KITAPURA APBN Provinsi Sulawesi Tengah

”Kinerja Positif APBN di Sulteng Tetap Terjaga Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Melindungi Masyarakat”

Yuni Wibawa – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, 26 September 2023

• Memasuki bulan September 2023, tekanan dan ketidakpastian pada perekonomian global masih tinggi. PMI Manufaktur Global Agustus 2023 masih berada di zona kontraksi, pada level 49,0. Sekitar 66,7% negara yang disurvei masih mengalami kontraksi aktivitas manufaktur, termasuk AS, Inggris, Jerman, Perancis, Korsel, Jepang dan Kanada. Sementara PMI Indonesia terus menguat di zona ekspansi.
• Harga minyak dunia meningkat 9,8% (ytd) ke level USD94,3 per barel di tengah fluktuasi harga komoditas akibat berkurangnya supply global yang dipicu perpanjangan supply cut Saudi dan pembatasan ekspor Rusia. Sementara harga gas alam dan batu bara masing-masing turun 30,7% (ytd) dan 56,8% (ytd). Untuk komoditas pangan, harga CPO turun 15,6% (ytd), gandum turun 26,3% (ytd), kedelai turun 7,1% (ytd), dan jagung turun 22,0% (ytd). Penurunan harga komoditas sejalan dengan tren inflasi global yang juga menurun, meskipun belum diikuti penurunan suku bunga acuan di berbagai negara.
• Inflasi regional Sulteng di bulan Agustus tercatat masih terkendali di level 0,18% (mtm), 1,96% (ytd), atau 2,83% (yoy). Capaian inflasi tahunan (yoy) tersebut juga lebih baik dibanding inflasi bulan Juli yang sebesar 2,96% (yoy). Angka inflasi ini juga telah berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,27% (yoy. Terkendalinya inflasi di Sulteng didukung inflasi pangan yang stabil, khususnya komoditas beras. Meski terdapat ancaman ketahanan pangan sebagai dampak dari El Nino, Pemerintah berkomitmen untuk mengamankan stok, melakukan operasi pasar, menyediakan akses ke pangan murah, dan mengoptimalkan anggaran untuk mendorong penurunan harga. rendahnya capaian inflasi Sulteng ini diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan mendapatkan insentif fiskal tahun berjalan berjalan kategori kinerja pengendalian Inflasi daerah sebesar Total Rp40,23 M untuk 4 Pemda di Sulteng.
• Neraca perdagangan Sulteng kembali melanjutkan catatan surplusnya pada Juli 2023. Ekspor pada bulan Juli tercatat sebesar 695,34 Juta (naik 6,6% mtm, dan naik 5,7% yoy). Sementara itu impor ke Provinsi Sulteng pada Juli 2023 senilai USD777,89 Juta (turun 6,3%, mtm, atau turun 12,0% yoy). Dengan kinerja Ekspor yang baik dan Impor yang terkendali, Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan Juli 2023 tercatat sebesar USD917,45 Juta, naik 20,8% (mtm) dan naik 27,3% (yoy). Dengan tambahan Surplus yang terjadi pada pada Juli 2023 tersebut, total Surplus Provinsi Sulteng sepanjang Januari-Juli 2023 Sulteng tercatat sebesar USD5973,19 Juta. Selain itu dengan kinerja baik neraca perdagangan pada Bulan Juli, semakin menambah konsistensi kinerja baik neraca perdagangan Sulteng yang berhasil mencatatkan surplus selama 55 bulan berturut-turut.
• Kinerja APBN di bulan Agustus 2023 mampu terjaga positif, mendukung penguatan ekonomi dan melindungi masyarakat, namun perlu diwaspadai perlambatan pertumbuhan pendapatan.
• Sampai dengan akhir Agustus 2023 realisasi belanja negara telah mencapai Rp15,8 triliun atau 57,1% dari pagu, dan tumbuh 16,0% dibanding periode tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp5,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,2 triliun.
• Realisasi BPP mampu tumbuh sebesar 42,9% (yoy) yang ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp2,6 triliun (tumbuh 60,0% yoy), juga belanja modal sebesar Rp1,3 triliun (tumbuh 105,2% yoy). Kinerja dari belanja pegawai juga turut mempengaruhi pertumbuhan BPP dengan realisasinya yang mencapai Rp1,7 triliun atau tumbuh 1,6% (yoy). Selain itu Sebanyak 26,4% dari BPP atau sebesar Rp1,5 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui:
  • Perlindungan Sosial, seperti rehabilitasi kelompok rentan, lanjut usia, disabilitas, anak, dan korban bencana. Adapun realisasi program perlinsos di Sulteng hingga akhir Agustus 2023 telah mencapai Rp9,27 miliar
