaian pendapatan yang positif. Peran APBN sebagai shock absorber terus diarahkan untuk melindungi masyarakat, mendukung pemulihan, dan menjaga kesinambungan fiskal.
Kedepan ancaman akan berubah dari yang sifatnya degenarative disease akan beralih kepada tantangan ekonomi yang dipenuhi oleh ketidakpastian akibat kondisi geopolitik antar negara. Harga-harga komoditas bergerak sangat dinamis, dimana perubahan harga yang cepat tersebut dalam waktu singkat telah menciptakan inflasi. Sehingga dalam jangka menengah akan semakin menyulitkan dalam melakukan perencanaan. Namun demikian, potensi risiko tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi untuk menjaga kredibilitas APBN agar selalu hadir di masyarakat dalam mengantisipasi serta memitigasi berbagai tekanan dan risiko yang ada. Pada Tahun 2023 ini, tantangan global masih terus berlanjut akibat berbagai risiko seperti pengetatan kebijakan moneter, perang di Ukraina dan peningkatan tensi geopolitik negara-negara besar, utang banyak negara yang terancam default, resesi serta perlambatan aktivitas ekonomi.
“Kinerja APBN adalah menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi yang luar biasa 3 tahun ini, dan upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kita akan terus menjaga APBN keuangan negara sebagai instrumen yang kredibel, efektif dan tentu sehat dan sustainable. Ini adalah salah satu prasyarat bagi Indonesia untuk terus maju dan berkembang sehingga kita bisa mencapai cita-cita negara Indonesia” Sri Mulyani - Menteri Keuangan RI.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu. Dapatkan juga informasi seputar kinerja dan kebijakan fiskal regional Sulteng Tahun 2022 secara lengkap pada website resmi Kanwil DJPb Sulteng dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2022 Provinsi Sulawesi Tengah.