Kinerja APBN Kita Semester I Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah

”Kinerja APBN Sulteng Semester I-2023”

Yuni Wibawa – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, 27 Juli 2023 – Kasus harian Covid-19 di Sulteng pada semester I Tahun 2023 semakin membaik dan terkendali. Hingga akhir Juni 2023 kasus aktif Covid-19 di Sulteng tercatat sebanyak 71 kasus. Pada awal tahun 2023 kasus aktif tercatat berada di atas 150 kasus, kemudian sempat meningkat pada bulan Mei 2023, dan kemudian terus membaik hingga pertengahan Juli 2023. Namun demikian kewaspadaan dan kehati-hatian terus dipertahankan meski status kedaruratan pandemi Covid-19 berakhir dan dicabut oleh pemerintah serta pemakaian masker sudah tidak diwajibkan lagi.

Pada Triwulan II 2023 pertumbuhan ekonomi Sulteng diproyeksikan tetap tumbuh positif. Ditandai dengan neraca perdagangan yang kuat, aktivitas konsumsi yang terus tumbuh serta inflasi yang terkendali. Kinerja baik APBN Regional Sulteng yang tumbuh positif pada Semester I 2023 juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi Regional.

Dari sisi inflasi, tercatat pada bulan Juni 2023 Sulteng mengalami inflasi sebesar 3,88% (yoy) membaik jika dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 4,04% (yoy). Secara kumulatif, angka inflasi gabungan di Sulteng pada Juni 2023 tercatat sebesar 1,51% (year to date/ytd). Perbaikan inflasi tidak terlepas dari berbagai program penanganan inflasi dan penguatan peran TPID sebagai tindak lanjut program pengendalian inflasi yang semakin massif. Pemerintah terus berkomitmen dalam mengamankan stok, operasi pasar, pangan murah,  optimalisasi anggaran untuk mendorong penurunan harga, dan peningkatan produktivitas pertanian/perikanan dengan pemberian bantuan peralatan/mesin.

Kinerja Neraca Perdagangan Sulteng juga terus mencatakan kinerja yang baik. Pada bulan Mei 2023 Surplus tercatat sebesar US$486,14 juta. Surplus yang terjadi pada Mei 2023 semakin menambah konsistensi kinerja baik neraca perdagangan Sulteng yang berhasil mencatatkan surplus selama 53 bulan berturut-turut. Surplus ini didorong oleh kinerja Ekspor yang tercatat sebesar US$1.512,12 juta, dimana ekspor didominasi oleh komoditas besi dan baja dengan peranan 60,89% dari total ekspor, kemudian diikuti nikel dengan peranan 23,98%. Negara Tiongkok masih menjadi negara dengan tujuan ekspor paling besar selama Mei 2023 yakni mencapai US$638,96 juta atau 42,25% dari total Ekspor, diikuti negara Taiwan. Sementara itu impor ke Provinsi Sulteng pada Mei 2023 senilai US$1.026,08 juta mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Adapun komoditas yang mendominasi Impor pada bulan Mei ialah Bahan Bakar Mineral (25,73%), diikuti Besi dan Baja (18,79%). Negara Tiongkok merupakan negara asal impor terbesar pada Mei ini dengan nilai US$477,11 juta atau 52,6% total impor, kemudian diikuti negara Australia dengan peranan sebesar 14,56%.

Dari sektor kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan Sulteng pada Maret 2023 tercatat sebesar 12,41% atau sebanyak 395,66 ribu orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik 0,11 persen poin dari September 2022. Kenaikan angka kemiskinan ini terkait erat dengan kenaikan harga komoditas yang terjadi di sepanjang September 2022 – Maret 2023, khususnya komoditas Beras, Rokok kretek, Bawang Putih, Tempe, Angkutan, dan Bahan Bakar. Secara regional mayoritas provinsi di regional pulau Sulawesi mengalami kenaikan angka kemiskinan, hanya Sulbar dan Gorontalo yang kemiskinannya menurun.

Namun dari sisi Gini Ratio, pada Maret 2023 Gini Ratio Sulteng turun 0,001 poin dibanding Gini Ratio September 2022 (0,305) dan turun 0,004 poin dibanding Gini Ratio Maret 2022 (0,308). Hal tersebut menunjukan telah terjadi perbaikan pemerataan pendapatan pada periode September 2022-Maret 2023 ataupun pada periode Maret 2022-Maret 2023. Gini Ratio Sulawesi Tengah pada periode Maret 2023 adalah yang terendah se-Sulawesi dan terendah ke-7 se- Indonesia.