  • Ketahanan Pangan, melalui pembangunan bendungan dan irigasi Gumbasa, peningkatan sarpras jaringan sumber daya alam, pembinaan kepada para petani dan nelayan, penyuluhan, serta peningkatan produksi perikanan dan pertanian, termasuk berupa bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat/mesin pertanian, dan bantuan ternak di mana realisasinya telah mencapai Rp572,3 miliar s.d. 31 Agustus
  • Sektor Pendidikan, seperti penyaluran BOS, sertifikasi guru, peningkatan mutu pendidikan keagamaan, layanan pendidikan vokasi, dan pembangunan sarpras pendidikan. Hingga akhir Agustus, telah dikucurkan sebesar Rp775,5 miliar untuk belanja prioritas pendidikan di Sulteng.
  • Belanja Kesehatan yang realisasinya mencapai Rp127,1 miliar hingga akhir Agustus Belanja Kesehatan disalurkan antara lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pelatihan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan produk dan lembaga, dan pelatihan bidang kesehatan.
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp10,2 triliun (60,7% dari pagu), tumbuh 5,1% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang tumbuh tinggi (164,2%) akibat naiknya Pagu DBH khususnya jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), Minerba, dan Migas TA 2023. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik juga tumbuh 10,1% yoy, DAK Non Fisik tumbuh 21,7% yoy, Dana Insentif Daerah (DID) tumbuh 43,6% yoy, dan Dana Desa tumbuh 2,5% yoy. Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) penyalurannya masih lebih rendah dibanding tahun lalu, dipengaruhi oleh penyiapan syarat salur. Penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp118 M, dengan jumlah penerima sebanyak 66.486 KPM di 1.842 Desa di Sulteng.
• Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp6,7 triliun (74,8% dari Target APBN 2023), tumbuh 8,0% (yoy). Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun.
• Penerimaan Pajak telah mencapai Rp4,7 triliun (74,4% dari Target), tumbuh 17,8% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya 15,5% (yoy). Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik, namun mulai melambat dipengaruhi oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS.​
• Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp1,3 triliun (62,0% dari Target), turun 21,1% (yoy) dipengaruhi penurunan Bea Keluar dan Bea Masuk. Sementara itu penerimaan Cukai tumbuh sangat tinggi yakni 3567% yoy, karena disokong tingginya penerimaan terhadap Denda Administrasi Cukai sebagai bagian dari kebijakan ultimum remedium, dimana pengenaan sanksi administratif lebih dikedepankan dibandingkan sanksi pidana. Penerimaan Bea Masuk turun 1,8% (yoy), didorong menurunnya importasi bahan prabarikasi. Bea Keluar turun 85,0% (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada 2022. 
• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 31 Agustus terus mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp708,1 miliar atau mencapai 131,2% dari target, dan tumbuh positif sebesar 27,4% (yoy). Penerimaan PNBP satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Meski sempat tertekan di dua tahun periode awal covid-19, namun sejak 2022 telah terjadi kenaikan yang siginifikan pada penerimaan PNBP. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah atau Satker Pemungut PNBP dalam melakukan perbaikan layanan yang diberikan seiring membaiknya pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
• Sebagai kesimpulan, meski perekonomian masih diliputi berbagai tantangan dan ketidakpastian global, perekonomian Sulteng pada kuartal ketiga diperkirakan tetap di atas 7%. Hal ini didukung oleh kondisi inflasi yang semakin terkendali, aktivitas konsumsi yang kian membaik, dan daya beli masyarakat yang terjaga. Kinerja APBN yang baik akan tetap dijaga dengan terus meningkatkan akselerasi belanja dan upaya antisipasi perlambatan pendapatan. APBN akan terus hadir untuk melindungi masyarakat Sulteng dan mendorong penguatan ekonomi, khususnya dalam mewaspadai berbagai tantangan kedepan.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya tealaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcame yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, telah kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRTWII23

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.