”Kinerja Positif APBN di Sulteng Tetap Terjaga Dalam Mendukung

Pertumbuhan Ekonomi dan Melindungi Masyarakat”

Yuni Wibawa – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, 27 Oktober 2023

• Inflasi regional Sulteng di bulan September tercatat masih terkendali di level 0,12% (mtm), 2,04% (ytd), atau 2,44% (yoy). Capaian inflasi tahunan (yoy) tersebut juga lebih baik dibanding inflasi bulan Agustus yang sebesar 2,83% (yoy). Angka inflasi tersebut sedikit lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,28% (yoy). Terkendalinya inflasi di Sulteng didukung inflasi pangan yang stabil, khususnya komoditas beras. Meski terdapat ancaman ketahanan pangan sebagai dampak dari El Nino, Pemerintah berkomitmen untuk mengamankan stok, melakukan operasi pasar, menyediakan akses ke pangan murah, dan mengoptimalkan anggaran untuk mendorong penurunan harga. Rendahnya capaian inflasi Sulteng ini diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan mendapatkan insentif fiskal tahun berjalan berjalan kategori kinerja pengendalian Inflasi daerah sebesar Total Rp40,23 M untuk 4 Pemda di Sulteng.
• Neraca perdagangan Sulteng kembali melanjutkan catatan surplusnya pada Agustus 2023. Ekspor pada bulan Agustus tercatat sebesar 639,98 Juta (turun 3,3% mtm, atau turun 8,9% yoy). Sementara itu, impor ke Provinsi Sulteng pada Agustus 2023 senilai USD741,94 Juta (turun 4,6% mtm, atau turun 26,9% yoy). Dengan kinerja Ekspor yang baik dan Impor yang terkendali, Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan Agustus 2023 tercatat sebesar USD898,04 Juta, sedikit turun 2,1% (mtm) dan naik 14,3% (yoy). Dengan tambahan Surplus yang terjadi pada pada Agustus 2023 tersebut, total Surplus Provinsi Sulteng sepanjang Januari-Agustus 2023 Sulteng tercatat sebesar USD6.871,22 Juta. Selain itu dengan kinerja neraca perdagangan pada Bulan Agustus, semakin menambah konsistensi kinerja neraca perdagangan yang baik di Sulteng yang berhasil mencatatkan surplus selama 56 bulan berturut-turut.
• Kinerja APBN di bulan September 2023 mampu terjaga positif, mendukung penguatan ekonomi dan melindungi masyarakat, namun perlu diwaspadai perlambatan pertumbuhan pendapatan.
• Sampai dengan akhir September 2023, realisasi belanja negara telah mencapai Rp18,11 triliun atau 59,79% dari pagu, dan tumbuh 11,81% (yoy) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,6 triliun.
• Realisasi BPP mampu tumbuh sebesar 21,28% (yoy) yang ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp2,9 triliun (tumbuh 30,92% yoy), juga belanja modal sebesar Rp1,7 triliun (tumbuh 30,11% yoy). Kinerja dari belanja pegawai juga turut mempengaruhi pertumbuhan BPP dengan realisasinya yang mencapai Rp1,9 triliun atau turun 2,34% (yoy). Selain itu sebanyak 27,7% dari BPP atau sebesar Rp1,8 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui:
  • Perlindungan Sosial, seperti rehabilitasi kelompok rentan, lanjut usia, disabilitas, anak, dan korban bencana. Adapun realisasi program perlinsos di Sulteng hingga akhir September 2023 telah mencapai Rp11,2 miliar
  • Ketahanan Pangan, melalui pembangunan bendungan dan irigasi Gumbasa, peningkatan sarpras jaringan sumber daya alam, pembinaan kepada para petani dan nelayan, penyuluhan, serta peningkatan produksi perikanan dan pertanian, termasuk berupa bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat/mesin pertanian, dan bantuan ternak di mana realisasinya telah mencapai Rp756,5 miliar s.d. 30 September 2023.
  • Sektor Pendidikan, seperti penyaluran BOS, sertifikasi guru, peningkatan mutu pendidikan keagamaan, layanan pendidikan vokasi, dan pembangunan sarpras pendidikan. Hingga akhir September, telah dikucurkan sebesar Rp899,6 miliar untuk belanja prioritas pendidikan di Sulteng.
  • Belanja Kesehatan yang realisasinya mencapai Rp141,2 miliar hingga akhir September 2023. Belanja Kesehatan disalurkan antara lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pelatihan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan produk dan lembaga, dan pelatihan bidang kesehatan.
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp11,6 triliun (68,5% dari pagu), tumbuh 0,3% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang tumbuh sebesar 27,9% akibat naiknya Pagu DBH khususnya jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), Minerba, dan Migas TA 2023 yang disalurkan secara periodik ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan sebesar 9,7% yoy, DAK Non Fisik tumbuh 18,5% yoy, Dana Insentif Daerah (DID) menurun sebesar 31,2% yoy, dan Dana Desa tumbuh 3,3% yoy.
• Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) penyalurannya masih lebih rendah dibanding tahun lalu yang dipengaruhi oleh persiapan Pemda dalam memenuhi syarat salur. Penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp170 M, dengan jumlah penerima sebanyak 66.486 KPM di 1.417 Desa di Sulteng.
• Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp7,5 triliun (82,9% dari Target APBN 2023), tumbuh 6,7% (yoy). Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun.
• Penerimaan Pajak telah mencapai Rp5,3 triliun (58,1% dari Target), tumbuh 21,1% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya 12,8% (yoy). Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik, namun mulai melambat dipengaruhi oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dari wajib pajak.​
• Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp1,3 triliun (62,1% dari Target), turun 31,5% (yoy) yang dipengaruhi penurunan Bea Keluar dan Bea Masuk. Sementara itu penerimaan Cukai tumbuh sangat tinggi yakni 293,3% yoy, yang disokong tingginya penerimaan terhadap Denda Administrasi Cukai sebagai bagian dari kebijakan ultimum remedium, dimana pengenaan sanksi administratif lebih dikedepankan dibandingkan sanksi pidana. Penerimaan Bea Masuk turun 17,2% (yoy), yang disebabkan menurunnya importasi bahan prapabrikasi. Bea Keluar turun 85,3% (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada 2022. 
• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 30 September terus mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp763,2 miliar atau mencapai 140,1% dari target, dan tumbuh positif sebesar 23,94% (yoy). Penerimaan PNBP satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Meski sempat tertekan di dua tahun periode awal covid-19, namun sejak 2022 telah terjadi kenaikan yang siginifikan pada penerimaan PNBP. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah atau Satker Pemungut PNBP dalam melakukan perbaikan layanan yang diberikan seiring membaiknya pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
• Sebagai kesimpulan, meski perekonomian masih diliputi berbagai tantangan dan ketidakpastian global, perekonomian Sulteng pada kuartal ketiga diperkirakan tetap di atas 7%. Hal ini didukung oleh kondisi inflasi yang semakin terkendali, aktivitas konsumsi yang kian membaik, dan daya beli masyarakat yang terjaga. Kinerja APBN yang baik akan tetap dijaga dengan terus meningkatkan akselerasi belanja dan upaya antisipasi perlambatan pendapatan. APBN akan terus hadir untuk melindungi masyarakat Sulteng dan mendorong penguatan ekonomi, khususnya dalam mewaspadai berbagai tantangan kedepan.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRTWII23  

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.