Kinerja Belanja Negara tumbuh positif.

Sampai dengan akhir Juni 2023 realisasi belanja negara telah mencapai Rp11,3 triliun atau 41,1% dari pagu, tumbuh 11,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp3,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7,4 triliun. Realisasi BPP terserap sebesar 37,0% (yoy) yang ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp1,7 triliun (tumbuh 57,2% yoy), belanja modal sebesar Rp920,6 miliar (tumbuh 161,7% yoy). Serapan dari belanja pegawai juga turut mempengaruhi pertumbuhan BPP dengan realisasinya yang mencapai Rp1,3 triliun atau tumbuh 12,2% (yoy).

Selain itu realisasi belanja prioritas tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan, yang realisasinya mencapai Rp98,6 miliar pada SM I 2023. Belanja Kesehatan disalurkan antara lain untuk Kemenkes seperti kegiatan peningkatan pelayanan Kesehatan, pelatihan kesehatan, Bantuan biaya Pendidikan, Pengawasan dan pengendalian, Pemantauan Produk dan Lembaga, Pelatihan bidang Kesehatan, dll. Selain itu, belanja prioritas juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi, peningkatan sarpras jaringan SDA, Pembinaan kepada para petani dan Nelayan, Penyuluhan, Peningkatan Produksi Perikanan dan pertanian, dengan realisasi telah mencapai Rp371,9 miliar s.d. 30 Juni 2023.

APBN juga bekerja untuk memulihkan scarring effect yang ada di dalam masyarakat melalui belanja perlindungan sosial seperti rehabilitasi kelompok rentan, lanjut usia, disabilitas, sosial anak dan korban bencana. Adapun realisasi perlinsos di Sulteng hingga akhir Juni 2023 telah mencapai Rp7 miliar. Di sektor pendidikan, realisasi APBN dimanfaatkan antara lain penyaluran BOS, Tunjagan sertifikasi Guru, Peningkatan Mutu Pendidikan keagamaan, layanan Pendidikan vokasi, pembangunan Sarpras Pendidikan. Hingga akhir 30 Juni  belanja ini telah dikucurkan sebesar Rp563,1 miliar untuk peningkatan sektor pendidikan di Sulteng.

Berbeda dengan serapan BPP, realisasi TKD di SM I 2023 pertumbuhannya sedikit mengalami kontraksi sebesar 2,5% yoy, dengan angka realisasi sebesar Rp7,4 triliun. Kontraksi ini didorong oleh rendahnya kinerja serapan Dana Alokasi Umum (DAU) yang juga terkontraksi 15,5% yoy dengan realisasi sebesar Rp4,3 triliun (46,3% dari pagu), serta penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-Fisik yang juga terkontraksi 8,8% yoy dengan nilai penyaluran telah mencapai lebih dari Rp1,0 triliun (49,8% dari pagu). Kontraksi tersebut didorong oleh keterlambatan diterimanya syarat penyaluran dari pemda ke KPPN, adanya beberapa pemda yang sedang melakukan penyesuaian penganggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan proses penyiapan laporan rencana penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya sebagai syarat penyaluran oleh Pemda. Selain itu penyerapan DAU terkendala pada penggajian formasi PPPK. Pemda masih kesulitan membayar gaji untuk formasi tersebut karena adanya kebijakan special grant pada penggunaan DAU. Namun demikian komponen TKD lainnya mencatatkan kinerja yang sangat positif. Hal tersebut didukung oleh peningkatan tata kelola yang semakin baik, terutama dari penyaluran, Dana Bagi Hasil (DBH), DAK Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa yang mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Serapan DBH mencapai Rp942,4 miliar (tumbuh 154,2% yoy) yang sebagian besar dari DBH Migas dan Mineral dan Batubara, kemudian DAK Fisik realisasinya mencapai Rp264,2 miliar (tumbuh 44,6% yoy), kemudian transfer DID juga tumbuh 60,7% yoy dengan penyerapan sebesar Rp39,4 miliar. Dana Desa-pun mampu tumbuh sebesar 4,10% (yoy) atau tersalur sebesar Rp781,4 miliar hingga akhir SM I 2023. Penggunaan Dana Desa di tahun 2023 masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang di triwulan II 2023 yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp36,2 miliar pada 1.417 desa di Sulteng.

Penyaluran TKD dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan urusan daerah serta pembangunan sarana prasarana dan operasionalisasi layanan publik di daerah, antara lain: pembangunan infrastruktur dan dukungan operasional di bidang pendidikan, kesehatan, irigasi, air minum, pertanian, transportasi, pariwisata, pengembangan perekonomian, lingkungan hidup, dan pembangunan desa.  Realisasi sebagian besar jenis TKD meningkat dibandingkan tahun lalu, di mana untuk DAK Fisik, peningkatan realisasi salah satunya karena simplifikasi dan percepatan Perpres mengenai petunjuk teknis.

Penerimaan Negara s.d. Juni 2023 Masih Tumbuh dengan Baik

Realisasi pendapatan negara di Sulteng sampai dengan 30 Juni tercatat sebesar Rp4,7 triliun atau 52,7% dari target penerimaan di tahun 2023. Penerimaan negara tersebut tumbuh positif sebesar 8,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode tahun 2021 dan 2022. Hal ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan, aktivitas konsumsi dan produksi yang terus terjaga, transaksi domestik yang stabil, implementasi UU HPP, serta kinerja penerimaan PNBP yang terus meningkat.

Secara nominal, realisasi komponen pendapatan negara terbesar bersumber dari sisi penerimaan perpajakan, yang pada semester I 2023 telah mencatatkan angka realisasi sebesar Rp3,3 triliun atau 70,2% dari total pendapatan negara di Sulteng. Angka tersebut tercatat sebesar 52,0% dari target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan sebesar 14,4% (yoy). Kinerja penerimaan pajak 2023 yang baik dipengaruhi oleh peningkatan kinerja badan usaha, dan kondisi ketenagakerjaan yang membaik, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, transaksi domestik yang stabil dan keberlanjutan, serta, implementasi UU HPP. Sementara itu, dari sisi sektoral, penerimaan pajak didorong tingginya penerimaan pada Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi 46% atau capaian sebesar Rp1.5 trilyun menjadi kontributor terbesar bagi penerimaan pajak di Sulteng.

Kemudian dari sisi penerimaan Kepabeanan dan Cukai dengan realisasi penerimaan sebesar Rp991,2 miliar dengan share 21,0% terhadap total penerimaan negara. Penerimaan Bea dan Cukai ini telah mencapai 45,9% dari target yang ditetapkan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 13,9% (yoy). Penurunan ini didorong oleh Penerimaan Bea Keluar yang terkontraksi sebesar 76,4% (yoy) yang diakibatkan penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) di tingkat global dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada Juni 2022. Jika melihat berdasarkan target tahunannya kinerja penerimaan Bea Keluar ini telah mencatatkan realisasi yang tinggi dimana s.d. 30 Juni realisasinya telah mencapai dengan angka Rp57,2 M atau sebesar 82,3% dari target. Untuk penerimaan lainnya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai lainnya mencatatkan kinerja yang positif. Penerimaan Bea Masuk mampu tumbuh 2,7% (yoy), didorong oleh kenaikan tarif efektif, dan menguatnya kurs USD meskipun terjadi penurunan basis impor didorong oleh kenaikan tarif efektif. Penerimaan Cukai juga tumbuh tinggi sebesar 189,6% (yoy) karena disokong tingginya penerimaan terhadap Denda Administrasi Cukai akibat adanya perubahan kebijakan pengenaan sanksi pidana ke sanksi administrasi.

Selanjutnya penerimaan PNBP yang pada semester I ini mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp455,6 miliar dan telah mencapai 90,7% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023, angka tersebut juga tumbuh positif sebesar 32,7% (yoy). Penerimaan PNBP satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Meski sempat tertekan di dua tahun periode awal covid-19, namun sejak 2022 telah terjadi kenaikan yang siginifikan pada penerimaan PNBP. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah atau Badan Pemungut PNBP dalam melakukan perbaikan layanan yang diberikan seiring membaiknya pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Sebagai kesimpulan, hingga Semester I 2023, kinerja perekonomian regional dan APBN regional masih tetap solid dan kuat di tengah tantangan dan moderasi harga komoditas. Pendapatan dan belanja negara tumbuh positif. Pemerintah akan terus menggali sektor ekonomi dan mengoptimalkan belanja negara untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dinamika nasional dan global akan terus diantisipasi dan dimitagasi dampaknya terhadap perekonomian regional.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya tealaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcame yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, telah kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFR123.